Jakarta, TopBusiness – Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di kuartal I-2026 lalu mencapai sebesar 5,61% itu, perlu dilihat secara menyeluruh. Untuk itu, pemerintah dinilai harus melihat lebih dalam dari sisi kualitas dan keberlanjutannya.
Jika itu terjadi, maka pemerintah diharapkan lebih fokus pada pertumbuhan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada triwulan I 2026 itu perlu dilihat dari kualitasnya, bukan hanya dari angka pertumbuhan.
“Meski ekonomi terlihat resilien, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan fundamental yang kuat karena manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata oleh kelas menengah dan sektor riil,” tegas dia dalam diskusi “Menjaga Stamina Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” di Jakarta, dikutip Senin (18/5/2026).
Kata dia, tekanan terhadap fundamental ekonomi juga terlihat dari pelemahan rupiah, penurunan cadangan devisa, dan meningkatnya tekanan fiskal akibat belanja pemerintah yang tumbuh tinggi. “Sehingga pertumbuhan masih bergantung pada stimulus fiskal yang mahal,” analisanya.
Dari sisi konsumsi dan investasi, Rizal juga menjelaskan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi, tetapi banyak dipengaruhi faktor musiman seperti Ramadan, Idulfitri, THR, dan front loading fiskal pemerintah.
“Bahkan, sebagian masyaraka menjaga konsumsi melalui tabungan dan pinjaman online karena pendapatan belum sepenuhnya pulih,” katanya.
Lebih jauh dia menilai, kendati investasi mulai meningkat, namun belum menghasilkan multiplier effect optimal terhadap produktivitas dan penciptaan lapangan kerja formal karena tenaga kerja masih didominasi sektor informal.
Ia juga menilai perdagangan luar negeri dan sektor manufaktur belum cukup kuat menopang pertumbuhan ekonomi. Struktur ekspor Indonesia masih bergantung pada komoditas mentah, sementara impor bahan baku dan barang modal tetap tinggi sehingga menekan daya saing dan kurs rupiah.
“Karena itu, pemerintah diharapkan lebih fokus pada penguatan produktivitas, investasi produktif, sektor manufaktur, dan ekspor bernilai tambah tinggi disertai disiplin fiskal serta penguatan devisa ekspor,” saran Rizal.
Di tempat yang sama, Guru Besar FEB UNDIP, Akhmad Syakir Kurnia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% memang menunjukkan akselerasi ekonomi, tetapi kualitas dan keberlanjutannya perlu dipertanyakan.
Menurutnya, sebagian pertumbuhan dipengaruhi impor alutsista yang tercatat sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sehingga belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat.
Ia menilai “wajah ekonomi yang jujur” justru terlihat dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), lemahnya kondisi tenaga kerja, dan tingginya ketergantungan pada belanja pemerintah yang membuat pertumbuhan menjadi mahal.
“Pertumbuhan berkualitas seharusnya ditopang investasi produktif, industrialisasi, inovasi, dan ekspor bernilai tambah tinggi, bukan sekadar stimulus fiskal jangka pendek,” tandasnya.
Ia juga menyoroti tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang menunjukkan efisiensi ekonomi masih rendah dibanding negara tetangga, serta kualitas modal manusia yang masih tertinggal.
Selain itu, Syakir menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas kelembagaan.
“Penurunan outlook ekonomi Indonesia oleh Fitch dan Moody’s dinilai menjadi sinyal meningkatnya kekhawatiran terhadap ketidakpastian kebijakan dan tekanan fiskal. Karena itu, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan perlu ditopang sinergi pemerintah dan sektor swasta, dengan sektor swasta sebagai penggerak utama produktivitas ekonomi,” jelasnya.
Defisit Tinggi
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan postensi deficit anggaran yang tekanan fiskal ke depan. Menurut Riza Annisa Pujarama, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, tekanan fiskal menjadi salah satu tantangan utama ekonomi Indonesia saat ini.
“Karena defisit anggaran melebar akibat tingginya belanja pemerintah untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis), subsidi energi, bantuan sosial, dan pembayaran bunga utang,” jelas dia.
Pada triwulan I 2026, keseimbangan primer APBN tercatat negatif dan lebih dalam dibanding tahun sebelumnya, menandakan pendapatan negara belum mampu membayar bunga utang tanpa tambahan utang baru.
Riza menilai pertumbuhan ekonomi triwulan I masih sangat bergantung pada konsumsi pemerintah dan faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran. “Untuk sektor lain, seperti sektor transportasi, perdagangan, dan akomodasi memang tumbuh tinggi, akan tetapi kontribusinya terhadap struktur ekonomi nasional relatif kecil,” sebut Riza.