Integrasi Pelindo Wujudkan Ekosistem Logistik Nasional yang Produktif dan Efisien

Menyambangi pelabuhan-pelabuhan dari mulai bagian barat hingga timur Indonesia adalah rutinitas yang dilakukan Kapten Romi Supriyadi Ramli. Maklum saja, dia adalah nakhoda KM Umsini yang melayani angkutan penumpang dan barang rute Batam – Jakarta – Surabaya – Makassar – Maumere – Larantuka – Lewoleba – Kupang.

 Butuh waktu tujuh hari bagi Kapten Romi untuk menuntaskan satu trip perjalanan.  Sekali perjalanan, KM Umsini sebelum pandemi Covid-19 bisa mengangkut sekitar 1.737 orang penumpang dan barang dengan bobot mati 2.000 ton.

Berbagai tipe pelabuhan dari yang besar hingga pelabuhan  kecil di kawasan Timur Indonesia disinggahi KM Umsini. Itulah yang membuat Kapten Romi tahu persis kualitas layanan kepelabuhan di Indonesia terutama yang dikelola Pelindo I hingga Pelindo IV.

“Ada beberapa layanan yang biasanya diberikan pihak pelabuhan kepada kami, misalnya isi bahan bakar, isi air, navigasi kapal, tambat, tunda atau pandu, dan lainnya. Sebagian besar layanan itu ada di setiap pelabuhan Pelindo. Tapi untuk pelabuhan kecil biasanya tidak ada layanan kapal tunda, hanya di pelabuhan-pelabuhan besar saja seperti di Jakarta, Surabaya dan Makassar,” tutur Kapten Romi kepada TopBusiness, Senin (20/9/2021).

Selain layanan, menurut Kapten Romi, fisik bangunan pelabuhan di bawah Pelindo I-IVjuga berbeda. Tergantung besar-kecil kota atau daerah di mana pelabuhan itu berada. “Kami berharap layanan di pelabuhan-pelabuhan kelas B dan C lebih ditingkatkan lagi. Apalagi nanti kalau kalau pelabuhan itu menjadi tempat bersandar kapal-kapal asing, tentu kualitas layanannya harus terstandar,” kata Kapten Romi mengomentari soal merger PT Pelindo I-IV.

Seperti diketahui, pemerintah akan mewujudkan penggabungan atau merger empat BUMN Pelabuhan yakni PT Pelindo I-IV Persero pada 1 Oktober 2021. Dalam merger ini PT Pelindo II akan bertindak sebagai surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan. Setelah merger, nama perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Dalam keterangan manajemen BUMN Pelabuhan tersebut kepada media, pekan lalu, integrasi Pelindo ini  diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui standarisasi proses bisnis dan pelayanan di pelabuhan. Situasi ini secara bertahap akan berdampak terhadap penurunan harga barang yang diangkut.

Pelindo akan membentuk empat klaster bisnis atau subholding untuk anak perusahaan-anak perusahaan yang dimiliki oleh Pelindo I-IV. Subholding dibentuk berdasarkan kategori bisnis. Keempat subholding tersebut yakni pertama, peti kemas, kedua, non peti kemas, ketiga, logistik & hinterland development  dan keempat, marine, equipment, & port services.

Potensi Besar

Secara terpisah, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi melihat ada potensi besar PT Pelindo hasil merger untuk semakin maju dan berkembang ke depan. Pertama, dari sisi valuasinya yang ditaksir mencapai Rp 120 triliun. “Itu angka yang cukup besar, harus bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata dia kepada TopBusiness.

Selain itu, menurut Siswanto, penggabungan itu memacu efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Dampak lainnya adalah adanya kesetaraan pelayanan di Pelindo I hingga Pelindo IV yang selama ini masih belum standar.

Tetapi, Siswanto mengingatkan bahwa pelabuhan di bawah PT Pelindo di Indonesia tidak banyak, kurang dari 100 pelabuhan.  Yang paling banyak mengelola pelabuhan sekarang adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan jumlah sekitar 2.000-an pelabuhan. “Pada derajat tertentu pelabuhan Pelindo dengan pelabuhan Kementerian Perhubungan dan swasta itu harus ketemu di jaringan logistiknya,” tutur dia.

Saat ini, kata Siswanto, ada perbedaan kualitas layanan yang cukup timpang antara pelabuhan-pelabuhan di bawah PT Pelindo dan pelabuhan-pelabuhan  di bawah Kemenhub serta pelabuhan yang dikelola swasta atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).  

“Pelabuhan-pelabuhan milik Kemenhub karena pelabuhan nonkomersial sehingga terbatas alat bongkar muatnya, demikian juga kualitas sumber daya manusianya perlu ditingkatkan,” tutur dia.

