Jakarta, TopBusiness – Governance, Risk, and Compliance (GRC) kini semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pertumbuhan perusahaan. Bagi PT PLN Electricity Services (PLN ES), penerapan GRC tidak berhenti sebagai mekanisme pengawasan, tetapi telah ditempatkan sebagai fondasi untuk memastikan ekspansi bisnis berlangsung prudent, terukur, berintegritas, sekaligus mampu menciptakan nilai jangka panjang.
Strategi tersebut berjalan beriringan dengan kinerja bisnis PLN ES yang menunjukkan pertumbuhan kuat sepanjang 2025. Perusahaan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp6,10 triliun, tumbuh 18,94 persen dibandingkan periode sebelumnya dan mencapai 106,31 persen dari target RKAP.
Pertumbuhan juga tercermin pada laba bersih yang mencapai Rp312,12 miliar, meningkat 38,18 persen dan mencapai 120,99 persen dari RKAP. Sementara itu, EBITDA tercatat Rp619,57 miliar, tumbuh 27,59 persen dan mencapai 134,40 persen dari RKAP.
Direktur Utama PT PLN Electricity Services Susiana Mutia mengatakan capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Menurutnya, pertumbuhan bisnis perlu dibangun di atas fondasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang terintegrasi agar perusahaan memiliki kemampuan untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
“Bagi PLN Electricity Services, Governance, Risk and Compliance bukan hanya instrumen pengendalian internal. GRC kami tempatkan sebagai pilar strategis untuk membangun dan memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan. Karena itu, tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan kami arahkan untuk masuk ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan, sehingga pertumbuhan tetap berjalan dengan mempertimbangkan risiko, kepatuhan, integritas, dan penciptaan nilai jangka panjang,” ujar Susiana mutia dalam sesi wawancara penjurian TOP GRC Awards 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Majalah TopBusiness, Senin (10/8/2026).
GRC Bukan Sekadar Kontrol, tetapi Business Enabler
Perubahan paradigma menjadi salah satu aspek penting dalam strategi GRC PLN ES. Perusahaan tidak lagi menempatkan governance, risk management, dan compliance sebagai fungsi yang bekerja setelah aktivitas bisnis berjalan. Sebaliknya, ketiganya mulai ditempatkan sejak tahap perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi hingga evaluasi.
Susiana menuturkan pendekatan tersebut menjadi semakin relevan seiring berkembangnya portofolio bisnis PLN ES. Perusahaan tidak hanya mengelola layanan operasi dan pemeliharaan jaringan transmisi serta distribusi, tetapi juga menjalankan layanan niaga, electric solution, ekosistem kendaraan listrik, building management, office support, hingga industrial cleaning.
“Saat ini kami melayani 18 Unit Induk, 122 Unit Pelaksana, dan 515 Unit Layanan. Kami juga berada dalam ekosistem PLN yang memiliki sekitar 38,67 juta pelanggan, dengan dukungan terhadap aset ketenagalistrikan dalam skala besar. Skala tersebut membuat GRC memiliki peran strategis. Semakin luas cakupan bisnis, semakin penting bagi perusahaan memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, risiko dapat dipetakan, dan aktivitas bisnis berjalan sesuai ketentuan,” papar Susiana.
Sementara itu Hal tersebut disampaikan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital PT PLN Electricity Services Abdul Kudus mengatakan PLN ES berupaya menjadikan GRC sebagai business enabler yang mampu berjalan beriringan dengan agenda pertumbuhan.
“Kami melihat GRC bukan sebagai mekanisme yang membatasi ruang gerak bisnis. Justru GRC harus menjadi business enabler. Ketika tata kelola, risiko, dan kepatuhan sudah dipertimbangkan sejak awal, perusahaan memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengambil keputusan. Dengan begitu, ekspansi bisnis dapat berjalan lebih terukur, risiko dapat dikelola, dan perusahaan tetap memiliki ruang untuk berinovasi serta menciptakan nilai bagi stakeholder,” kata Abdul Kudus.
Kerangka tersebut juga terhubung dengan agenda Environmental, Social and Governance (ESG). PLN ES mengintegrasikan risiko ESG ke dalam Enterprise Risk Management (ERM), sekaligus mengarahkan penerapan GRC untuk mendukung bisnis yang adaptif, hijau, dan berkelanjutan.
