Jakarta, TopBusiness – Indonesian Business Council (IBC) meluncurkan hasil riset tentang pembangunan sektor keuangan sebagai pra-syarat untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Riset ini terdiri atas delapan makalah beserta rekomendasi kebijakan untuk memperdalam sektor keuangan, memperluas akses terhadap produk-produk keuangan, dan meningkatkan efisiensi agar tingkat bunga lebih rendah.
Chief Executive Officer IBC Sofyan Djalil mengatakan Indonesia membutuhkan sistem keuangan yang lebih likuid, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan riil – jika ingin perekonomian tumbuh pesat. Namun, tingkat likuiditas di Indonesia saat ini masih rendah, biaya pendanaan cukup tinggi, sedangkan koordinasi lintas lembaga dan pengembangan instrumen jangka panjang terbatas.
”IBC menilai perlunya reformasi kelembagaan untuk memastikan lembaga keuangan memiliki mandat untuk mengembangkan sektor keuangan serta meningkatkan tata kelolanya,” kata Sofyan dalam acara peluncuran riset dan rekomendasi kebijakan “Pembangunan Sektor Keuangan untuk Pertumbuhan yang Kuat dan Merata” di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Indonesian Business Council (IBC) adalah asosiasi CEO dan pemimpin bisnis/industri di Indonesia yang didirikan pada Februari 2023. IBC berupaya mendorong penguatan daya saing Indonesia serta meningkatkan kontribusi sektor swasta pada upaya pembangunan ekonomi nasional melalui advokasi kebijakan publik. IBC menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan analisis data dengan masukan-masukan dari para anggota.
Dalam rekomendasinya, IBC mengusulkan agar Kementerian Keuangan diberikan peran lebih kuat dalam pengembangan sektor keuangan. Kementerian Keuangan juga diharapkan memimpin koordinasi untuk penguatan sektor keuangan dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Bank Indonesia.
Upaya bersama ini harus dibarengi dengan penyusunan peta jalan tunggal lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Keuangan, OJK, LPS dan BI sehingga upaya penguatan sektor keuangan menjadi lebih terarah dan efektif.
Sektor keuangan idealnya memiliki kedalaman yang baik, di mana dana beredar cukup tinggi dan sistem keuangan lebih likuid. Dengan sistem yang baik, siapapun bisa mengakses produk- produk keuangan terutama untuk permodalan. Sedangkan efisiensi pada sektor keuangan memicu daya saing dalam layanan, sehingga mendorong tingkat bunga yang lebih rendah.
Apresiasi Ditjen Baru di Kemenkeu
IBC juga menyambut baik pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini. “Ini adalah langkah awal penting dalam menghadirkan kepemimpinan dan mendorong harmonisasi kebijakan keuangan nasional,” kata Sofyan.
Direktur Kebijakan dan Program IBC Prayoga Wiradisuria mengatakan dengan adanya lembaga yang fokus pada pengembangan sektor keuangan, maka inovasi-inovasi dalam instrumen keuangan diharapkan bisa berkembang. Seperti project finance bonds untuk pendanaan proyek infrastruktur, Real Estate Investment Trusts (REITs) untuk mendorong investasi hunian, municipal bonds untuk pembiayaan fasilitas infrastruktur daerah, dan lainnya.
“Pada saat yang sama, upaya ini bisa membuka ruang investasi yang lebih luas bagi dana pensiun dan asuransi. Beragam instrumen keuangan ini akan meningkatkan likuiditas dan kedalaman sektor keuangan,” ujarnya.
Dalam risetnya, IBC membahas delapan isu yang harus diperbaiki serta rekomendasi agar tercipta sektor keuangan yang kuat. Delapan isu tersebut masing-masing adalah:
- Inovasi Produk Keuangan untuk Meningkatkan Opsi Pembiayaan
- Meningkatkan Akses Kredit untuk UMKM melalui Agunan Aset dan Sistem Informasi Kredit
- Meningkatkan Efisiensi Keuangan melalui Konsolidasi Perbankan
- Menavigasi Strategi untuk Meningkatkan Sovereign Rating
- Menyeimbangkan Level Playing-field Perpajakan antara Sektor Keuangan dan Non- Keuangan
- Mengelola Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) melalui Manajemen Aset
- Memperluas Cakupan Keuangan melalui Program Reformasi
- Memanfaatkan Potensi Pembiayaan Hijau
Selain itu, IBC juga mengeluarkan satu laporan konsolidasi berjudul ‘Reformasi Kelembagaan dan Arah Kebijakan untuk Indonesia’ yang merupakan sintesis dari delapan riset sebelumnya.
Meningkatkan Tingkat Tabungan Wajib
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan selain belum dalam dan efisien, likuiditas sektor keuangan Indonesia belum menjangkau yang masyarakat yang tidak memiliki akses bank. Sejak tahun 2000, saving-investment gap di Indonesia cenderung memburuk. Padahal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dibutuhkan dukungan pendanaan yang signifikan.
