Jakarta, TopBusiness – PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU) yang merupakan anak usaha dari PT Pupuk Indonesia (Persero) konsisten dalam menerapkan prinsip GRC terintegrasi. Atau praktek Governance, Risk Management and Compliance (GRC) alias Governansi, Risiko, dan Kepatuhan (GRK). Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa terus bertumbuh dengan tekad menjadi perusahaan kelas dunia.
Sepeti dalam Visi perusahaan, disebutkan akan menjadi perusahaan energi dan utilitas terintegrasi kelas dunia untuk menunjang bisnis utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaannya.
PUI sendiri merupakan perusahaan energy dan utilitas dengan lini bisnisnya di bidang kelistrikan, steam (uap panas), gas nitrogen (N2), dan trading batubara. Saat ini kepemilikan saham PIU adalah, sebesar 60% dikantongi Pupuk Indonesia, lalu masing-masing Pupuk Kujang Cikampek (5%), Petrokimia Gresik (10%), Pupuk Kaltim (10%), Rekind (3%), Pupuk Sriwijaya Pusri (7%), dan Pupuk Iskandar Muda (5%).
Dan untuk mencapai target sesuai Visi-Misi tersebut, perusahaan pun senantiasa menerapkan GRC dengan baik. Sebab dengan GRC kinerja perusahaan terus positif tak hanya bermanfaat bagi PIU sendiri, akan tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi berkelanjutan.
“Peran GRC bagi perusahaan ini dapat memastikan kesuksesan perkembangan perusahaan dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Agus Subekti selaku Direktur Utama PIU, saat mengikuti proses penjurian TOP GRC Awards 2022 yang digelar secara virtual, Selasa (16/8/2022) lalu.
Acara penjurian TOP GRC Awards 2022 ini diselenggarakan majalah TopBusiness dan bekerja sama dengan sejumlah lembaga GRC terkemuka di Tanah Air, antara lain Asosiasi GRC Indonesia, Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia, CRMS Indonesia, IRMAPA, ICoPI, dan banyak lainnya.
Dalam proses penjurian ini, Agus didampingi oleh tim manajemen lengkap seperti Sumyana Sukandar, Komisaris Utama; Nuri Kristiawan, Direktur Keuangan; Anis Ernani, Direktur Operasional; Said Ridho, Head Corporate Secretary; Mazni Sastra, GM Keuangan; Yulianto, Kepala SPI; Hardiman Astomo, Manager Keuangan; Uus R, Manager SDM; serta Boy Arfianto, Staff DireKeu.
Dalam proses penjurian itu, Agus dan Sumyana serta tim dengan aktif dan lugas menjabarkan proses GRC di perusahaan saat menjawab pertanyaan dari tim dewan juri itu. Dan terlihat dari sisi GRC perusahaan yang berdiri tahun 2014 itu sudah bagus. Sehingga modal ini cukup untuk membuat perusahaan untuk mencapai target-targetnya itu.
“Jadi dengan GRC ini, kami ingin menjadi produsen utilitas terintegrasi skala nasional dan internasional untuk menunjang bisnis utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaan PI Grup untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi nasional dalam cakupan keandalan penyediaan utilitas bagi pabrik pupuk dan industri lainnya,” katanya.
Apalagi memang, target perusahaan adalah di tahun 2025 nanti bisa merengkuh keberhasilan dengan beberapa pencapaian. Antara lain dari total pendapatan dan pencapaian lini bisnis lainnya. Hal ini pun dijelaskan oleh Sumyana.
Kata Sumyana, implementasi GRC ini bisa dijadikan untuk mencapai target ekonomi sirkular hingga 2025 nanti. Pada 2020 lalu, total pendapatan PIU sebesar Rp936,6 miliar dengan produksi listrik yang masih 76 MW, steam 316 Tph, N2 500 Nm3/h, toll fee jaringan integrasi listrik, trading batubara, dan pencapaian aset sebesar Rp1,64 triliun dengan EBITDA Rp277,9 miliar.
“Adapun di 2025 nanti, total revenue ditargetkan Rp1,77 triliun berasal dari produksi listrik 126 MW, steam 316 tph, N2 2700 Nm3/h, O2,400 Nm3/h, O&M pengolahan air, toll free jaringan integrasi listrik, serta trading utilitas. Sehingga di 2025 nanti total asetnya Rp3,03 triliun dengan EBITDA Rp543,36 miliar. Tentu saja dengan tahapan setiap tahunnya bisa tercapai. Dan hal itu semua ditopang oleh implementasi GRC,” jelas Sumyana.
GRC di PIU
Lebih lanjut Agus memaparkan, dalam menerapkan GRC ini, perusahaan juga menjalankan berdasarkan regulasi yang ada dan tentu saja didukung oleh regulasi di perusahaan. Seperti terkait Good Corporate Governance (GCG). Banyak aturan di Kementerian BUMN dan bahkan KPK yang dijadikan acuan. Selain itu, peruasahaan juga menyusun aturan yang terkait.
Semisal, pedoman tata kelola perusahaan, pedoman perilaku (Code of Conduct), pedoman peaporan kekayaan pejabat, pedoman pengendalian gratifikasi, pedoman whistle blowing system (WBS), dan lainnya. “Sehingga skor penilaian GCG kami di tahun 2021 berdasar penilaian dari BPKP adalah ‘BAIK’ dengan skor 83,87,” sebut dia.