Perusahaan juga mengacu pada sejumlah standar, termasuk ISO 14001, ISO 45001, dan INDI ESG, sebagai bagian dari pendekatan terhadap aspek lingkungan, keselamatan, dan keberlanjutan.
Skor GCG 94,29, Tertinggi dalam Sejarah Asesmen
Salah satu indikator yang menunjukkan perjalanan penguatan tata kelola PLN ES adalah capaian Good Corporate Governance (GCG).
Berdasarkan hasil asesmen, skor GCG PLN ES pada 2024 mencapai 94,29, meningkat 18,85 poin dibandingkan skor 2015 yang berada pada level 75,44.
Angka tersebut sekaligus menjadi skor tertinggi sepanjang sejarah asesmen GCG perusahaan. PLN ES juga mencatat pencapaian di atas target perusahaan selama tujuh tahun berturut-turut. Rata-rata skor GCG perusahaan sepanjang periode 2015-2024 berada pada level 83,99.
Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan tata kelola dilakukan secara bertahap. Skor GCG PLN ES tercatat 75,44 pada 2015, kemudian meningkat menjadi 78,02 pada 2016, 83,21 pada 2017, 80,35 pada 2018, 86,19 pada 2019, 83,05 pada 2020, 84,07 pada 2021, 84,97 pada 2022, 88,37 pada 2023, hingga mencapai 94,29 pada 2024.
Selain skor asesmen, PLN ES juga mencatat penyelesaian 31 Action of Improvement (AoI) pada 2025. Seluruh AoI tersebut atau 100 persen telah selesai ditindaklanjuti.
Bagi perusahaan, angka tersebut menunjukkan bahwa proses asesmen tata kelola tidak berhenti pada penilaian. Rekomendasi yang muncul kemudian diterjemahkan menjadi tindakan perbaikan yang dipantau hingga selesai.
Abdul Kudus mengatakan, penguatan tata kelola bagi PLN ES diarahkan agar menghasilkan manfaat nyata terhadap kualitas pengambilan keputusan dan ketahanan bisnis.
“Bagi kami, skor GCG bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana prinsip-prinsip tata kelola tersebut diterjemahkan menjadi proses kerja yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Karena itu, setiap hasil asesmen harus ditindaklanjuti. Kami ingin memastikan bahwa tata kelola bukan hanya terlihat dalam angka, tetapi benar-benar menjadi bagian dari cara perusahaan mengambil keputusan dan menjalankan bisnis,” jelasnya.
Untuk menopang agenda tersebut, PLN ES membangun enam pilar penguatan GCG, yakni Assessment GCG, manajemen risiko terintegrasi, tata kelola pengadaan digital, program kepatuhan dan anti-fraud, Whistleblowing System (WBS), serta ESG dan TJSL berkelanjutan.
Manajemen Risiko Jadi Penjaga Ritme Pertumbuhan
Penguatan GRC kemudian dilanjutkan melalui manajemen risiko yang semakin terintegrasi dengan proses bisnis.
Sepanjang 2025, PLN ES memantau sembilan risiko utama. Pada awal tahun terdapat tiga risiko dalam kategori High. Setelah berbagai langkah mitigasi dilakukan, pada Triwulan IV 2025 tidak lagi terdapat risiko dalam kategori High.
Dari sembilan risiko utama tersebut, enam risiko berhasil diturunkan levelnya. Pada akhir Triwulan IV 2025, profil risiko perusahaan terdiri atas tiga risiko Moderate to High, satu Moderate, dan lima Low to Moderate.
Perbaikan pengelolaan risiko juga berjalan beriringan dengan sejumlah capaian bisnis. Salah satunya terlihat pada pengelolaan piutang.
Saldo piutang pada akhir periode berada pada Rp909,48 miliar, turun 39,8 persen dibandingkan Rp1,51 triliun pada awal 2025. Sementara average collection period tercatat 44,03 hari, turun 44,7 persen dibandingkan 65,18 hari pada awal tahun.
Dari sisi keamanan siber, PLN ES mencatat penyelesaian Security Operation Center sebesar 100 persen, dengan nilai COBIT 3,1 pada level established dan IKAS BSSN 2,6 atau level 3.
