Tiga Syarat Kedaulatan Ekonomi bagi Indonesia*

Penulis achmad adhito

*Oleh Eddy Ganefo, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia—Setelah RI merdeka selama 72 tahun, Indonesia berdaulat dalam arti bebas dari cengkeraman penjajahan. Nah, saat ini, sudah waktunya bagi Indonesia untuk berdaulat secara keseluruhan, dalam arti berdaulat secara ekonomi.

Jadi, kita sedang menuju ke arah kedaulatan ekonomi. Dalam hal ini, diharapkan bahwa Indonesia tidak tergantung ke pihak eksternal. Artinya, kalaupun kita berdiri sendiri, tetap tegar. Tidak bisa ditekan dan dipermainkan begitu saja.

Kedaulatan ekonomi tentunya harus memenuhi sejumlah syarat. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi di situ. Yakni, terpenuhinya sandang, pangan, dan papan.

Dari sisi pangan, berarti sisi pertanian harus kuat di mana dulu kita dikenal sebagai negeri agraris. Dan dulu kita selalu surplus, selalu swasembada pangan. Hal ini sekarang sudah agak berkurang.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sekarang sedang memerkuat sektor pertanian sehingga kita bisa berdaulat secara pangan. Jadi, itu agar kita tidak lagi dipermainkan spekulan dan mafia pangan.

Sebenarnya, negara kita punya daratan yang luas dan subur. Dan kalau dikelola dan diolah secara tepat oleh sejumlah kementerian, sebenarnya kita tidak perlu mengimpor kebutuhan seperti kedelai, gula, dan lain-lain. Sebab, kita punya SDA (sumber daya alam) memadai untuk mencapai surplus pangan. Dengan demikian, kita bisa berdaulat secara pangan.

Soal sandang, terpenuhinya sudah cukup bagus. Kita sudah mengekspor. Hanya, kita masih dipolitisir: menjadi luar negeri minded. Seolah, sandang buatan luar lebih bagus. Padahal, banyak produk luar yang sebenarnya buatan Indonesia yang diganti brand-nya menjadi dari luar, bukan? Perbaikan pola pikir seperti itu harus kita ubah di sisi sandang. Dan kalau pengubahan itu terjadi, bukankah kita menjadi cinta terhadap sandang produksi Indonesia? Walhasil, kita berdaulat secara sandang.

Bagaimana dari segi papan? Seperti kita ketahui bersama, dalam hal ini angka backlog (kekurangan pasokan) rumah, masihlah sangat besar. Angkanya mencapai 15 juta unit, atau ada 15 juta kepala keluarga yang belum memenuhi rumah secara hak milik.

Memang, sebenarnya, tidak harus punya rumah hak milik. Kalau mereka bisa menghuni rumah yang layak, sebenarnya sudah bagus. Tetapi, di budaya kita, ada pemikiran bahwa setiap kepala keluarga harus punya rumah milik sendiri. Nah, budaya seperti ini sangat melekat di masyarakat Indonesia.

Tentunya, untuk bisa dikatakan bisa berdaulat secara papan, Indonesia harus bisa menghilangkan angka backlog perumahan tersebut. Masyarakat harus punya rumah yang layak huni.

Oleh karena itu, Program Sejuta Rumah, adalah program yang sangat bagus dan mulia. Karena menargetkan pengadaan rumah sebanyak 1 juta unit per tahun. Tetapi dalam perjalannya, program tersebut bisa dikatakan belum tercapai, dan masih banyak kendala yang harus dihilangkan.

Antara lain, ada kendala dari sisi perizinan, sisi menstabilkan harga lahan, mengubah pola pikir masyarakat kota agar mau tinggal di hunian vertikal, dan lain-lain.

Paket Kebijakan Ekonomi 13 yang memudahkan berbisnis di bidang perumahan, sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi, sayangnya belum berjalan. Kendalanya adalah, belum menyentuh ke tingkat daerah. Berarti, pemerintah daerah banyak yang belum mengimplementasikan Paket Kebijakan Ekonomi 13 tersebut.

