Indonesia patut berbangga karena terpilih menjadi tuan rumah perhelatan Annual Meetings International Monetary Fund– World Bank (IMF-WB) 2018. Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan terbesar di bidang ekonomi dan keuangan pada Oktober mendatang di Nusa Dua, Bali ini menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia di bidang keamanan, stabilitas politik, dan keberhasilan di bidang ekonomi. Sebagai middle-income country yang memiliki sharing responsibility terhadap pembangunan dunia, Annual Meetings IMF-WB 2018 merupakan momentum yang sangat baik untuk menunjukkan kemajuan ekonomi, serta kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam menangani isu-isu global.
Penulis:
Lutfiana Nadzroh
Pemerhati kebijakan publik dan ASN pada
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan
Annual Meetings IMF-World Bank adalah pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur World Bank dan IMF untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global, isu-isu pembangunan terkini, serta isu-isu global lainnya. Pertemuan Tahunan ini diselenggarakan di Washington, DC untuk dua tahun berturut-turut dan di tahun ketiga digelar di negara anggota yang berbeda. Banyak negara ingin menjadi tuan rumah acara ini, setelah sebelumnya diadakan di Peru dan Jepang. Indonesia adalah negara keempat di kawasan ASEAN yang akan menjadi tuan rumah pada 8-14 Oktober 2018, setelah Filipina (1976), Thailand (1991), dan Singapura (2006).
Annual Meetings IMF-WB 2018 nantinya akan dihadiri 22 kepala negara (setingkat kepala negara), 189 menteri keuangan, 189 gubernur bank sentral, akademisi terkemuka, lembaga internasional, CEO industri keuangan, investor, pers, observer, dan publik. Pertemuan ini diyakini merupakan pertemuan pelaku utama sektor keuangan dengan jumlah peserta terbesar di dunia, yang diperkirakan lebih dari 15 ribu peserta dan mencapai ± 2000 pertemuan. Agenda yang akan dibahas meliputi perkembangan ekonomi dunia, pemanfaatan perkembangan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, pertumbuhan sektor keuangan, pemberdayaan perempuan, perpajakan, ekonomi syariah, investasi pada sektor energi dan infrastruktur, sumber daya manusia, pertanian, pariwisata, ekonomi digital, gaya hidup, kesehatan, dan mitigasi perubahan iklim untuk mengatasi kesenjangan, serta isu-isu institusional pada IMF- World Bank.
Penyelenggaraan Annual Meetings 2018 memang memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga muncul pertanyaan. Apakah Annual Meetings 2018 merupakan berkah bagi perekonomian Indonesia atau kerugian yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian yang lebih tinggi?
Melalui tulisan ini, penulis akan memaparkan estimasi dampak ekonomi penyelenggaraan, potensi devisa penerimaan negara, serta bagaimana memanfaatkan momentum Annual Meetings 2018 untuk mendorong perekonomian nasional.
Dampak Langsung Capai Rp 6,9 T
Mengutip kajian tahap awal Bappenas, estimasi dampak penyelenggaraan Annual Meetings 2018 mencapai 6,9 T dan diharapkan akan lebih besar pada kajian tahap berikutnya. Estimasi dampak penyelenggaraan mencakup biaya operasional penyelenggaraan sebesar 1,1 T, perkiraan biaya konstruksi untuk mendukung penyelenggaraan acara diantaranya pembangunan Underpass Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Suwung mencapai 4,9 T, serta estimasi pengeluaran peserta mencapai 943,5 miliar rupiah.
Bappenas memperkirakan pengeluaran terbesar peserta berasal dari akomodasi yang mencapai 569,9 miliar rupiah, diikuti makanan dan minuman sebesar 190,5 miliar rupiah, belanja souvenir senilai 90,2 miliar rupiah, hiburan 57 miliar rupiah, dan transportasi 36,1 miliar rupiah. Perkiraan tersebut 95,2 persen berasal dari wisatawan mancanegara dan 4,8 persen sisanya dari wisatawan nusantara.
Potensi Devisa Tembus ± USD 100 juta
Kehadiran ribuan peserta pada Annual Meetings 2018 diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyumbang potensi penerimaan devisa. Lebih dari tujuh hari peserta akan beraktivitas di Indonesia. Total pengeluaran diperkirakan menembus ± USD 100 juta. Potensi devisa diperkirakan lebih apabila pemerintah giat menggencarkan promosi pariwisata melalui peningkatan pengeluaran peserta selama acara berlangsung dan peningkatan kepuasan peserta untuk dapat kembali berkunjung dan berbagi pengalamannya dengan teman atau keluarga. Upaya lain yang dapat ditempuh yaitu dengan mempercepat peningkatan perdagangan dan transaksi bisnis selama dan sesudah acara berlangsung. Tidak kalah pentingnya adalah upaya mendorong investor untuk berinvestasi ke dalam negeri.