Sementara dari sisi keselamatan kerja, persentase petugas extreme risk yang bersertifikat mencapai 79,89 persen, meningkat dari 72,95 persen pada Triwulan III 2025.
Abdul Kudus menuturkan, pendekatan manajemen risiko PLN ES diarahkan agar risiko menjadi informasi strategis dalam pengambilan keputusan.
“Risk management bagi kami bukan sekadar bagaimana menghindari risiko. Yang lebih penting adalah bagaimana risiko tersebut memberikan informasi bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kami ingin membangun organisasi yang risk aware, value driven, dan sustainable growth. Dengan begitu, risiko menjadi bagian dari pertimbangan bisnis, sehingga perusahaan dapat menjaga nilai, memperkuat ketahanan operasi, dan tetap memiliki ruang untuk tumbuh,” ungkapnya.
Untuk 2026, PLN ES menempatkan penguatan pengendalian pada area HSSE, integritas, piutang, cyber, dan risiko operasional sebagai bagian dari fokus manajemen risiko. Digitalisasi manajemen risiko dan integrasi risiko dengan strategi bisnis juga terus diperkuat.
Risk Maturity Naik, Target 3,81 pada 2029
Penguatan tersebut juga tercermin melalui Risk Maturity Index (RMI).
Pada 2025, RMI PLN ES berada pada level 2,73, meningkat dari 2,36 pada 2024. Perusahaan kemudian menyusun roadmap peningkatan kematangan risiko secara bertahap, yakni 2,81 pada 2026, 3,21 pada 2027, 3,50 pada 2028, hingga 3,81 pada 2029.
Roadmap tersebut menjadi bagian dari upaya PLN ES membangun organisasi yang semakin matang dalam mengelola risiko.
Untuk memperjelas tanggung jawab, perusahaan menerapkan Three Lines of Defense.
Lini pertama berada pada fungsi operasional sebagai pemilik proses dan risiko. Lini kedua dijalankan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, serta fungsi pengawasan lainnya. Sedangkan lini ketiga dijalankan melalui audit internal yang memberikan independent assurance.
Dengan pembagian tersebut, pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab bersama yang melekat pada proses bisnis.
PLN ES juga menerapkan ISO 31000 Risk Management—Guidelines melalui Peraturan Direksi Nomor 0002.KS/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi.
Pendekatan ini membuat risiko masuk dalam siklus perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi hingga perbaikan.
Dari Puncak Organisasi, Budaya Kepatuhan Diperkuat
Komponen berikutnya adalah compliance. PLN ES membangun budaya kepatuhan melalui keterlibatan jajaran pimpinan dan seluruh pegawai. Salah satu instrumennya adalah penandatanganan Komitmen Kepatuhan oleh Board of Directors, Dewan Komisaris, dan seluruh Manager Unit.
Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui pelaporan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pendidikan dan pelatihan kepatuhan, pakta integritas tahunan, serta pelaporan LHKPN sesuai ketentuan.
PLN ES menggunakan enam dimensi dalam mengukur implementasi kepatuhan, yakni Performance, Awareness, Pengelolaan, Commitment, GRC, dan Regulation.
Pendekatan tersebut membuat kepatuhan tidak hanya berbicara mengenai keberadaan aturan, tetapi juga kesadaran, komitmen, pengelolaan instrumen integritas, dan integrasi dengan GRC.
Siklus kepatuhan PLN ES dibangun melalui empat tahapan utama, yakni assessment, prevention, detection, dan response, yang kemudian dilengkapi monitoring serta evaluasi secara berkelanjutan.
Abdul Kudus mengatakan budaya kepatuhan menjadi bagian penting dalam memastikan ekspansi bisnis tetap berada dalam koridor integritas.
“Kami ingin membangun budaya integritas dari atas sampai ke seluruh lini organisasi. Karena itu, kepatuhan tidak cukup hanya melalui aturan, tetapi harus dibangun melalui komitmen pimpinan, edukasi, pelatihan, pakta integritas, sistem anti-penyuapan, pengelolaan konflik kepentingan, monitoring, dan tindak lanjut. Harapannya, compliance bukan lagi hanya rule-based compliance, tetapi berkembang menjadi culture-based compliance yang menjadi bagian dari keseharian dalam mengambil keputusan dan menjalankan bisnis,” tutur Abdul Kudus.
