Jakarta — Audit investigasi sebaiknya dilakukan sebelum PT Askes beralih menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Audit serupa juga perlu dilakukan sebelum PT Jamsostek beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, ada indikasi bahwa dana di Askes yang merupakan iuran para peserta, akan dijual. Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan hal itu di Jakarta hari ini dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Kata dia, “Saat ini, dua badan pelaksana BPJS tersebut belum melakukan audit secara sempurna.”
Rieke pun mengatakan, sejumlah hal lain terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan perlu dicermati. Antara lain soal peraturan teknis yang belum semuanya selesai. Ada 12 peraturan teknis untuk BPJS Kesehatan, dan sembilan untuk BPJS Ketenagakerjaan. “Itu semua harus segera diselesaikan pembuatannya,” kata dia.
Sementara, dalam sidang yang sama, Poempida Hidayatulloh dari Komisi IX DPR RI memertanyakan sejumlah hal tentang pekerja alih daya di sejumlah BUMN (badan usaha milik negara). Di media massa, ada pernyataan dari pejabat Kementerian BUMN bahwa ribuan karyawan alih daya di Pertamina dan PLN telah dikonversi menjadi karyawan tetap. “Tapi setelah saya cek, konversi itu kok tidak pernah ada,” dia berkata.
Poempida berkata, “Kami meminta kepada pimpinan DPR menyurati Kementerian BUMN terkait hal itu. Bila tidak, hak interpelasi akan kami ajukan.” (DHIT)