Jakarta, TopBusiness – Dalam Suatu kesempatan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) terpilih periode 2018-2021 Heru Dewanto mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Keinsinyuran akan terbit dalam waktu dekat ini , setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Tentunya pula Persatuan Insinyur Indonesia terus mendorong segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keinsinyuran ini merupakan turunan dari Undang-Undang no.11/2014 tentang Keinsinyuran. Sementara itu progess Draf Peraturan Pemerintah itu sudah ditandangani oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.
Wakil Ketua Umum Persatuan Indonesia (PII) Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan guna memperkenalkan jajaran pengurus inti PII periode 2018-2012 ini pun telah dilakukan pertemuan dengan Menristekdikti Mohamad Nasir dua hari lalu.
“Kita telah bertemu dengan Menristekdikti untuk memperkenalkan pengurus PII dan menjelaskan program-program eksternal dan internal. Yang terpenting kita mendapatkan informasi bahwa draf PP tentang Keinsinyuran sudah beliau tandatangani,” katanya, di Kantor Kemenristekdikti, Jumat (15/3/2019).
Sekretaris Jenderal PII Teguh Haryono menjelaskan, PP tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Keinsinsinyuran. Di dalam PP itu akan mengatur tentang kinerja insinyur yang lebih spesifik.
“Aturan-aturan itu diperlukan untuk menjalankan program-program PII yang membantu fokus pemerintah, terutama infrastruktur,” kata Teguh.
Teguh menjelaskan, selanjutnya, PP tersebut akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu akan masuk ke Sekretariat Negara (Setneg) dan selanjutnya akan ditandatangi Presiden Joko Widodo.
Dalam pertemuannya dengan PII, Menristekdikti M. Nasir mengatakan bahwa PII berperan penting di profesi insinyur. Dia mengibaratkan dengan profesinya sebagai akuntan. Asosiasi Akuntan menjadi peran penting di profesinya.
- Nasir juga sadar pentingnya regulasi sebagai landasan untuk menjalankan program-program yang juga membantu pemerintah. “Kalau profesi saya akuntan, Undang-undangnya sudah terbit pada tahun 1954,” katanya dalam pertemuan dengan PII.
Kemenristekdikti merupakan salah satu instansi yang paling penting dalam pengembangan profesi di Indonesia. M. Nasir memberikan masukan bahwa PII sebagai asosiasi diminta untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas insinyur.
“Ada aturan kode etik dan rule of conduct yang dimiliki oleh PII. Jadi, jika ada insinyur yang bermasalah, PII bisa memberikan sanksi sesuai dengan kode etiknya. Saya rasa fungsi seperti ini perlu diperhatikan,” katanya.
Setelah bertemu Menteri M. Nasir, selanjutnya, PII akan bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko untuk membahas program-program PII dan mendorong diterbitkannya PP Keinsinyuran.Sebelumnya, PII juga telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Penulis: Albarsyah