Four Eyes Principle Pastikan Keputusan Bisnis Lebih Terukur
Salah satu inovasi penting dalam penerapan GRC PLN ES adalah masuknya prinsip tersebut langsung ke dalam proses pengambilan keputusan.
Kerangka ini diatur melalui PERLAK Nomor 0002.E/DIR/2025 tentang Standar Prosedur Penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) dalam Pengambilan Keputusan.
Dalam mekanisme tersebut terdapat dua peran utama, yakni Pemrakarsa dan Pengulas GRC. Pemrakarsa melakukan self-assessment untuk mengidentifikasi aspek hukum, risiko, kepatuhan, dan faktor GRC lainnya. Setelah itu dilakukan ulasan GRC dan penyusunan Berita Acara Ulasan GRC.
Selanjutnya, Pengulas GRC memberikan penelaahan dari aspek hukum, risiko, dan kepatuhan. Hasil proses kemudian dituangkan dalam Nota Analisa GRC sebelum masuk ke tahap persetujuan.
Mekanisme tersebut diperkuat dengan Four Eyes Principle (4EP). Konsepnya memastikan keputusan penting tidak hanya dilihat dari satu perspektif. Ada pihak yang mengambil keputusan, Pemrakarsa sebagai pemilik risiko, serta Pengulas yang memberikan independent review dan challenge terhadap keputusan.
Menurut Abdul Kudus, mekanisme tersebut justru menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas keputusan bisnis.
“Four Eyes Principle kami gunakan untuk memastikan bahwa keputusan bisnis memiliki perspektif yang lebih komprehensif. Pemrakarsa tetap menjadi risk owner dan memahami konteks bisnisnya, sementara Pengulas memberikan review dan challenge dari sisi risiko, legal, dan compliance. Dengan mekanisme ini, keputusan tidak hanya mengejar target bisnis, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan nilai perusahaan. Jadi GRC hadir untuk membuat keputusan lebih prudent sekaligus memberikan confidence bagi bisnis,” jelasnya.
Pengadaan Digital: GRC Bertemu Teknologi
Penerapan GRC kemudian terlihat konkret dalam pengadaan barang dan jasa. PLN ES mengintegrasikan governance, risk, dan compliance ke dalam seluruh siklus pengadaan. Dari sisi governance, proses pengadaan direncanakan melalui Daftar Rencana Pengadaan dan diumumkan melalui kanal digital.
Dari sisi risk management, perusahaan menjalankan vendor management dan evaluasi kinerja penyedia secara berkala.
Sementara dari sisi compliance, PLN ES menerapkan Integrity Due Diligence (IDD) kepada mitra penyedia, klausul SMAP dalam perjanjian, serta sosialisasi sistem anti-penyuapan kepada penyedia. Proses tersebut diperkuat dengan pengawasan audit internal.
Yang menarik, seluruh proses tersebut didukung sistem SMART—Sistem Monitoring Pengadaan Real Time.
Dashboard SMART menampilkan berbagai indikator, mulai dari rata-rata hari layanan, waktu penyelesaian proses, nilai pengadaan, posisi pengadaan, jenis kontrak hingga nilai pengadaan berdasarkan divisi.
Dengan demikian, manajemen dapat memonitor proses pengadaan berbasis data secara lebih cepat dan terukur.
Abdul Kudus menilai digitalisasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya PLN ES membangun proses bisnis yang transparan sekaligus memberikan value for money.
“Kami ingin pengadaan tidak hanya dilihat sebagai proses transaksi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pengadaan harus memberikan value for money dan tetap berada dalam koridor governance, risk, dan compliance. Karena itu kami mengintegrasikan prosesnya dengan digital monitoring, Integrity Due Diligence, anti-bribery system, serta audit internal. Dengan data yang tersedia secara real time, manajemen juga dapat melihat proses pengadaan secara lebih transparan dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang aktual,” ujarnya.
Transformasi Digital Dorong Bisnis Menuju Smart Operation
GRC PLN ES juga berkembang seiring transformasi digital perusahaan.
