Jakarta, TopBusiness – Di tengah tantangan industri perbankan daerah yang kian dinamis, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tuah Karimun, menunjukkan langkah strategis yang terukur dalam menata ulang arah bisnis.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau ini tidak sekadar berupaya keluar dari tekanan kinerja, tetapi melakukan transformasi melalui inovasi produk, penguatan tata kelola, serta percepatan digitalisasi layanan.
Demikian seperti disebutkan oleh Direktur Utama BPR Tuah Karimun, Wan Abdul Rahman dan Direktur BPR Tuah Karimun, Siska Naritasari, saat mengikuti presentasi TOP BUMD Awards 2026 yang digelar Majalah TopBusiness secara daring, Selasa (6/1/2026).
Wan Abdul Rahman yang memiliki pengalaman lama di Bank Pemangunan Daerah (BPD) ini menegaskan, transformasi tersebut berangkat dari komitmen manajemen untuk menjadikan BPR sebagai institusi keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.
“BPR Tuah Karimun kami arahkan untuk tumbuh secara realistis dan prudent. Fokus kami adalah memperkuat fundamental usaha, menekan risiko, sekaligus tetap menjalankan fungsi pelayanan publik bagi masyarakat daerah,” ujarnya.
Reposisi strategi ini sejalan dengan visi BPR Tuah Karimun menjadi BPR yang sehat, tumbuh berkelanjutan, dan terpercaya. Dengan proporsi orientasi usaha 70 persen laba dan 30 persen layanan publik atau sosial, BPR Tuah Karimun menempatkan diri sebagai entitas bisnis sekaligus instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan.
Hasilnya mulai terlihat. Berdasarkan penugasan kepala daerah, BPR Tuah Karimun ditargetkan menurunkan total kerugian dari Rp800 juta menjadi minimal Rp400 juta hingga Desember 2025. Dalam kurun waktu empat bulan, target tersebut tidak hanya tercapai, tetapi terlampaui. Per 31 Desember 2025, kerugian berhasil ditekan hingga menjadi Rp192 juta.
“Pencapaian ini bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari konsistensi menjalankan strategi yang fokus dan disiplin terhadap manajemen risiko,” kata Wan Abdul Rahman.
Salah satu inovasi kunci dalam pemulihan kinerja tersebut adalah pengembangan kredit khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan potensi sekitar 4.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, segmen ini dinilai memiliki profil risiko rendah dan kepastian arus kas yang stabil.
Siska Naritasari, menambahkan penjelasan terkait produk kredit PPPK yang dirancang secara spesifik sesuai karakteristik nasabah.
“Kami menyesuaikan tenor kredit dengan masa kontrak PPPK, menerapkan mekanisme pemotongan gaji, serta memperkuat analisis kelayakan. Dengan skema ini, risiko kredit dapat ditekan tanpa mengurangi daya tarik produk bagi nasabah,” dia menegaskan.
Dengan asumsi partisipasi konservatif sebesar 50 persen atau sekitar 2.000 pegawai, potensi penyaluran kredit PPPK diproyeksikan mencapai Rp200 miliar, dengan estimasi pendapatan bunga kotor sekitar Rp17 miliar per tahun.
Skema ini menjadi salah satu penopang utama stabilitas arus kas dan pemulihan kinerja keuangan BPR Tuah Karimun ini.
Dari sisi kinerja hingga akhir 2025, total aset BPR Tuah Karimun tercatat sebesar Rp46,85 miliar, tumbuh 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran kredit meningkat 4,04% menjadi Rp42,95 miliar, terutama didorong oleh kredit PPPK dengan sistem pembayaran langsung melalui gaji, sehingga risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan.
Meski dana pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 3,26%, menjadi sebesar sebesar Rp37,50 miliar, namun stabilitas arus kas dari kredit berisiko rendah menjadi penyangga utama likuiditas.
Selain inovasi produk, BPR Tuah Karimun juga mempercepat transformasi digital. Saat ini, pengembangan core banking system tengah dilakukan sebagai fondasi layanan keuangan digital.
Salah satu terobosan yang disiapkan adalah e-wallet “Karimun Tuah Plus”, yang memungkinkan transaksi transfer, pembayaran, dan top-up secara lebih mudah dan cepat.
“Digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren, tetapi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada nasabah,” ujar Wan Abdul Rahman lagi.
Transformasi tersebut diperkuat dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, mulai dari pegawai operasional hingga manajemen puncak. Pelatihan berkelanjutan, penguatan layanan nasabah, serta sistem evaluasi kinerja berbasis kualitas kredit menjadi bagian dari agenda pembenahan internal.
Dalam aspek tata kelola, BPR Tuah Karimun juga tengah berproses dari Perumda menjadi Perseroda, seiring penguatan kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya perbaikan tersebut mendapat pengakuan melalui raihan Bintang 3 pada TOP BUMD Awards 2025.
“Ke depan, kami ingin BPR Tuah Karimun tidak hanya pulih, tetapi benar-benar menjadi bank daerah yang adaptif, inovatif, dan dipercaya masyarakat,” pungkas Wan Abdul Rahman.