*Oleh Suryo Danisworo, Senior Advisor Sinergi Daya Prima—Bulan Agustus 2017 ini, tepat 72 tahun lalu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Rezim berganti, demikian pula pemimpin negeri ini. Memimpin sejak Oktober 2014, didukung Kabinet Kerja, Presiden Jokowi mencanangkan revolusi mental yang bertujuan membawa Indonesia mencapai cita-cita luhur: bermartabat kembali, berdaulat secara politik, dan mandiri secara ekonomi. Apa dan bagaimana caranya?
Agar bisa bermartabat dan berdaulat secara politik dalam dunia internasional, Indonesia harus mandiri secara ekonomi, terutama di dua sektor penting: pangan dan energi. Faktanya, untuk mencukupi kebutuhan seluruh rakyat, pemerintah masih harus mengimpor pangan dan energi. Anggaran untuk sektor konsumsi itu sangatlah besar. Oleh karena itu, kemandirian ekonomi hanya bisa dicapai bila negeri ini sudah berhenti mengimpor pangan dan energi.
Sebenarnya pemerintah sudah melangkah di jalur yang tepat. Untuk mendukung kemandirian pangan dan energi, dalam arti tidak lagi mengimpor, pemerintah mempercepat dan giat membangun infrastruktur dari Sumatera sampai Papua. Pemerintah menyadari, ketersediaan infrastruktur merupakan aspek vital mempercepat proses kemandirian ekonomi.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur membutuhkan dana besar. Jer basuki mawa bea, ada pengorbanan untuk kesejahteraan. Di sinilah peran besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur sebagai lokomotif pembangunan.
Selama ini mereka punya dua kelemahan besar, yakni lamban dalam menyikapi business opportunity dan enggan bersinergi. Sama-sama perusahaan milik negara, tetapi harus bersaing sehingga potensial terjadi dumping, yang bisa berakibat pada rendahnya mutu proyek yang digarap.
Kelemahan itulah yang coba ditutupi Presiden Jokowi dengan mensyaratkan Hutama Karya, Waskita Karya, Adhi Karya, dan lain-lain, untuk mengadopsi economic sharing setiap kali membangun infrastruktur.
Didukung Semua Pihak
Yang mesti disadari, keinginan menuju kemandirian pangan dan energi harus didukung semua pihak. Saatnya silent majority, orang-orang baik, bergerak secara nyata, bersatu padu dan bekerja keras di profesinya masing-masing membawa Indonesia ke arah yang lebih bermartabat.
Sudah bukan rahasia, banyak oknum yang bakal merasa terganggu karena punya kepentingan di sana. Merekalah “businessman” yang lihai memanfaatkan celah yang ada, terutama dalam upaya mengambil keuntungan besar dari kegiatan impor pangan dan energi, meski nyata-nyata merugikan keuangan negara.
Untuk melaksanakan pembangunan, tentu saja pemerintah masih butuh peran DPR dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai pengontrol kerja. DPR memang punya hak budgeting, yang merupakan amanah dari undang-undang, sebagai pengawas kinerja pemerintah, tetapi bukan untuk mengganggu.
Dibutuhkan situasi kondusif antara pemerintah dan lembaga legislatif dalam upaya menarik minat investor, dari dalam dan luar negeri, untuk kelanjutan pembangunan negeri ini menuju kemandirian ekonomi.
*Opini Ini Disarikan dari Wawancara; Pernah Dimuat di Edisi Khusus Kemerdekaan ke-72 RI Majalah BusinessNews Indonesia