Untuk menunjang investasi, pemerintah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini terintegrasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan terkait. Melalui sistem ini, pemerintah menyederhanaan birokrasi perizinan usaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian sehingga izin berusaha dapat diperoleh dalam waktu kurang dari satu jam.
Mengutip data Oxford Business Group, dampak positif yang diperoleh Peru sebagai tuan rumah Annual Meetings IMF-WB 2015, khususnya dalam memperkuat citra global Peru sebagai destinasi MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) di kawasan Amerika Latin adalah total kontribusi industri travel dan turisme terhadap GDP di Peru mencapai 66,2 juta PEN (2016) dan total kontribusi sektor travel dan turisme ke penciptaan lapangan kerja 1.332 juta orang (2016). Biaya penyelenggaraan AM di Peru (2015) sebesar USD 60 juta dan Tokyo sebesar USD 50 juta (2012). Biaya penyelenggaraan Annual Meetings di Indonesia diperkirakan sekitar USD 45 juta.
Manfaatkan Momentum
Annual Meetings IMF-World Bank 2018 harus dijadikan momentum meningkatkan kemajuan perekonomian. Sudah sepatutnya kita melihat pertemuan tahunan ini bukanlah penghamburan dan pemborosan uang negara, akan tetapi bagaimana kita dapat mengoptimalkan manfaat penyelenggaraan untuk mendorong kemajuan perekonomian Indonesia. Untuk meningkatkan dampak ekonomi penyelenggaraan pertemuan, kebijakan pemerintah harus difokuskan untuk mengoptimalkan sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Pemerintah perlu menggencarkan promosi pariwisata dengan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi utama Indonesia, promosi event venues untuk segmen MICE, sekaligus momentum yang baik untuk perbaikan infrastruktur pariwisata. Pemerintah dapat memperkenalkan produk unggulan Indonesia di pasar global serta peluang investasi dan usaha di Indonesia.
Penyelenggaraan Annual Meetings 2018 diperkirakan akan berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, pertumbuhan sektor pariwisata, peningkatan pendapatan usaha lokal, dan peningkatan penerimaan negara. Selain dapat mendorong perekonomian, pertemuan tahunan ini dapat menambah pengalaman dan membangun networking dengan komunitas internasional dan pembelajaran mengenai penyelenggaraan international events.
Melalui acara ini, pemerintah dapat menggencarkan promosi pencapaian Indonesia dalam menerapkan reformasi dan demokrasi, promosi ketahanan nasional dan kemajuan ekonomi Indonesia pascakrisis Asia, promosi budaya, pariwisata, industri kreatif, financial technologies, serta optimalisasi manfaat lainnya untuk kepentingan nasional dan perekonomian Indonesia. Untuk mendukung penyelenggaraan Annual Meetings 2018, pemerintah telah menyiapkan program Hospitality Event yang berupa Indonesia Pavilion, Indonesia Gourmet and Food Festival, dan Indonesia Cultural and Art Performance. Sementara untuk menumbuhkan awareness dan membangun partisipasi seluruh pemangku kepentingan, program Voyage to Indonesia diluncurkan.
Sebagai tuan rumah Annual Meetings 2018, Indonesia diyakini bisa mendapatkan dampak ekonomi optimal penyelenggaraan dengan memanfaatkan kehadiran seluruh pelaku utama sektor keuangan dunia dan perhatian dunia pada Indonesia saat acara berlangsung maupun sesudahnya. Dalam persiapan maupun penyelenggaraannya, diharapkan agar pemerintah senantiasa menjaga tata kelola secara efektif dan efisien terkait pengelolaan anggaran dan akuntabilitas penyelenggaraan Annual Meetings 2018. Untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dan akuntabilitas, belanja pemerintah harus efisien dan sesuai prioritas. Dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan anggaran harus bebas korupsi dan konflik kepentingan, serta detail dan hati-hati dalam menjalankan komunikasi publik.
Dalam mengelola komunikasi publik, perlu amplifikasi komunikasi dan diseminasi seluas-luasnya mengenai besaran manfaat daripada biayanya kepada masyarakat. Strategi komunikasi juga diarahkan untuk mengelola isu terkait World Bank dan IMF yang saat ini masih dipandang sebagai ikon kapitalisme dan neoliberalisme. Selain itu perlu diperhatikan isu-isu lain terkait keamanan dan rencana evakuasi apabila terjadi erupsi Gunung Agung di Bali. Harapannya pertemuan tahunan selain dapat menambah penerimaan devisa ± USD 100 juta, juga dapat menarik investor menanamkan modalnya ke Indonesia, sehingga menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Pada akhirnya dapat menurunkan jumlah pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan sehingga masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraannya sesuai janji Republik kepada rakyatnya yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
*) Tulisan ini merupakan pendapat penulis pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja