Jakarta, TopBusiness – Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tengah memperbarui Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) dengan memperluas cakupan tata kelola perusahaan, termasuk etika pemanfaatan AI dan teknologi digital, perlindungan data pribadi, anti-pencucian uang, tax governance, serta penguatan prinsip keberlanjutan. Pembaruan PUGKI tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Ketua Umum KNKG Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ph.D. mengatakan, pembaruan dilakukan untuk memastikan pedoman governansi korporat tetap relevan dengan perkembangan dunia usaha dan tantangan tata kelola yang semakin kompleks.
Mardiasmo menyampaikan hal tersebut dalam keynote speech pada acara puncak TOP GRC Awards 2026 di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, pengkinian PUGKI tetap bertumpu pada empat nilai utama, yakni perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Namun, penerapannya diperluas agar mampu menjawab persoalan dan risiko baru yang muncul dalam praktik bisnis.
“Dari etika diperluas dengan etika pemanfaatan AI, digital teknologi, perlindungan kerahasiaan, data pribadi dan anti-pencucian uang,” ujar Mardiasmo.
Perluasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan etika dalam tata kelola korporasi tidak lagi terbatas pada hubungan antarpelaku di dalam organisasi. Perkembangan teknologi digital dan AI menghadirkan dimensi baru yang perlu masuk ke dalam kerangka governansi perusahaan.
Transparansi Tak Lagi Sekadar Pengungkapan
Pembaruan PUGKI juga menyentuh prinsip transparansi. Menurut Mardiasmo, cakupan transparansi akan diperluas dengan pengungkapan isu-isu keberlanjutan yang memiliki dampak finansial.
Selain itu, PUGKI yang diperbarui akan memasukkan aspek governance perpajakan (tax governance).
Langkah tersebut memperlihatkan semakin luasnya cakupan transparansi dalam tata kelola korporasi. Informasi yang berkaitan dengan keberlanjutan dan perpajakan tidak lagi dipandang sebagai isu yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kualitas governansi perusahaan.
Di sisi lain, prinsip akuntabilitas dalam PUGKI baru akan lebih diarahkan pada outcome-based governance, bukan semata-mata compliance-based governance.
Mardiasmo menekankan, tata kelola tidak cukup hanya menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi berbagai ketentuan. Yang lebih penting adalah memastikan proses governansi menghasilkan keputusan dan kinerja yang efektif.
“Memastikan dewan tidak hanya patuh di atas kertas, tetapi efektif menghasilkan keputusan dan tadi harus memberikan challenge kepada direksinya,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, peran dewan juga dituntut semakin substantif. Dewan bukan sekadar memastikan adanya kepatuhan administratif, tetapi harus efektif dalam mengambil keputusan, mengawasi manajemen, serta memberikan challenge kepada direksi.
Keberlanjutan Masuk ke Jantung Bisnis
Aspek keberlanjutan menjadi bagian lain yang diperkuat dalam pembaruan PUGKI. Mardiasmo mengatakan, prinsip keberlanjutan akan diintegrasikan ke dalam model bisnis, target operasional, kerangka manajemen risiko, hingga remunerasi dewan.
Artinya, keberlanjutan tidak ditempatkan sebagai program tambahan atau sekadar materi pelaporan. Prinsip tersebut harus menjadi bagian dari bagaimana perusahaan merancang dan menjalankan bisnisnya.
“Keberlanjutan harus ditanamkan sejak fase konsepsi,” ujar Mardiasmo.
Menurut dia, pendekatan sustainability by design menuntut perusahaan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam model bisnis, inovasi produk, manajemen rantai pasok, dan strategi alokasi modal.
Dalam konteks tersebut, pembaruan PUGKI menjadi penting karena memberikan kerangka governansi yang lebih relevan untuk memastikan prinsip keberlanjutan tidak berhenti pada komitmen, tetapi masuk ke dalam proses pengambilan keputusan korporasi.
Dari Kepatuhan ke Hasil
Mardiasmo menilai perubahan orientasi dari compliance-based menuju outcome-based governance menjadi salah satu pesan penting dalam pembaruan PUGKI.
Perusahaan, kata dia, perlu melihat tata kelola bukan hanya sebagai mekanisme untuk memastikan aturan dipatuhi. Tata kelola harus mampu memastikan keputusan korporasi menghasilkan nilai dan menjaga keberlanjutan perusahaan.
Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan intelligent GRC yang disampaikannya dalam acara TOP GRC Awards 2026. Menurut Mardiasmo, intelligent GRC bukan sekadar digitalisasi, melainkan kemampuan organisasi mengintegrasikan data, memprediksi kerentanan, dan merespons ancaman secara lincah.
Karena itu, pembaruan governansi juga perlu diikuti perubahan cara dewan melakukan pengawasan. Dewan tidak cukup melihat perusahaan melalui “kaca spion” dengan berfokus pada kinerja historis, tetapi harus mampu melihat ke depan untuk mengantisipasi risiko dan peluang.
Pembaruan PUGKI, menurut Mardiasmo, menjadi bagian dari upaya memperkuat governansi korporasi Indonesia agar tetap relevan menghadapi perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan tuntutan pemangku kepentingan.
KNKG menargetkan proses pengkinian PUGKI tersebut selesai pada akhir 2026.
Bagi Mardiasmo, penguatan tata kelola tersebut pada akhirnya diarahkan untuk membangun perusahaan Indonesia yang lebih tangguh, terpercaya, dan mampu menciptakan nilai secara berkelanjutan.
Penghargaan Bukan Garis Akhir
Mardiasmo juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan TOP GRC Awards yang dinilainya berkontribusi mendorong internalisasi praktik governance, manajemen risiko, dan kepatuhan di Indonesia.
Menurut dia, konsistensi penyelenggaraan penghargaan tersebut turut memperkuat kesadaran bahwa GRC merupakan faktor penting bagi keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.
Namun, ia mengingatkan perusahaan penerima penghargaan agar tidak menjadikan capaian tersebut sebagai garis akhir.
“Jadikan capaian ini sebagai pemacu dan sekaligus pemicu semangat, bukan sekadar garis akhir,” ujarnya.
Ia mengajak perusahaan terus melanjutkan perjalanan menuju intelligent GRC, dengan mendesain bisnis yang berkelanjutan, mengawal risiko dengan kecerdasan, dan menjalankan kepatuhan dengan integritas.
“Ciptakan desain bisnis yang berkelanjutan. Kawal risiko dengan kecerdasan dan patuhi etika dengan integritas,” pungkas Mardiasmo.