Jakarta, TopBusiness – PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bank DKI) tak hanya focus untuk mengejar laba, namun begitu perseroan juga konsisten untuk terus konsisten memerankan sebagai agen pembangunan atau agent of development. Sepertinya, dengan perannya itu Bank DKI sudah betul-betul mengimplementasikan statusnya sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi menjelaskan, dalam rangka agent of development itu, pihaknya terus mensupport semua program-program milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Antara lain, pihaknya pun yang memprakarsai penerapan elektronifikasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
“Dan ternyata dalam program penerapan sistem elektronifikasi pengelolaan APBD, yang dimulai semenjak 2016 lalu, terbukti sangat membantu Pemprov dalam menjalankan penerapan dan penyaluran dana subsidi/PSO (public service obligation) secara lebih efektif, akurat dan tepat sasaran,” tegas dia saat penjurian Top BUMD Awards 2020 yang digelar Majalah TopBusiness, di Jakarta, Kamis (30/4/2020).
Program elektronifikasi ini teraplikasi dalam electronic banking, pajak dan retribusi, layanan pemerintah, bantuan sosial, digital island, pariwisata, transportasi, dan perdagangan. Untuk perdagangan ini, kata dia, pihaknya masih dalam proses pengembangan seperti e-order, agen Bank DKI, dan JakWarung. Selain itu beberapa program yang tengah dikembangkan juga di antaranya aggregator pajak dan retribusi dalam pajak dan retribusi. Juga untuk segmen transportasi akan dikembangkan untuk jalan tol, kereta commuter, electronic road pricing, dan electronic fare collection.
“Yang tengah dikembangkan itu rencananya kita akan terapkan di tahun ini. Sistemnya sudah siap. Cuma karena ada Covid-19 ini kita tunda dulu. Jadi dengan penggunaan elektronifikasi ini untuk mendukung alat transaksi dari cash management system hingga mobile banking and QR code. Dan semua itu terintegasi dalam kartu JakOne, sebagai big datanya,” jelas Parid.
Selanjutnya, kata dia, dalam rangka support program pemprov DKI itu, pihaknya juga berperan dalam penyaluran kartu program subsidi, yang terdiri dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 1,3 juta, kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan 8,9 ribu, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebanyak 12 ribu, Kartu Pekerja 22,4 ribu, Kartu Dasawisma 70,9 ribu, kartu Penghuni Rusun sebanyak 13,1 ribu, Kartu Perkulakan dengan jumlah 475, dan Jakcard yang diperuntukan bagi mereka yang menyandang disabilitas, veteran, guru PAUD, marbot, jumantik, raskin, Kep Seribu (KTP), dan TNI & Polri.
Selain itu, dukungan Bank DKI lainnya terhadap program pemporv DKI Jakarta selama tahun 2019 lalu juga tampak dalam program subsidi pangan murah. Beberapa komoditas pangan yang disubsidi adalah komoditas daging ayam yang disusbidi Rp8.000 per kg, beras disubsidi Rp30 ribu per 5 kg, daging sapi disubsidi Rp35 ribu per kg, ikan disubsidi Rp13 ribu, susu subsidi per karton (24 pak) sebesar Rp30 ribu, dan telur disubidi Rp10 ribu per 15 butir.
Selanjutnya, perseroan juga ikut dorong progam subsidi transportasi gratis dengan jumlah transaksi mencapai 2,83 juta di tahun lalu. Di mana kelompok jenis penumpang yang paling banyak mendapat subsidi transportasi ini adalah penduduk lanjut usia (PLU) sebanyak 67,72%.
“Jadi mereka yang penerima subsidi ini adalah pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), PNS, Raskin, TNI & Polri, Veteran, Marbot, Jumantik, Guru PAUD, dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, serta penghuni rusun milik Pemprov DKI,” tutur Parid.
Tak hanya sampai di situ, program agent of development lainnya di tahun lalu, pihaknya juga mengucuri kredit ke RSUD yang terkendala terkait arus kasnya (cashflow) akibat tertundanya pembayaran dari BPJS Kesehatan. Dengan suku bunga yang sangat rendah yakni 6%, perseroan ikut menalangi dana-dana BPJS yang belum cair ke RSUD-RSUD tersebut.
“Biasanya, dana BPJS Kesehatan itu telat turun ke RS itu selama 3 hingga 6 bulan. Nah agar cahflow mereka itu tak terganggu dan pelayanan juga tak terganggu, kita ikut talangi dulu. Jadi ini peran bank untuk mengatasi masalah di RS-RS itu. Dan ini bukan siafatnya komersial, makanya suku bunganya pun kecil, 6%,” terang dia.
Sementara sebagai lembaga keuangan, perseroan juga terus konsisten dalam menjaga kinerja keuangannya agar tumbuh apik. Tercatat, selama periode 2019 lalu, kinerja Bank DKI masih positif. Dari asset tumbuh 11,1% (secara yoy) jadi 55,60 triliun, kucuran kredit sebanyak Rp37,42 triliun (naik 14,6%), dana pihak ketiga (DPK) sejumlah Rp37,30 triliun (9,4%), dengan laba bersih perseroan sebanyak Rp817 miliar atau naik 8,2% (yoy).
Untuk rasio keuangan lainnya, tercatat retrun in asset (RoA) di angka 2,31%, return on equty (RoE) 10,68%, net interest margin (NIM) 5,44%, dan untuk beban operasional terhadap pendapatan opersional (BOPO) relative rendah seperti sebanyak 76,01%. Pun demikian dengan rasio kredit macet (NPL) yang juga rendah di angka 2,52%.
“Sedang untuk rasio solvabilitas dan likuiditas juga positif kita yakni masing-masing, rasio kecukupan modal (CAR) sebanyak 25,78% dan LDR di angka 100,33%, plus dana murah (CASA) kita juga cukup tinggi sebanyak 48,68%,” katanya.
Perseroan juga konsiten dalam pembiayaan ke UMKM. Hingga Desember 2019, Bank DKI terus meningkatkan layanan kepada UMKM melalui fokus penjualan di pasar-pasar serta implementasi mobile collection system dalam menjaga kualitas kreditnya. Dari 62 pasar di DKI sepanjang 2017, menjadi 88 pasar di 2018, dan tahun lalu sebanyak 92 pasar. Dengan total kredit mikro sebanyak Rp924 miliar.
“Bahkan kami juga tak hanya biayai UMKM di area Jabodetabek yang total jumlah unit mirkonya sebanyak 114 unit, ada juga di Bandung (8 unit mikro), Solo (6 unit), dan Surabaya (10 unit). Adapun untuk total nasabah UMKM kita mencapai 7,38 ribu nasabah,” pungkas Parid.