Jakarta, businessnews.id — Pemerintahan baru perlu menghindari penetapan anggaran belanja defisit. Hal itu penting karena politik defisit anggaran menyebabkan peningkatan pembiayaan sehingga berdampak pada peningkatan utang luar negeri dan obligasi.
Menurut Direktur Eksekutif Core (Center Of Reform On Economics), Hendri Saparini, selama dua tahun terakhir selain defisit anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), juga terdapat defisit keseimbangan primer.
“Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah ke depan harus menghindari politik defisit anggaran. Kalau bisa zero defisit,” katanya di Jakarta (20/8/2014).
Ia menilai, walaupun besarnya belanja itu dimaksudkan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian, di saat perekonomian tidak dalam kondisi krisis ditambah dengan penyerapan anggaran yang rendah, hal itu justru mengakibatkan beban utang pemerintah semakin besar.
“Terlebih lagi, pembiayaan defisit kini lebih bertumpu pada penerbitan obligasi berbunga mengambang yang sangat ditentukan oleh kondisi pasar yang sangat fluktuaktif,” terang dia.
Ia menambahkan, pasar obligasi Indonesia telah dikendalikan oleh investor sehingga yield Surat Utang Negara (SUN) paling tinggi; hal itu terlihat dari tren yield obligasi 10 negara Asia di mana SUN Indonesia paling tinggi imbal hasilnya. (Abdul Aziz)
Editor: Achmad Adhito