Jakarta, TopBusiness – Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun menunjukkan perbaikan kinerja signifikan melalui penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang terintegrasi. Langkah ini tidak hanya mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga mendongkrak kinerja keuangan secara nyata, setelah sebelumnya sempat terguncang kasus fraud di internal perusahaan.
Hal itu terungkap dalam presentasi penjurian TOP GRC Awards 2025 yang menghadirkan perusahaan finalis dari Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun, Kamis (7/8/2025). Hadir dalam penjurian ini Direktur Utama Bank Daerah Kota Madiun Forest Khrisna Tri Wasisto Ady yang membawakan materi berjudul Resilience to Sustainability: Leading Through GRC.
Forest Khrisna Tri Wasisto Ady yang memimpin Bank Daerah Kota Madiun sejak 1 September 2023 ini mengakui awalnya ia ragu untuk mengikuti penjurian TOP GRC Awards 2025.
“Kami merasa belum belum waktunya mengikuti penjurian ini. Tetapi dikarenakan kami melihat materi yang yang begitu menarik dan bisa memberikan pelajaran kepada kami, makanya kami coba beranikan diri untuk mengikuti penjurian ini,” ujar Forest.
Dua tahun lalu saat pertama kali ia menjabat, kata Forest, status BPR Kota Madiun masih berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena kinerja keuangan yang minus serta kredit macet (NPL) yang sangat tinggi akibat fraud.
Pada 2023, angka NPL mencapai 23,83 persen, jauh di atas ambang batas sehat perbankan. Keadaan ini menggerus kepercayaan nasabah dan menekan kinerja keuangan.
Untuk membenahi bank BUMD ini, langkah pertama yang dilakukan Forest adalah memperkuat tata kelola perusahaan melalui pembentukan dan optimalisasi fungsi GRC. Manajemen memandang bahwa GRC bukan hanya alat kontrol, tetapi pondasi utama untuk memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.
“Dengan penerapan GRC yang efektif, perusahaan dapat mengelola risiko secara proaktif, mematuhi peraturan, dan menjaga tata kelola yang baik demi keberlanjutan operasi,” ujar dia.
Mendukung pelaksanaan GRC, Bank Daerah Kota Madiun membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI), Divisi Kepatuhan, serta Divisi Manajemen Risiko. Selain itu ada komite pendukung seperti Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Kepatuhan.
Pembenahan tata kelola (governance) dilakukan melalui pembaruan pedoman kerja atau SOP yang sempat tertunda dua tahun, dan transparansi proses kredit. Untuk risk management difokuskan pada pengendalian risiko kredit, termasuk percepatan penagihan kredit macet melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, serta mitigasi risiko operasional.
Sedangkan dari sisi compliance diperkuat dengan kode etik, pakta integritas yang dilegalisasi Kejaksaan Negeri Madiun, serta pelaporan berkala ke OJK.
“Setiap karyawan, dari level staf hingga direksi, menandatangani pakta integritas. Ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, tapi komitmen pribadi untuk bekerja sesuai pedoman perusahaan,” jelas Forest.
Implementasi GCG di Bank Daerah Kota Madiun didukung adanya Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana bagi seluruh pihak di internal maupun eksternal bank (karyawan, nasabah, pihak ketiga) untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan, kode etik, kebijakan internal, atau tindakan fraud di lingkungan perusahaan. Laporan di WBS ini kemudian ditindaklanjuti oleh SPI.
Hasil penerapan GRC terlihat nyata dalam waktu singkat. Berdasarkan data hingga akhir 2024, kredit macet atau NPL Bank Daerah Kota Madiun turun dari 23,83% menjadi 9,67%. Kemudian outstanding kredit naik dari Rp 66,48 miliar menjadi Rp 92,51 miliar, dana tabungan naik dari Rp 17,94 miliar menjadi Rp 20,90 miliar, dana deposito tumbuh dari Rp 49,57 miliar menjadi Rp 56,46 miliar. Sedangkan total aset meningkat dari Rp 99,1 miliar menjadi Rp 112,02 miliar
Meski laba bersih belum optimal karena beban penyisihan kerugian akibat kredit bermasalah masa lalu, tren positif ini dinilai menjadi bukti bahwa GRC efektif sebagai fondasi pemulihan kinerja perusahaan.
Dukungan TI dalam Bisnis dan GRC
Keberhasilan implementasi GRC dan peningkatan kinerja bisnis Bank Daerah Kota Madiun ini banyak didukung oleh penggunaan teknologi Informasi (TI). Terkait governance, penerapan Core Banking System yang terintegrasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas transaksi. Sistem pelaporan manajemen yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).
Untuk yang terkait Manajemen Risiko, Bank Daerah Kota Madiun memiliki sistem pemantauan transaksi secara real-time guna mendeteksi anomali atau potensi fraud. “Penggunaan aplikasi scoring dan credit risk analytics untuk mitigasi risiko pembiayaan,” kata Forest.
Monitoring risiko juga dilakukan melalui dashboard digital dan sistem peringatan dini (early warning system), Pengelolaan risiko operasional dan kredit juga didukung oleh analisis berbasis data melalui sistem TI.
Terkait Compliance, Bank memiliki aplikasi pelaporan regulasi otomatis seperti pelaporan SLIK, APOLO, dan APUPPT untuk memastikan kepatuhan tepat waktu. Penggunaan sistem manajemen dokumen untuk menjamin tersedianya bukti-bukti kepatuhan yang terdokumentasi dengan baik.
Bank Daerah Kota Madiun juga sudah menggunakan Core Banking System (CBS) yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha perbankan secara menyeluruh, terdokumentasi, dan terdigitalisasi.
Implementasi GRC ini mengantarkan BPR Kota Madiun untuk pertama kalinya terpilih menjadi salah satu finalis dalam ajang TOP GRC Awards 2025. Sebelumnya, Bank Daerah Kota Madiun meraih TOP BUMD Awards 2025 bintang 4.