Maka, bisa dikatakan bahwa saat ini kita belum berdaulat secara papan. Seyogianya, pemerintah daerah segera mengimplementasikan Paket Kebijakan Ekonomi 13 tersebut. Dan tentunya, dalam hal itu, harus dibantu oleh semua pemangku kepentingan, termasuk dari sisi pembiayaan perumahan.

Jadi, sekali lagi, kedaulatan ekonomi harus terpenuhi dari sisi pangan, sandang, dan papan.

Menghilangkan Monopoli

Saat ini, neraca perdagangan kita ada kecenderungan bahwa impor lebih kecil ketimbang ekspor. Jadi, dari sisi neraca perdagangan, ada perbaikan. Kita tentu mengharapkan bahwa perbaikan ini terus terjadi sehingga kita mengalami surplus. Surplus ekspor kita,merupakan salah satu penanda bahwa kita tengah menuju kedaulatan ekonomi.

Kemudahan berbisnis harus dibuka, dan hal ini sudah dibuka melalui paket kebijakan ekonomi. Selanjutnya, Indonesia harus berupaya menghilangkan praktek monopoli. Praktek ini berlangsung banyak. Dalam hal impor, sebenarnya monopoli sering terjadi; demikian pula halnya dalam hal ekspor.

Bagaimana dalam hal besarnya utang luar negeri? Ini memang persoalan yang cukup berat. Di satu sisi, kita membutuhkan dana untuk membangun negara. Di sisi lain, pendapatan negara masih sangat minim. Dan sebenarnya, tidaklah bagus kalau kita terlalu banyak meminjam ke luar negeri, sebab itu akan menjadi beban negara dan tentunya rakyat.

Pemerintah Indonesia harus mencari solusi agar kebutuhan dana pembangunan bisa dipenuhi dengan cara selain berutang ke luar negeri. Jadi, tidak harus dengan memerbanyak utang luar negeri. Jadi, dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus bisa memilah tentang mana yang diprioritaskan, mana yang sangat perlu, dan mana yang tidak.
Di samping itu, pemerintah Indonesia harus bisa meningkatkan pendapatan negara. Kalau kita lihat, sebenarnya banyak kebocoran yangmembuat pendapatan negara menjadi tidak terpenuhi, bukan?

Jadi, tidak selayaknya kita terus menambah utang luar negeri. Memang, kita tetap membutuhkan utang luar negeri. Tetapi, seyogianya, nilainya tidak semakin besar. Hal ini agar kita bisa mencapai kedaulatan ekonomi lebih lanjut.

Untuk mencapai kedaulatan ekonomi, pemberdayaan UKM (usaha kecil dan menengah) pun perlu diberdayakan. Dan hal inilah yang sekarang menjadi fokus dari Kadin.

UKM harus kuat, sehat, dan jumlah minimalnya terpenuhi. Saat ini, jumlah pengusaha di Indonesia masih 1,65%. Sementara, idealnya ada di angka 2%. Berarti, kita masih kurang 900.000 pengusaha agar dapat dikatakan bahwa struktur bisnisnya ideal. Malaysia dan Singapura, itu sudah punya pengusaha di atas 5%.

UKM harus didorong agar mereka kuat, mandiri, dan berdaya saing. Apa bila UKM kuat, bukankah di saat perekonomian kita diserang pihak luar, perekonomian Indoensia tidak mudah goyang?

Mengapa saat ini perekonomian Indonesia mudah goyang? Sebabnya, secara struktur, ekonomi Indonesia menyerupai kotak. Idealnya, menyerupai piramida di mana jumlah UKM harus sangat banyak. Walhasil, ada angin perekonomian seperti apapun, perekonomian Indonesia tidak akan goyang.

 

*Opini Ini Disarikan dari Wawancara; Pernah Dimuat di Edisi Khusus Kemerdekaan ke 72-RI Majalah BusinessNews Indonesia

BACA JUGA

Tinggalkan komentar