Jakarta, TopBusiness — Tahun 2025 menjadi periode paling menantang bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Kota Bekasi. Dua kali longsor sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu pada Juli dan Oktober 2025 sempat melumpuhkan sistem pengolahan air limbah dan aktivitas operasional.
Namun di tengah tekanan tersebut, BLUD UPTD PALD justru menunjukkan ketangguhan kinerja, menjaga keberlanjutan layanan, dan memperkuat fondasi kelembagaan menuju transformasi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kepala BLUD UPTD PALD Kota Bekasi, Andrea Sucipto, menyebut 2025 sebagai tahun ujian sekaligus momentum pembuktian.
“Bertahan dalam kondisi terpuruk itu sangat sulit. Tapi yang luar biasa adalah kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan tetap bertanggung jawab atas layanan publik,” ujar Andrea dalam sesi presentasi penjurian TOP BUMD Awards 2026 yang dilakukan secara daring, Jumat (6/2/2026).
Menghadapi bencana longsor di TPA Sumur Batu, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan status tanggap darurat lingkungan dan mengalokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp14 miliar.
Pemerintah daerah juga sudah mengupayakan pemindahan sampah dari TPA Sumur Batu dan percepatan proyek pengelolaan sampah berbasis listrik. Pembebasan lahan sudah selesai dan saat ini dalam proses lelang di kementerian.
“Dalam masa transisi sekitar satu setengah tahun ini, kami bekerja keras agar penumpukan sampah tidak lagi berada di zona dekat kantor untuk mencegah longsor berikutnya,” kata Andrea dalam presentasinya yang membawakan materi berjudul “Merajut Asa di Tengah Bencana Lingkungan”.
Sejumlah langkah pemulihan sudah dilakukan BLUD UPTD PALD mulai dari pengaktifan sistem E-WWTP, peningkatan konsentrat bakteri, hingga memperluas kerja sama operasional pengolahan limbah ke Boyolali, Pasuruan, Bali, dan Bandung. Selain itu, pemanfaatan IPAL Lindi Bersama dilakukan sebagai pengolahan lanjutan.
Profil dan Arah Strategis
BLUD UPTD PALD Kota Bekasi merupakan unit pengelola air limbah domestik non-B3 dengan status Badan Layanan Umum Daerah. Mengusung visi “Merajai Pengelolaan Air Limbah Nasional”, BLUD PALD diarahkan menjadi sentra atau hub pengolahan limbah dan transporter air limbah di Indonesia.
Orientasi layanannya disusun seimbang, yakni 70 persen laba dan 30 persen layanan publik atau sosial. Dari sisi tata kelola, BLUD PALD menerapkan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas sebagai bagian dari pelaksanaan good corporate governance yang konsisten dijalankan sejak 2017.
Andrea menegaskan, posisi BLUD PALD Kota Bekasi juga strategis secara nasional. “Kami adalah satu-satunya operator pemerintah yang memiliki izin langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan nomor register 01. Hingga saat ini belum ada operator lain, baik pemerintah maupun swasta, yang memiliki verifikasi serupa,” katanya.
Tahun 2026 ini, BLUD UPTD PALD diberikan target utama yaitu persiapan menjadi BUMD.
Kinerja Keuangan dan Layanan
Meski menghadapi pembatasan operasional akibat bencana, kinerja keuangan BLUD UPTD PALD tetap terjaga. Pada layanan penyedotan, pendapatan 2024 tercatat sebesar Rp 6,88 miliar, sementara pada 2025 turun menjadi Rp 5,15 miliar. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan pembatasan layanan karena keterbatasan kapasitas pengolahan pascalongsor.
Namun demikian, capaian tersebut tetap melampaui target yang ditetapkan Wali Kota Bekasi sebesar Rp 1,57 miliar. Jumlah permohonan penyedotan juga menurun dari 16.969 permohonan pada 2024 menjadi 11.913 permohonan pada 2025.
Sebaliknya, kinerja layanan pengolahan justru menunjukkan tren positif. Pendapatan pengolahan meningkat dari Rp2,76 miliar pada 2024 menjadi Rp3,52 miliar pada 2025, melampaui target Pemkot Bekasi sebesar Rp2,34 miliar. Jumlah armada yang melakukan pengolahan (ritase) naik dari 10.791 ritase menjadi 11.591 ritase, didorong optimalisasi skema kerja sama operasional (KSO).
“Dalam kondisi krisis, pengolahan tetap harus berjalan. Kalau tidak, BLUD bisa kolaps. Karena itu kami mengaktifkan sistem E-WWTP, memanfaatkan IPAL lindi bersama, dan memperluas kerja sama operasional lintas daerah,” jelas Andrea.
Ekspansi dan Pertumbuhan Pelanggan
Strategi ekspansi menjadi kunci keberlanjutan pendapatan. BLUD PALD memperluas layanan ke luar Kota Bekasi, antara lain ke Boyolali dan Pasuruan, melalui KSO pengolahan limbah berbasis budidaya maggot. Model ini tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi.
