Jakarta, TopBusiness – Pemerintah telah memutuskan untuk menambah stimulus dalam rangka menanggulangi dampak negatif penyebaran virus Corona (Covid-19). Tercatat, pemerintah telah memastikan tambahan anggaran mencapai Rp405 triliun. Angka itu setara 2,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini disampaikan oleh Piter Abdullah Redjalam, Direktur Riset CORE Indonesia dalam pemaparan hasil risetnya di Jakarta, ditulis Jumat (10/4/2020). Menurut Piter, jumlah insentif fiskal pemerintah tersebut lebih besar ketimbang beberapa negara seperti China (1,2% terhadap PDB), Korea Selatan (0,8%), ataupun India (0,5%). Namun dibanding negara tetangga, angka tersebut masih lebih kecil yakni Thailand (3%) atau Malaysia (17%).
“Namun sayangnya, tambahan belanja ini diproyeksikan tidak bisa diimbangi oleh kenaikan penerimaan negara pada akhir tahun nanti. Pertumbuhan penerimaan negara akan jauh menurun dibandingkan tahun lalu,” ingat dia.
Kondisi itu karena dipicu dua hal. Pertama, dari luar negeri, harga sejumlah komoditas mengalami penurunan imbas dari melambatnya permintaan global termasuk harga minyak mentah yang anjlok di bawah US$25.
Dari dalam negeri, katanya, terjadi pelemahan permintaan domestik yang berdampak pada melambatnya aktivitas pada sektor-sektor penyumbang penerimaan negara. Seperti Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang sudah menunjukkan kontraksi sejak pertengahan tahun lalu, pada Maret 2020 anjlok lebih dalam hingga ke level 45.
“Melambatnya sektor manufaktur berdampak pada penerimaan perpajakan, karena sektor ini menyumbang sekitar 30% dari total penerimaan pajak. Kombinasi kedua faktor ini diprediksikan akan menekan penerimaan negara sampai dengan akhir tahun nanti,” katanya.
Untuk itu, CORE memprediksi penerimaan perpajakan (pajak dalam arti luas) akan berada di kisaran Rp1.452-1.514 triliun. Hal itu jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp1.462 triliun. “Kondisi ini akan mendorong pelebaran defisit anggaran yang diproyeksikan bidsa mencapai Rp852 triliun atau setara 5,07% terhadap PDB,” tandas dia.
Kondisi tersebut tentu bisa melahirkan banyak risiko bagi perekonomian Indonesia. Antara lain, risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah. Pasalnya, dengan melebarnya defisit anggaran tentu akan mendorong pemerintah menerbitkan surat utang (SUN). Apalagi baru-baru ini pemerintah menerbitkan surat utang bernilai besar dan berdenominasi mata uang asing. “Padahal mestinya, pemerintah lebih mendahulukan penerbitan surat utang atau SUN domestik berdenominasi Rupiah dengan mengutamakan skema pembelian oleh Bank Indonesia,” saran dia.
Risiko selanjutnya terkait pelemahan nilai tukar. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah bakal menggenjot risiko sudden capital outflow yang akan mendorong pelemahan nilai tukar. Apalagi selama Januari sampai dengan akhir Maret rupiah melemah sebesar 17,4%.
Juga ada risiko crowding out. Hal ini bisa terjadi karena pelebaran defisit anggaran akan menyerap banyak likuditas dari perbankan. Dampaknya, swasta akan semakin kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri.
Untuk itu, kata dia, pemerintah tak perlu terburu-buru menambah supply dollar dengan menerbitkan SUN global. Sebab, saat ini posisi cadangan devisa masih relatif cukup besar untuk membiayai intervensi BI dalam rangka stabilisasi nilai tukar.
“Selain cadev, BI juga memiliki second line of defense berupa fasilitas pinjaman IMF, perjanjian kerjasama swap arrangements dengan beberapa bank sentral, serta yang terakhir fasilitas Repo Line dari The Fed,” pungkasnya.