Terbatasnya ketersediaan pembiayaan domestik ini akan menghambat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperbesar ketergantungan pada pembiayaan asing. Salah satu strategi untuk mencapai pendalaman sektor keuangan bisa dilakukan dengan memperbaiki tingkat jumlah tabungan, asuransi dan dana pensiun.
“Tingkat tabungan masyarakat Indonesia masih rendah. Jika ini bisa ditingkatkan bersama asuransi dan dana pensiun, ini bisa dikapitalisasi untuk mendorong pertumbuhan. Dan sekarang saat yang tepat untuk mendorong kewajiban menabung. Tapi di sisi lain kita harus memperkuat trust dan stabilitas di pasar modal,” kata Adi.
Meningkatkan Likuiditas Sektor Keuangan RI
Senior Advisor Prospera Kahlil Rowter mengatakan sektor keuangan Indonesia sangat kecil karena tingginya sektor informal, yang mencapai lebih dari setengah perekonomian. Selain itu, tidak adanya instrumen derivatif menyebabkan pasar modal Indonesia menjadi kurang menarik. Tingkat real interest di Indonesia juga yang tertinggi di ASEAN.
Menurutnya agar sektor keuangan Indonesia lebih kuat, perlu menambah instrumen keuangan. “Beberapa yang kami usulkan seperti project finance bonds, Real Estate Investment Trusts (REITs), municipal bonds, lalu ditambah lagi derivatif. Bank Indonesia bisa meluncurkan perdagangan derivative dan tingkat bunga derivative,” kata Kahlil.
Penguatan Dana Pensiun dan Asuransi
Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menjelaskan untuk memperkuat sektor keuangan, pemerintah perlu mendorong pemanfaatan dana pensiun, asuransi, dan penjaminan.
“Sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) memiliki peranan penting dan strategis pada tatanan perekonomian nasional, khususnya dalam hal mengurang protection gap,” ujar Iwan.
Bagi Masyarakat, asuransi dan penjaminan merupakan mekanisme perlindungan terhadap resiko. Pada saat yang sama, kedua instrumen ini berperan sebagai investor institusional yang dapat mendorong perekonomian nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan jangka Panjang.
Demikian pula dana pensiun, di satu sisi menjadi solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation. Namun di sisi lain bisa mendorong akses pembiayaan bagi UMKM.
Mengembangkan Instrumen Keuangan Alternatif untuk Pembiayaan Investasi
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK Eddy Manindo menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan investasi tahun 2025 – 2029 dan mendorong pertumbuhan, sumber pendanaan dari pemerintah dan BUMN sangat terbatas. Karena itu sumber pembiayaan investasi dari sektor swasta dan masyarakat sangat diperlukan.
Sumber pembiayaan swasta tersebut antara lain meliputi kredit perbankan, penerbitan saham, dan obligasi. Namun, produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini masih terbatas sehingga perkembangan pasar sektor keuangan juga terhambat.
“Struktur pendanaan di Indonesia saat ini masih bertumpu signifikan kepada industri perbankan. Pasar Modal dapat mengambil peran untuk menyediakan alternatif pendanaan dan sebagai sarana untuk menarik investor asing sebagai pemodal potensial bagi sejumlah proyek strategis nasional,” ujarnya.
Karena itu, OJK telah menyusun Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027. Dalam peta jalan ini, kapitalisasi pasar ditargetkan mencapai Rp 15.000 triliun atau sekitar 70% dari PDB atau setara Rp 25 triliun transaksi harian. Sedangkan jumlah investor ditargetkan mencapai lebih dari 20 juta.
Pendalaman Pasar Modal Domestik
Penasihat Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia Poltak Hotradero mengatakan perbandingan M2 ke GDP Indonesia hanya 40% dan termasuk yang paling rendah di ASEAN. Hal ini menandakan rendahnya jumlah permodalan beredar yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian.
Chief Executive Officer IBC Sofyan Djalil mengatakan Indonesia membutuhkan sistem keuangan yang lebih likuid, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan riil –jika ingin perekonomian tumbuh pesat. Namun, tingkat likuiditas di Indonesia saat ini masih rendah, biaya pendanaan cukup tinggi, sedangkaNamun, menurutnya pasar modal Indonesia masih memiliki ruang tumbuh sangat besar dalam penerbitan instrumen investasi Pendapatan Tetap (Surat Utang).
Ia juga menekankan instrumen lain yang juga memiliki potensi besar di antaranya Real Estate Investment Trust (REIT/DIRE) yang dapat menciptakan efisiensi dan manajemen risiko yang lebih baik atas aset tradisional seperti Properti.n koordinasi lintas lembaga dan pengembangan instrumen jangka panjang terbatas.
“Peningkatan dan Pendalaman Sektor Keuangan berperan penting dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan,” ujar Sofyan.