Jakarta, TopBusiness – PT BPRS Rajasa Lampung Tengah (Perseroda), Kabupaten Lampung Tengah, Lampung mengungkap perannya mendukung pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui berbagai program pembiayaan, inovasi layanan, serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), BPRS Rajasa menegaskan komitmennya terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dalam sesi penjurian TOP BUMD Awards 2026, Direktur Utama PT BPRS Rajasa Lampung Tengah (Perseroda), Herwanto, menjelaskan berbagai hal yang merepresentasikan produk dan layanan utama yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
“(Presentasi) ini memberikan gambaran produk kami yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat Daerah yang merupakan kerja sama antara BPRS Rajasa dengan pemerintah daerah,” ujarnya dalam presentasinya di hadapan dewan juri TOP BUMD Awards 2026, Jumat (6/2/2026).
Untuk diketahui, BPRS Rajasa Lampung Tengah mengusung visi terwujudnya BPRS Rajasa Lampung Tengah yang profesional dan sehat sebagai mitra perekonomian umat masyarakat madani.
Visi tersebut dijabarkan melalui sejumlah misi strategis, mulai dari penguatan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi umat di sektor UMKM, hingga kontribusi nyata terhadap pemerintah daerah.
“Sebagai bank syariah, kami juga menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Dan sebagai bank milik pemerintah daerah, kami berkontribusi langsung dalam penyetoran PAD Kabupaten Lampung Tengah,” kata Herwanto.
Strategi Bisnis dan Kinerja
Dalam menjalankan aktivitas usahanya, BPRS Rajasa fokus pada dua fungsi utama, yakni penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Strategi bisnis dilakukan melalui sosialisasi, promosi, serta pengenalan produk kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Herwanto menyebutkan, orientasi usaha BPRS Rajasa tetap mengedepankan keseimbangan antara fungsi komersial dan pelayanan publik.
“Untuk proporsi orientasi usaha kami, 90 persen diarahkan untuk mencari laba dan 10 persen merupakan layanan publik,” jelasnya.
Atas kinerja dan tata kelola yang dijalankan, BPRS Rajasa berhasil meraih bintang 4 dalam ajang TOP BUMD Awards 2024 dan 2025 lalu.
Dari sisi kesehatan bank, BPRS Rajasa mencatatkan kinerja yang solid. Pada 2024, audit Kantor Akuntan Publik (KAP) telah diselesaikan dengan hasil tingkat kesehatan berada pada peringkat 1 atau kategori sangat baik. Sementara pada 2025, meski audit masih berjalan, data internal menunjukkan kondisi yang tetap terjaga.
“Untuk seluruh rasio utama, posisi kami masih di peringkat 1,” ungkap Herwanto.
Namun demikian, dari sisi realisasi bisnis, perusahaan mengakui adanya capaian yang belum sepenuhnya optimal.
Penyaluran pembiayaan pada 2025 tercapai 89,89 persen dari rencana, sementara penghimpunan dana masih mampu melampaui target sekitar 3 persen. Aset terealisasi 97,02 persen dari rencana, dan laba hanya mencapai Rp2,3 miliar dari target Rp3,5 miliar.
Menurut Herwanto, salah satu penyebab utama tidak tercapainya target adalah tidak terealisasinya rencana penunjukan BPRS Rajasa sebagai bank penyalur gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024 yang diangkat pada 2025.
“Harapan kami, melalui penyaluran gaji tersebut, kami bisa memberikan pembiayaan sehingga outstanding kami meningkat. Namun rencana itu tidak terlaksana,” jelasnya.
Dukung UMKM
Pada 2024, BPRS Rajasa mencatat penghimpunan dana sebesar Rp39 miliar, melampaui target Rp35 miliar atau sekitar 10,59 persen. Penyaluran pembiayaan terealisasi Rp56 miliar dari target Rp58 miliar, sedangkan aset mencapai Rp85,7 miliar dari rencana Rp81 miliar.
Untuk 2025, strategi penghimpunan dana tetap dijalankan secara hati-hati dengan mempertimbangkan biaya dana dan kemampuan penyaluran pembiayaan.
“Kami menyesuaikan antara kemampuan menyalurkan pembiayaan dengan biaya dana yang harus kami keluarkan,” kata Herwanto.
Dalam mendukung UMKM, BPRS Rajasa menjalankan program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) yang mendapat subsidi pemerintah daerah, serta produk Mitra Usaha Rajasa Syariah, yakni pembiayaan maksimal Rp5 juta tanpa agunan khusus bagi pedagang pasar.
Inovasi dan Penguatan SDM
Dari sisi teknologi, BPRS Rajasa mengimplementasikan IBS Info Mobile, layanan berbasis digital yang memungkinkan nasabah memantau rekening, saldo pembiayaan, dan deposito secara real time, meski belum dapat digunakan untuk transaksi pembayaran.
Selain itu, untuk mitigasi risiko dan pencegahan penyimpangan, bank menerapkan IBS Collection Branchless yang memungkinkan pencatatan angsuran langsung ke sistem inti perbankan melalui perangkat mobile petugas lapangan.
Di bidang SDM, BPRS Rajasa mulai mendorong sertifikasi kompetensi bagi karyawan, termasuk pejabat eksekutif dan kepala bagian pembiayaan, serta menerapkan sistem KPI, reward, dan punishment.
“Karyawan berprestasi dan memiliki kontribusi baik akan kami berikan reward, baik berupa bonus maupun kenaikan gaji khusus,” ujarnya.
Kontribusi
Sebagai BUMD, kontribusi BPRS Rajasa terhadap pemerintah daerah juga tercermin dari penyetoran PAD yang terus meningkat. Pada 2020, setoran PAD tercatat Rp1,25 miliar, meningkat menjadi Rp1,99 miliar pada 2023, dan sebesar Rp1,74 miliar pada 2024.
Selain itu, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), BPRS Rajasa menyalurkan bantuan berupa tiga unit motor roda tiga dan satu kontainer sampah dengan total nilai Rp140,24 juta untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Lampung Tengah.
Di sektor pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, bank juga menyalurkan pembiayaan kepada petani agribisnis serta bekerja sama dengan dealer alat pertanian untuk kredit kepemilikan alat produksi. “Secara garis besar, apa yang kami sampaikan ini menggambarkan bentuk dukungan BPRS Rajasa terhadap pengembangan Kabupaten Lampung Tengah secara berkesinambungan,” tutup Herwanto.