Jakarta, TopBusiness – Manajemen baru PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru atau BPR Pekanbaru mempunyai strategi dalam rangka meminimalisir risiko, sekaligus menciptakan kinerja keuangan yang lebih baik dengan didorong spirit tanpa konflik kepentingan.
Dalam sesi wawancara pendalaman materi presentasi berjudul BPR Pekanbaru Menuju Smart Micro Banking, yang berlangsung secara daring melalui aplikasi zoom online meeting, di Jakarta, Senin (17/05/2021) ini, Direktur Utama BPR Pekanbaru, Akhmad Fauzi L Lubis, menyatakan keberhasilan dalam menciptakan kreasi terhadap kinerja keuangannya.
Pertama, manajemen bekerjasama dengan pihak berwenang guna menekankan bahwa nasabah mesti melunasi kewajibannya. “Strategi kami ini belum pernah dilakukan oleh manajemen sebelumnya, kami mengandalkan pengacara untuk melakukan penagihan. Karena tadinya ada banyak konflik kepentingan didalamnya. Dari manajemen baru ini, kami tak memiliki kepentingan apa-pun di BPR ini, kami melakukan segala upaya bagaimana BPR ini sehat. Jadi kami bekerja sama dengan salah satu pengacara untuk melakukan penagihan ini,” ungkap Akhmad Fauzi, dihadapan Dewan Juri TOP BUMD Awards 2021.
Tak berhenti di situ saja, pihaknya juga mendorong penegak hukum untuk dapat membantu agar kredit bermasalah dapat segera terselesaikan, dan hasilnya dapat terlihat di saat ini. Alhamdulillah di tahun 2021, menurut dia, tepatnya di Bulan Maret kemarin dibantu Jampidsus Pemkab Pekanbaru. Selain, juga bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang nakal.
“Jadi kita sepakat untuk diselesaikan dalam waktu segera, karena ini akan menjadi beban-beban sebagaimana diamanatkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Jadi ini strateginya adalah kami melakukan perbaikan, kredit kami tumbuh Rp 7 miliar dan Rp 2 miliar ini memang berasal dari kredit bermasalah,” katanya.
Sebagaimana diketahui, angka kredit lancar hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 21,1 miliar atau meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 12,4 miliar. Sementara, kredit bermasalah menjadi Rp 914,4 juta (2020), atau turun jika dibandingkan dengan periode 2019 Rp 2,7 miliar.
Alhasil, aset BUMD Kota Pekanbaru Provinsi Riau ini pun bertambah. Di akhir 2019, aset mencapai Rp 27,9 miliar, atau meningkat jadi Rp 34,8 miliar (2020).
Stratagi keduanya. Manajemen guna menciptakan kinerja keuangan sehingga lebih baik adalah dengan pembentukan divisi baru. “Tadinya di kami tidak ada tim penagihan kredit. Dan kami membentuk struktur yang namanya collector atau penagih kredit ini, khusus kita bentuk, di bagian ini untuk melakukan penagihan. Efektif, kami berhasil menurunkan kredit bermasalah di BPR Pekanbaru,” paparnya.
Ketiga adalah windfall dari program hapus buku yang dilakukan oleh manajemen lama. “Kenapa aset kita naik, karena ada kredit hapus buku sebelum kami. Dan berhasil kami tagihkan, pokok kredit hapus buku itu sebesar Rp 2,7 miliar. Yang berhasil telah kami tagih sebesar Rp 500 jutaan. Dan ini akan berlangsung terus sampai ke depan. Insya Allah di tahun 2021, kami akan mendapatkan lagi hapus buku dari manajemen lama sebesar Rp 500 juta. Jadi dalam proses eksekusi di lapangan,” pungkas dia.