Jakarta, businessnews.id — Ketua Umum Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) Gatot Suwondo mengatakan, Pemerintah Indonesia kurang sinkron dalam kebijakan pembangunan 1 juta rumah.
“Pemerintah ingin membangun 1 juta rumah, tapi kok yang diajukan pemberian tambahan PMN (penyertaan modal negara) Bank Mandiri dan bukan BTN (Bank Tabungan Negara),” kata dia di Jakarta (23/1/2015).
Seyogianya, mewujudkan program 1 juta rumah didukung politik anggaran. Antara lain memberi tambahan modal ke bank yang jago bidang perumahan rakyat.
“Kalau ngomong jagoan KPR (kredit pemilikan rumah) sudah pasti BTN, namun sekarang mereka kekurangan modal,” terang dia.
Sementara di tempat terpisah, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria berkata, program 1 juta rumah sebatas mimpi.
Sebab di samping tidak didukung politik anggaran, diberatkan dengan penghapusan Kementerian Perumahan Rakyat, serta rencana penghapusan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Sekarang urusan perumahan hanya diurus oleh pejabat setingkat direktur jenderal, bagaimana bisa mencapai target di atas,” kata Fuad.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 (RAPBNP 2015), Pemerintah Indonesia mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) ke 35 badan usaha milik negara. Dan di antara itu, Rp 5,6 triliun untuk Bank Mandiri.
Penulis/Peliput: Abdul Aziz
Ed: Dhi