Roadmap teknologi informasi PLN ES dirancang secara bertahap mulai dari penguatan infrastruktur pada 2024, integrasi dan digitalisasi proses bisnis pada 2025, Smart Area berbasis IT/OT dan data analysis pada 2026, predictive maintenancedan otomatisasi pada 2027, hingga AI Technology dan Smart Operation pada 2028. Artinya, PLN ES tidak sekadar menambah aplikasi digital, tetapi membangun fondasi teknologi secara berjenjang.
Infrastruktur menjadi fondasi integrasi. Integrasi menjadi dasar digitalisasi. Digitalisasi menghasilkan data. Data kemudian digunakan untuk analitik dan prediksi. Selanjutnya, otomatisasi dan artificial intelligence diarahkan untuk mendukung smart operation.
Dalam perspektif GRC, transformasi tersebut juga memperkuat kebutuhan terhadap keamanan informasi, kualitas data, pengendalian akses, business continuity, serta manajemen risiko teknologi.
Di dalam kegiatan sehari-hari, PLN ES telah menggunakan berbagai platform digital. Di antaranya Jobs Hapindo untuk rekrutmen dan bank data tenaga kerja, Raport Digital untuk monitoring tenaga kerja, CIS untuk layanan pelanggan, Smart Payment untuk penagihan mitra, i-SCM untuk supply chain planning, VOLTuntuk pemeliharaan distribusi, Manbill Pro untuk pengelolaan tunggakan, serta OASIS untuk mendukung inspeksi jaringan menggunakan drone dan data analitik.
Untuk pelanggan prioritas digunakan Electric Solution, sedangkan ekosistem kendaraan listrik didukung WMS untuk monitoring dan eksekusi layanan Home Charging Services. Pada aspek keselamatan terdapat SAFELY, sementara pengembangan kompetensi didukung ES-edu.
PELITA, Ketika Arahan Strategis Masuk Dashboard
Salah satu contoh paling menarik dari integrasi teknologi dengan governance adalah PELITA, singkatan dari Pengelolaan Layanan & Informasi Tindak Lanjut Arahan Strategis.
Aplikasi ini dirancang untuk memonitor tindak lanjut atas arahan strategis dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris yang harus ditindaklanjuti Direksi.
Dalam dashboard yang ditampilkan, terdapat 980 arahan yang tercatat. Sebanyak 79 persen telah selesai, sementara sekitar 5 persen masih dalam proses. Sistem tersebut juga menyediakan informasi mengenai status arahan yang belum ditindaklanjuti.
PELITA mengelompokkan arahan berdasarkan sumbernya, termasuk Rapat Pimpinan, Rapat Dewan Komisaris, serta RUPS/RKAP. Sistem tersebut juga memiliki fitur peringkat progres per divisi serta histori tindak lanjut.
Dengan demikian, setiap arahan memiliki pemilik, status, dan rekam jejak. Bagi tata kelola perusahaan, mekanisme ini menciptakan closed-loop governance mechanism. Arahan tidak berhenti sebagai keputusan dalam rapat, tetapi diterjemahkan menjadi aktivitas, memiliki penanggung jawab, dipantau progresnya, dan dapat dievaluasi.
Empat prinsip utama yang diperkuat PELITA adalah transparency, accountability, traceability, dan monitoring.
Pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana PLN ES menghubungkan governance dengan performance management.
GRC Mengawal Diversifikasi dan Sumber Pertumbuhan Baru
Penguatan GRC tersebut berjalan beriringan dengan strategi Redefining Business PLN ES. Pada 2025, pendapatan Beyond kWh mencapai Rp395,83 miliar, tumbuh 23,31 persen dan mencapai 106,24 persen RKAP. Salah satu motor pertumbuhannya adalah EV Ecosystem, dengan pendapatan Rp118,87 miliar atau tumbuh 122,21 persen.
Sementara layanan OM Pelanggan Prioritas menghasilkan pendapatan Rp122,96 miliar dan tumbuh 352,31 persen.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan PLN ES semakin memiliki sumber yang beragam.
Selain bisnis inti operasi dan pemeliharaan jaringan, perusahaan mengembangkan layanan yang mengikuti perubahan kebutuhan energi, teknologi, kendaraan listrik, serta kebutuhan pelanggan prioritas.