Kondisi yang hampir serupa juga terjadi pada pelabuhan-pelabuhan swasta atau TUKS. Beberapa perusahaan besar seperti PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan perusahaan-perusahaan tambang memiki TUKS. “Ini juga kurang lebih sama kinerjanya  karena mereka melayani perusahaan induk jadi operasionalnya  sekadarnya saja,” tutur dia.

Menurut Siswanto, merger Pelindo tidak berada di ruang vakum atau hampa udara, tapi ada di sebuah ekosistem kepelabuhan nasional.  Saat ini, peta jalan atau roadmap pengembangan kepelabuhan nasional masih kurang jelas, terutama untuk pelabuhan-pelabuhan di bawah Kemenhub dan pelabuhan TUKS.  

“Oke merger Pelindo kita dukung, tapi masih ada persoalan lain. Tapi itu bukan hanya pekerjaan Kementerian BUMN, tapi juga kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan lainnya agar ekosistem ini bisa berjalan optimal,” tutur Siswanto.

Sebagai integrator, Pelindo diharapkan bisa mendorong penurunan cost logistik di Indonesia yang angkanya masih cukup tinggi, yakni sekitar 23 persen dari PDB. Walau`pun menurut kajian Bank Dunia, cost di pelabuhan itu hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total angka 23 persen tersebut. 

“Yang besar sebenarnya biaya pergudangan, itu sudah di luar pelabuhan.  Dari gudang dipindah ke pelabuhan menggunakan truk atau kereta api,  itu kena biaya. Biaya pelayaran juga meskipun tidak besar. Walaupun pengaruh kecil, tapi pelabuhan itu menjadi integrator. Jadi kalau biaya di pelabuhan murah, yang lain juga bisa ikut murah,” tutur dia.  

Ia juga menyambut positif jika nanti BUMN-BUMN di bawah holding Pelindo akan go public ataupun melego sebagian sahamnya ke investor asing. Sebab, saat ini saja beberapa anak perusahaan Pelindo II sudah go public seperti PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC). Anak usaha Pelindo II lainnya yakni PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan New Priok Container Terminal One (NPCT 1) sebagian sahamnya dimiliki investor asing.

Yang mungkin agak rumit, kata Siswanto, soal equity dan liability  ke pihak ketiga dari Pelindo hasil merger.  Termasuk juga tanggung jawab ke investor asing yang selama ini sudah bekerja sama dengan Pelindo. “Itu mungkin jadi masalah, tapi publik perlu tahu equity dan liablity Pelindo setelah merger ini,” tutur dia.

Tidak Ada Monopoli

Siswanto juga tidak khawatir merger Pelindo ini  memuncukan monopoli dalam bisnis kepelabuhan di Indonesia. Itu karena dalam regulasi yang mengatur bisnis ini yakni UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sudah memberikan kesempatan yang setara dalam bisnis kepelabuhan.

“Tapi ada di peraturan peralihan yang menyebut bahwa apa yang sudah di tangan Pelindo tetap di tangan Pelindo. Ini yang mungkin dipersepsi monopolistik. Tapi pelabuhan yang lainnya kan tidak, dan itu jumlahnya jauh lebih banyak. Apalagi orang sekarang gampang bikin pelabuhan,” kata Siswanto.

Dia mencontohkan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI)  sudah lama mengantongi surat izin usaha pelabuhan,  tapi hinggi kini tidak memiliki pelabuhan karena belum mendapatkan investor. Begitu liberalnya regulasi di bisnis pelabuhan, sehingga izin badan usaha pelabuhan (BUP) tetap diberikan meskipun belum ada investor.

“Kurang liberal apa kita ini. Ini membuktikan tidak monopolinya bisnis pelabuhan di Indonesia. Jadi tudingan monopoli ini tidak tepat,” tegas Siswanto.

Siswan menilai, merger Pelindo I-IV sangat mendukung tol laut yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi. Tapi, kata dia,  persoalan tol laut tidak serta merta bisa terselesaikan karena masalahnya kebanyakan ada di pelabuhan-pelabuhan di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) yang tidak dikelola oleh Pelindo, tapi oleh Kemenhub.

“Kemenhub harus efisienkan pelabuhan di daerah 3TP, baru bicara tol laut. Fasilitas bongkar muatnya bagaimana, ada forkliftnya tidak? Itu yang membuat tol laut jadi tidak murah,” tutur dia.

Untuk mendukung terciptanya ekosistem logistik nasional yang produktif dan efisien, BUMN Pelabuhan sudah bergerak selangkah lebih maju dengan melakukan merger. Diperlukan dukungan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain agar ekosistem logistik ini bisa solid mendukung program pemulihan ekonomi nasional pasca covid-19.