Dari sisi pelanggan, tercatat tumbuh signifikan. Pada 2024, jumlah pelanggan baru bertambah 639 pelanggan, sementara pada 2025 melonjak menjadi 1.864 pelanggan baru. Secara total, pendapatan BLUD UPTD PALD pada 2025 mencapai Rp8,8 miliar, jauh melampaui target pemerintah daerah sebesar Rp4 miliar.
“Kenaikan pelanggan baru didorong oleh tingkat kepuasan layanan dan perizinan yang lengkap. Kami juga mengekspansi layanan ke luar daerah karena di dalam kota harus dilakukan pembatasan,” kata Andrea.
Berdasarkan survei, tingkat kepuasan pelanggan BLUD UPTD PALDmencapai 85 persen. Sementara nilai Zona Integritas tercatat 87,43, meningkat dari tahun sebelumnya dan memastikan lolos seleksi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di tingkat nasional.
Pengembangan SDM di Tengah Duka
Di balik capaian kinerja, 2025 juga menjadi tahun duka bagi BLUD UPTD PALD. Dalam tiga bulan berturut-turut, tiga pegawai senior meninggal dunia akibat penyakit paru-paru dan liver, yang diduga berkaitan dengan paparan gas metana di TPA.
Keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi membatasi pelatihan tatap muka. Sebagai solusi, manajemen memberikan dana Rp3 juta per pegawai untuk dimanfaatkan mengikuti pelatihan secara mandiri, baik daring maupun luring.
“Ini bukan sekadar reward, tapi upaya agar peningkatan kompetensi SDM tetap berjalan meski dalam keterbatasan,” ujar Andrea.
Ke depan, BLUD UPTD PALD optimistis melanjutkan agenda transformasi menjadi BUMD pada 2026, seiring pemulihan pasca-bencana dan penguatan kapasitas pengolahan tahap berikutnya. “Kami belajar bahwa krisis bukan alasan untuk berhenti. Justru dari situ kami menemukan cara untuk tumbuh lebih kuat,” ujar Andrea.
Atas konsistensi kinerja dan tata kelola, BLUD UPTD PALD Kota Bekasi meraih TOP BUMD Awards 2025 dengan predikat Bintang 5.
Masukan Dewan Juri
Di akhir penjurian, para dewan juri yang terdiri atas Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi, SE, MSi. (Guru Besar Unpad), Dr. Subandi (Dosen Universitas Budi Luhur/Praktisi Consulting), Febrizal Efendi (Aspiluki), dan Dwinda Ruslan (Yayasan Pakem) sekaligus moderator memberikan beberapa masukan kepada manajemen BLUD UPTD PALD.
Prof. Wahyudin menekankan bahwa pengelolaan air limbah tidak boleh dipandang semata sebagai aktivitas bisnis. “Tujuan pendirian BUMD atau UPTD itu pelayanan kepada masyarakat, bukan berbisnis dengan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, pengolahan limbah merupakan bagian dari layanan kesehatan publik yang wajar disubsidi pemerintah. “Kalau limbah tidak dikelola, biaya kesehatan akan jauh lebih mahal. Dampaknya bisa ke stunting dan masalah kesehatan lainnya,” tegas Prof. Wahyudin.
Sementara itu, Dr. Subandi menyoroti kesiapan organisasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi yang dinilainya sudah sangat matang untuk menjadi BUMD. “Saya hanya ingin mendorong agar semangat regulasi tidak padam, karena regulasi dan inovasi teknologi itu saling terkait,” ujarnya.
Ia mendorong penyempurnaan sistem teknologi informasi dari hulu ke hilir, lengkap dengan dashboard. “Kalau nanti bertransformasi menjadi BUMD, sistemnya sudah siap, otomatis, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Adapun Febrizal menekankan pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi ekspansi dan penggunaan dana publik. “Bencana itu risiko, bukan sekadar kejadian. Maka perlu matriks regulasi dan mitigasi risiko,” ujarnya.
Menurutnya, strategi “bermain aman” tetap relevan mengingat investasi yang digunakan bersumber dari dana publik dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Sebagai anggota dewan juri dan moderator, Dwinda Ruslan memebrikan masukan tentang perlunya penguatan aspek legal dan narasi dampak. Menurutnya, kontribusi BLUD PALD tidak hanya pada pendapatan, tetapi juga kesehatan, lingkungan, dan efisiensi fiskal daerah.
“Kalau dampaknya jelas dan legalitasnya kuat, ini bisa jadi model nasional, bahkan menarik dukungan internasional,” kata Dwinda.
Menanggapi masukan tersebut, Andrea Sucipto dalam closing statement-nya menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan dewan juri. Ia mengakui bahwa tantangan ke depan tidak ringan, terutama setelah sejumlah kerja sama dengan lembaga donor internasional terhenti akibat dinamika geopolitik global. Namun pihaknya akan mencari alternatif pendanaan lain dan melanjutkan kajian-kajian strategis yang dibutuhkan.
“Terima kasih atas pengingat dan semangat yang diberikan. Kami berharap bisa terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, membantu UMKM tumbuh, memenuhi kebutuhan pengolahan limbah dengan harga terjangkau, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan bersama,” kata Andrea.