Jakarta, TopBusiness – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) dipastikan akan kembali menggelar penambahan modal tanpa melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau non PMHMETD (private placement) di tahap II senilai Rp 412 miliar.
Sebelumnya, perseroan juga sudah menerbitkan PMHETD di tahap I senilai Rp 272 miliar. Sehingga total aksi korporasi tersebut mencapai Rp 684 miliar.
Menurut Direktur Keuangan BJBR, Nia Kania kasi korporasi tersebut bakal digelar pada akhir tahun ini. Atau kalau pun meleset bisa bergeser ke tahun 2020. Nantinya, saham tersebut akan diserap empat kabupaten/kota baru hasil pemekaran yang sebelumnya tak mengantongi saham di BJB.
“Untuk private placement pertama itu sudah dieksekusi di akhir 2018 lalu dan tahap kedua di akhir tahun ini dan bisa kita eksekusi dengan baik. Tapi memang untuk tahap kedua ini bisa digeser di tahun 2020 nanti, tergantung kemampuan APBD Pemda ya,” kata dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (19/8/2019).
Pemda baru yang akan menyerap aksi korporasi tersebut adalah empat pemerintah daerah hasil pemekaran yaitu Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Dana itu terbagi atas modal ditempatkan dan disetor Rp 90,02 miliar dan tambahan modal disetor Rp 594,16 miliar. Dengan tambahan modal itu, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perseroan semula 17,53 persen menjadi 18,26 persen.
Dalam private placement ini jumlah saham seri A baru yang akan diterbitkan maksimal 360,1 juta saham dengan nominal Rp 250 per saham. Ini setara dengan 3,71% modal yang ditempatkan dan disetor penuh.
Saham baru yang diterbitkan ini akan ditawarkan khusus pada Pemprov Jabar, Pemprov Banten serta pemkot/kabupaten se Jawa Barat dan Banten. Harga pelaksanaan penerbitan saham baru non HMETD ini tidak akan lebih rendah dari Rp 1.900 per saham.
Nantinya, imbuh dia, setelah penerbitan saham baru ini, saham seri A pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Jawa Barat dan Banten akan bertambah dari 75% menjadi 75,9%. Sedangkan saham publik akan terdilusi dari 25% menjadi 24%.
“Yang kita terbitkan 360.100.000 (360,10 juta saham) dengan nilai nominal Rp 250. Jumlah itu 3,71 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan yang akan ditawarkan khusus ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, dan pemerintah kota serta kabupaten se-Jawa Barat dan Banten,” pungkasnya.
Penulis: Tomy