Jakarta, TopBusiness – PT Jamkrida NTB Bersaing mampu mencatatkan capaian kinerja positif di sepanjang tahun 2022. Hal ini tercermin mulai dari tingkat kesehatan yang kian membaik dan bahkan memperoleh predikat sebagai perusahaan “Sangat Sehat” hingga berbagai rasio keuangan yang terus meningkat.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Lalu Taufik Mulyajati dalam wawancara penjurian Top BUMD Awards 2023 yang diselenggarakan Majalah Top Business secara virtual beberapa waktu lalu.
“Jadi alhamdulilah kami di tahun 2022 secara tingkat kesehatan berdasarkan POJK tahun buku 2022 secara umum tingkat kesehatan berada posisi ‘Sangat Sehat’ karena berada posisi 1,60 atau di nilai 1. Karena di interval 1 sampai 5 berdasar pojk Nomor 18/SEOJK.05/2018 bahwa dari semua indikator mulai dari Current Ratio, Gearing Ratio, ROA, BOPO, Rasio Klaim, Nilai Komposit Rentabilitas (NKR) hingga self assessment kami berada di kategori sangat sehat,” kata Lalu.
Lalu mengatakan Jamkrida NTB di tahun 2022 juga mencatatkan keuntungan cukup tinggi yakni sebesar Rp2,2 miliar rupiah atau naik 60 persen dari perolehan laba tahun sebelumnya sebesar Rp1,3 milyar. Angka itu juga diikuti oleh kenaikan aset dari Rp 48 miliar menjadi Rp5,2 miliar.
“Tiga tahun terakhir ini alhamdulillah mengalami kenaikan kinerja asset dan laba kita, ini sangat bagus untuk menyongsong kinerja tahun 2023. Adapun laba kami diatas sebesar Rp 2,2 miliar itu mencapai target yang ditetapkan daerah dari BAPPENDA selaku bendahara daerah. Dari laba itu kami ditargetkan setor dividen sebesar 900 juta dari total laba. dan setelah disetor laba kami akan setor modal di angka Rp 1,1 miliar,” Ungkap Lalu.
Menurutnya, pertumbuhan laba tahun 2022 tidak terlepas dari volume penjaminan yang terus mengalami peningkatan. Sebelumnya volume penjaminan di tahun 2021 ada di angka Rp 611 miliar hingga akhir 2022 menjadi Rp 797,12 miliar. Hal itu dinilai menjadi faktor utama pertumbuhan pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) perusahaan daerah tersebut.
“Dari volume penjaminan diatas kami menyalurkan penjaminan untuk UMKM sebesar Rp 353,5 miliar dan itu 50 persen lebih dari rencana bisnis yang ditargetkan sebanyak Rp 216 miliar untuk tahun 2022. Dari jumlah tersebut UMKM yang berhasil dijamin ada sebanyak 16,912 ribu atau dua kali dari jumlah yang ditargetkan yaitu 8.375 UMKM. Sementara secara keseluruhan jumlah terjamin ada sebanyak 22.376,” papar Lalu.
Pertumbuhan berbagai rasio diatas menjadi faktor utama pertumbuhan pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) perusahaan daerah tersebut.
“Jadi IJP kami terus mengalami kenaikan dari 2020 yang ada di angka Rp3,24 miliar, tahun 2021 Rp5,36 miliar dan 2022 ada di angka Rp 9,70 miliar. Dan ini adalah sumber pendapatan utama kami tentu di Jamkrida NTB yakni di imbal jasa penjaminan dari proses penjaminan yang kami lakukan. Adapun beban klaim tahun ini bisa kami tekan di angka Rp 2,839 miliar. Walaupun tahun 2021 akibat pandemi masih bayar sebesar Rp 3 miliar,” terang Lalu.
Menurut Taufik, berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak kinerja Jamkrida NTB di tahun 2022. Hal ini juga akan dilakukan pada tahun 2023.
Upaya tersebut diantaranya dengan melakukan digitalisasi pada bisnis dan layanan yang ada perusahaan. Ini seperti digitalisasi pengajuan penjaminan dan penerbitan sertifikat dan pembayaran IJP yang sudah bisa menggunakan layanan QRIS.
“Jadi sekarang penjaminan bisa diajukan secara online dengan dashboard yang dilakukan oleh tim IT kami dan nanti setiap mitra penjaminan itu tinggal di-input di dashboard di kantor masing-masing hingga proses itu bisa di approval secara langsung dan realtime. Kemudian penerbitan sertifikat bisa diprint sendiri atau dalam bentuk pdf dan juga sudah teraplikasi dengan tanda tangan digital,” ujar Lalu.
“Kemudian pembayaran pembayaran IJP dengan cara online antar rekening dengan bank mitra dari masing-masing cabang bahkan juga berusaha update pembayaran menggunakan QRIS baik itu yang datang ke kantor untuk pembayaran barang dan jasa maupun dengan cara memberikan scan barcode QRIS kepada mitra kami untuk bisa langsung bertransaksi dalam pembayaran transaksi keuangan baik IJP maupun jasa administratif lainnya,” pungkas dia.
Penulis: Abi Abduljabbar Siddiq