Jakarta, businessnews.id — Calon presiden RI (capres RI) di Pemilihan Umum 2014 (Pemilu 2014), Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati kontrak yang sudah berjalan di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan lain. Bila ada celah dalam kontrak terdahulu, tentu ada celah untuk menegosiasi ulang.
“Kita akan memberikan porsi perusahaan dalam negeri untuk dapat mengelola pertambangan mineral dan migas, apakah itu swasta dalam negeri maupun badan usaha milik negara (BUMN),” kata dia dalam acara Debat Calon Presiden, di Jakarta kemarin malam.
Dia mengatakan, bila ada klausul pada butir kontrak itu yang mengatur untuk bisa negosiasi ulang, tentu pihaknya akan mengejar.
“Karena dengan perhitungan kita, kontrak-kontrak terdahulu tersebut sangat merugikan kita, masyarakat tidak dapat apapun, lingkungan hidup rusak, kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan sangat miris. Kita boleh mengatakan bahwa mereka masih sangat miskin, pendidikan sangat tertinggal,” kata Jokowi.
Dia pun mengatakan, direncanakan nanti ada pembangunan infrastruktur, kelistrikan, serta pelabuhan yang modern-terintegrasi. Juga, akan memermudah serta memangkas mata rantai perizinan. Bahkan, perizinan akan dilayani secara online.
“Sektor kelautan akan menjadi fokus perhatian pemerintahan kami ke depan,” dia berkata.
Menurutnya, tanpa pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai, tidak mungkin produk Indonesia bisa bersaing di kawasan regional Asia-Pasifik maupun untuk dunia.
Saat ini, biaya pengangkutan di Indonesia sangat tinggi, bisa mencapai 150 persen dari biaya produksi.
“Transportasi laut akan menjadi konsentrasi kami. Kita sebagai negara maritim, kenapa laut tidak dimanfaatkan? Terlebih, biaya transportasi laut sangat murah dibandingkan dengan udara,” kata dia.
Selanjutnya, dia berkata, “Kita akan memberikan porsi yang lebih pada pembangunan Indonesia Timur. Pulau Jawa sudah padat sekali, sementara wilayah timur dengan potensi sumber daya alam (SDM) sangat memikat untuk diberdayakan, demi peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia. Kita akan bangun industri kerakyatan dengan daya saing tinggi agar produk anak bangsa dapat berbicara di dunia internasional.” (Albarsyah)
Editor: Achmad Adhito