Jakarta, TopBusiness – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai industri kelapa sawit nasional telah memiliki sistem keamanan dan keselamatan kerja (K3) yang kuat berkat dukungan regulasi yang komprehensif, penerapan standar keberlanjutan, serta budaya keselamatan yang terus diperkuat di lingkungan kerja.
Ketua Bidang Kampanye Positif Gapki Edi Suhardi mengatakan penerapan K3 menjadi aspek fundamental dalam operasional industri sawit karena berkaitan langsung dengan perlindungan tenaga kerja di seluruh rantai bisnis, mulai dari perkebunan hingga pabrik pengolahan.
“Industri sawit merupakan salah satu sektor yang paling maju. Sistemnya sudah well-established atau sudah terbentuk dengan baik, khususnya bagi perusahaan anggota Gapki yang wajib mengikuti aturan dan standar yang berlaku,” ujar Edi dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Menurut dia, penerapan keselamatan kerja di industri sawit tidak hanya mengacu pada regulasi pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari persyaratan sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kedua skema tersebut mewajibkan perusahaan memenuhi standar perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja sebagai bagian dari prinsip keberlanjutan.
Edi menjelaskan setiap perusahaan sawit diwajibkan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi di bidang K3. Selain itu, perusahaan juga secara rutin menjalankan berbagai prosedur keselamatan kerja dalam aktivitas operasional sehari-hari.
Di tingkat perkebunan, pekerja mengikuti safety briefing sebelum memulai kegiatan panen untuk memastikan seluruh prosedur keselamatan dipahami dan diterapkan. Sementara di lingkungan pabrik, pemeriksaan dan pemantauan aspek keselamatan dilakukan secara berkala setiap hari guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja.
Ia menilai sistem yang telah dibangun selama ini membuat industri sawit memiliki fondasi yang kokoh dalam penerapan K3. Namun demikian, perusahaan tetap dituntut menjaga konsistensi implementasi di lapangan melalui pengawasan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan upaya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang terus mendorong perusahaan perkebunan sawit mematuhi seluruh ketentuan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia.
Selain pengawasan dari regulator, perusahaan juga menerapkan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan seluruh prosedur K3 berjalan sesuai standar. Bagi perusahaan anggota Gapki, keberadaan serikat pekerja turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan aturan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.
Gapki juga aktif mendorong peningkatan kualitas penerapan K3 melalui program pelatihan, penyegaran kompetensi, dan pertukaran praktik terbaik antarperusahaan anggota. Langkah tersebut dilakukan agar standar keselamatan kerja di industri sawit terus meningkat dan dapat diterapkan secara merata.
Edi menegaskan tantangan ke depan bukan lagi pada ketersediaan regulasi atau sistem, melainkan memastikan budaya keselamatan kerja semakin mengakar di seluruh lapisan pekerja.
“Ke depan yang perlu terus diperkuat adalah aspek sumber daya manusia dan budaya keselamatan kerja. Sistem dan regulasi sudah tersedia, tetapi implementasi harus terus dijaga melalui edukasi, pelatihan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran pekerja,” katanya.