Dalam GCG ini, PIU juga sudah mengatur terkait dengan hubungan induk dan anak usaha. Pengaturan untuk anak perusahaan tercantum pada Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha No. PIU-SKP-PD-003 tahun 2018 dan juga hal ini diatur secara jelas pada pedoman lainnya seperti Panduan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan Board Manual.
“Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok usaha juga tidak luput dari kemungkinan dapat menimbulkan kewajiban tertentu bagi Perusahaan, sehingga Perusahaan mengatur kebijakan tata kelola anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi,” lanjutnya.
Adapun soal praktek WBS serta pengadaan barang dan jasa juga sesuai standar governansi yang baik. Dalam proses pengadaan ini, tegas Agus, harus memenuhi kaidah GCG, dilakukan secara professional, independent, dan bebas dari benturan kepentingan serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan tentu saja dalam pengadaan barang dan jasa ini sudah mengunakan teknologi informasi (TI), melalui beberapa aplikasi.
Selanjutnya, dalam hal implementasi manajemen risiko, kata Agus, terlebih dahulu tim melakukan identifikasi risk profile di perusahaan. Ada tiga hal dalam identifikasi ini, pertama, proses asesmen risiko dilakukan oleh Fungsi Manajemen Risiko melalui Pupuk Indonesia Risk Management Application (PRISMA) dibantu oleh tim Risk Officer perwakilan dari masing-masing unit kerja yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi.
Kedua, pengelolaan risiko dilakukan secara rutin melalui kegiatan pemantauan yang dilaksanakan setiap bulan yang hasilnya disusun ke dalam Laporan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan dilaporkan setiap semester. Perusahaan menetapkan target penurunan tingkat risiko sebesar minimal 25% untuk setiap tahun.
Dan ketiga, risk profile dan mitigasi risiko tersebut kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Pupuk Indonesia Utilitas secara rutin.
Dengan begitu, pihaknya berhasil mengukur risk maturity level perusahaan, di mana di tahun lalu berada di poin 2,70 dari maksimal 4,00 atau kategori “Mature-Define” dengan asesornya adalah PT Pratama Indomitra Kreston.
“Dalam rangka mengukur efektivitas penerapan manajemen risiko yang telah dilaksanakan oleh perusahaan, maka perlu dilakukan evaluasi Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR) itu oleh pihak independen yang dilaksanakan satu tahun sekali,” tegasnya. “Dan pada 2021 penilaian dilakukan oleh pihak independen pada bulan Oktober 2021,diketahui bahwa Indeks Maturitas PT PIU adalah 2,70 dengan kategori Mature-defined (Skor maksimal 4,00).”
Sementara terkait dengan kepatuhan, perusahaan juga sudah comply terhadap semua regulasi yang ada. Dengan beberapa kriteria keberhasilan pelaksanaan kepatuhan ini, antara lain adalah, berupa laporan Audit Kepatuhan KAP atas peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal perusahaan tahun 2021, pernyataan bahwa perusahaan telah mematuhi semua hal materil dari peraturan yang berlaku.
“Juga terkait dengan pelaporan eLHKPN tahun 2021 untuk Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat eselon 1 dan Eselon 2 PT Pupuk Indonesia Utilitas 100% sudah tepat waktu. Serta pelaporan Gratifikasi tahun 2021, UPG telah melaporkan penerimaan Gratifikasi melalui Gratifikasi Online secara tepat waktu,” terang Agus.
PIU juga sudah menerapkan GRC terintegrasi. Beberapa contoh pelaksanaan ini, disebut dia, penerapan SMAP ISO 37001: 2016 terintegrasi dengan Sistem Manajemen lain; Implementasi Pakta Integritas, Anti Benturan kepentingan, gratifikasi dan suap; Implementasi Manajemen Risiko mempertimbangkan risiko kepatuhan hukum dan regulasi serta aspek tata kelola; Pelaksanaan system dan regulasi juga mengedepankan aspek risiko selain aspek kepatuhan; serta Penerapan Fraud Control System.
Kinerja Keuangan
Keberhasilan GRC lainnya juga bisa dilihat dari peforma keuangan PIU yang tetap positif padahal di tengah pandemic Covid-19. Tercatat, perusahaan juga masih mampu menorehkan laba bersih di tahun 2021 kendati alami penurunan dari tahun sebelumnya.
Untuk pos pendapatan per akhir 2021 lalu, PIU mencatatkan Rp757,08 miliar lebih kecil dari tahun sebelumnya di Rp936,34 miliar. Dengan laba beresh di posisi Rp113,85 miliar, dan total asset di posisi Rp1,7 triliun, serta ebitda di angka Rp257,28 miliar. “Untungnya debt juga turun dari Rp655,98 miliar menjadi Rp582,91 miliar. Dan rasio debt to ebitda sebesar 2,27x,” katanya.
Dari kinerja itu dapat disimpulkan beberapa keberhasilan, antara lain, untuk audit laporan keuangan hasil opininya adalah ‘wajar Dalam Segala Hal yang Material’. Dengan pencapaian key Performance Indicator (KPI) tercapai 100,16% alias berpredikas ‘Sukses’. Serta untuk lapora evauasi kinerja berada di skor 94 dengan predikat ‘Sehat AA’.
FOTO: TopBusiness