Dalam konteks tersebut, GRC menjadi bagian penting untuk memastikan inovasi dan diversifikasi bisnis tetap memiliki fondasi pengendalian yang kuat.
Abdul Kudus menegaskan bahwa perusahaan ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, risiko, dan keberlanjutan.
“Kami melihat peluang bisnis baru sebagai bagian dari perjalanan PLN Electricity Services ke depan. Karena itu, inovasi harus berjalan bersama dengan tata kelola dan manajemen risiko. Kami ingin setiap pertumbuhan memberikan nilai, tetapi tetap dikelola dengan prinsip risk aware, value driven, dan sustainable growth. Dengan pendekatan tersebut, kami dapat terus mengembangkan bisnis sekaligus menjaga ketahanan dan keberlanjutan perusahaan,” kata Abdul Kudus.
Pertumbuhan 2025 Jadi Modal Menuju 2026
Kinerja 2025 memberikan fondasi bagi PLN ES untuk melanjutkan ekspansi bisnis pada 2026. Dalam RKAP 2026, perusahaan memproyeksikan pendapatan sebesar Rp7,20 triliun. Sementara berdasarkan data hingga Juni 2026, pendapatan telah mencapai Rp3,40 triliun atau sekitar 47,35 persen dari target tahunan.
Dari sisi aset, PLN ES mencatat nilai Rp3 triliun pada Juni 2026. Perusahaan juga memiliki basis sumber daya manusia yang besar dengan 57.629 tenaga alih daya dan 323 pegawai.
Angka-angka tersebut memperlihatkan skala bisnis yang terus berkembang.
Di saat yang sama, perusahaan menempatkan GRC sebagai bagian dari sistem untuk memastikan pertumbuhan tersebut tetap berada dalam koridor tata kelola dan manajemen risiko yang terukur.
Pada akhirnya, perjalanan PLN ES memperlihatkan hubungan yang semakin erat antara GRC dan kinerja bisnis.
GCG dengan skor 94,29, penyelesaian 100 persen AoI, peningkatan RMI menjadi 2,73, penurunan level enam dari sembilan risiko utama, penguatan compliance, digitalisasi pengadaan, penerapan Four Eyes Principle, hingga pembangunan sistem digital untuk monitoring bisnis menunjukkan bahwa GRC tidak berdiri sebagai fungsi yang terpisah.
GRC telah menjadi bagian dari operating model perusahaan.
Teknologi mempercepat monitoring. Manajemen risiko memberikan perspektif terhadap keputusan. Compliance menjaga integritas proses. Governance memastikan akuntabilitas. Sementara seluruh elemen tersebut diarahkan untuk mendukung penciptaan nilai.
Dengan fondasi tersebut, PLN ES tidak hanya mengejar pertumbuhan dari sisi pendapatan, tetapi juga berupaya membangun apa yang disebut perusahaan sebagai high quality growth—pertumbuhan yang ditopang oleh peningkatan pendapatan, laba, EBITDA, kas, kinerja operasional, serta penguatan tata kelola.
Dalam lanskap bisnis ketenagalistrikan yang semakin dinamis, pendekatan semacam ini menjadi semakin strategis.
Transformasi energi, perkembangan kendaraan listrik, digitalisasi, tuntutan keberlanjutan, serta meningkatnya kebutuhan terhadap layanan yang cepat dan andal akan membuka ruang pertumbuhan baru.
Bagi PLN Electricity Services, GRC diposisikan untuk memastikan setiap peluang tersebut dapat diolah menjadi pertumbuhan yang terukur.
“Ke depan, kami ingin GRC semakin menyatu dengan strategi dan operasi perusahaan. Target akhirnya bukan sekadar memiliki sistem yang lengkap, tetapi membangun organisasi yang mampu mengambil keputusan dengan cepat, tepat, berbasis risiko, patuh, dan tetap menciptakan nilai. Kami ingin PLN Electricity Services tumbuh sebagai perusahaan yang lean, innovative, customer focused, dan memiliki ketahanan bisnis yang kuat untuk menghadapi perubahan ke depan,” pungkas Abdul Kudus.