Jakarta, businessnews.id – Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus segera dimediasi ulang. Namun pihak yang menengahinya harus seseorang yang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Pasalnya polemik soal dana siluman pun terus menuai kontroversial di masyarakat.
“Penggunaan istilah ‘siluman’ memiliki agenda tersendiri. Kata siluman membuat masyarakat mengiranya ditujukan kepada kelompok tertentu yang tidak lepas dari kepentingan politik,” ungkap pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, disela diskusi Konflik Gubernur DKI Jakarta VS DPRD “Benarkah Hanya Masalah Anggaran Siluman di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta., Kamis (12/3)
Diskusi yang digelar oleh Ikatan Warga Djakarta (Iwarda) Peduli Indonesia, diikuti sejumlah peserta di antaranya Forum Pemuda Betawi (FPB), mahasiswa Universitas Nasional, Universitas Indonesia, Universitas Esa Unggul, Universitas Sahid, Universitas Al Azhar, dan Universitas Negeri Islam Jakarta.
Sementara itu, Ketua umum Iwarda, Efendy Yusuf meminta agar konflik Ahok dengan DPRD harus segera diakhiri agar tidak mengganggu pembangunan kota Jakarta. Ditempat yang sama, Ketua Umum FPB, Rahmat HS mengatakan, munculnya kabar anggaran siluman itu membuat bingung masyarakat. (*)