Jakarta, TopBusiness – Pertumbuhan kapasitas PLTU global mencapai titik terendahnya tahun lalu, yakni hanya naik 44 gigawatt (GW) dari rata-rata tahunan 72 GW pada 2004-2024. Indonesia di urutan ketiga terbesar dengan tambahan 1,9 GW, dan 80 persen di antaranya merupakan PLTU untuk kepentingan tertentu (captive).
Hal tersebut terungkap laporan Global Energy Monitor (GEM) bertitel “Boom and Bust Coal 2025: Tracking the Global Coal Plant Pipeline,” yang dikutip dari PETROMINER, Senin (14/4).
Menurut laporan tersebut, Indonesia memiliki 130 unit PLTU captive dengan kapasitas masing-masing 30 megawatt (MW) atau lebih yang telah beroperasi, dan 21 unit dalam tahap pra-konstruksi dan konstruksi. Sebagian besar PLTU tersebut dibangun untuk mendukung sektor hilirisasi mineral, yang mendorong kenaikan PLTU captive hingga tiga kali lipat dari 5,5 GW pada tahun 2019 menjadi 16,6 GW di tahun 2024.
Sejak Perjanjian Paris disepakati tahun 2015, kapasitas PLTU Indonesia mengalami kenaikan sebesar 29 GW. Secara total, Indonesia kini memiliki kapasitas PLTU terbesar kelima di dunia, yakni 54,7 GW. Tak hanya itu, dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060, terdapat penambahan kapasitas PLTU 26,7 GW dalam tujuh tahun ke depan, dengan 75 persen di antaranya merupakan PLTU captive.
“Terdapat ketidaksesuaian antara rencana batubara Indonesia dan komitmen iklimnya. Ini seperti tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan,” ungkap Peneliti Senior GEM, Lucy Hummer.
Pada tahun 2022, sebagai bagian dari transisi energi, Indonesia berkomitmen menghentikan pembangunan PLTU baru dan menetapkan penghentian penggunaan batubara secara nasional pada tahun 2050. Namun, moratorium tersebut tidak berlaku bagi PLTU yang sudah masuk dalam rencana pasokan listrik nasional dan PLTU yang dibangun untuk mendukung proyek strategis nasional dan industri yang memberikan nilai tambah, seperti hilirisasi mineral.
Padahal, PLTU captive berisiko mengulangi kesalahan pengembangan PLTU yang tersambung jaringan PT PLN (Persero), yang dibangun secara masif dan cepat dalam satu dekade terakhir sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas, perjanjian pembelian listrik jangka panjang yang mahal, serta berbagai kontroversi.
Kapasitas pembangkit listrik batubara captive yang beroperasi berdasarkan sektor, di mana industri pengolahan nikel mendominasi.
Penutupan PLTU merupakan program dari Perjanjian Just Energy Transition Program (JETP). Namun, menurut Manajer Riset Trend Asia, Zakki Amali, belum ada kemajuan signifikan dari rencana pensiun dini PLTU setelah tiga tahun JETP berjalan. Bahkan, pemanfaatan batubara di Indonesia justru semakin masif.
“Justru kini eksploitasi batubara terus meningkat, PLTU batubara captive berkembang tanpa kendali, dan kebijakan baru mengenai batubara mendorong organisasi keagamaan serta usaha kecil untuk terlibat dalam pertambangan, bahkan kampus dapat memperoleh benefit dana tambang, yang dapat memicu kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang makin parah. Dengan kondisi ini, Indonesia berada di ambang kegagalan dalam transisi energi,” ujar Zaki.
Hingga kini, Indonesia masih menjadwalkan PLTU untuk tetap beroperasi hingga tahun 2060 dengan mengadopsi teknologi co-firing dan penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS). PLTU yang telah beroperasi direncanakan untuk diretrofit agar dapat beroperasi menggunakan amonia, biomassa, dan kemungkinan nuklir. Langkah ini dinilai justru merupakan strategi yang mahal dengan pengurangan emisi yang tidak pasti.
“Alternatif yang diusulkan kemungkinan besar lebih banyak menimbulkan kerugian ketimbang manfaat—co-firing dengan biomassa dapat mendorong deforestasi, sementara CCS tetap menjadi solusi yang belum terbukti,” Lucy menegaskan.
Laporan GEM juga mengungkapkan, sebanyak 22 negara di dunia telah memangkas kapasitas PLTU batubara milik mereka. Penghentian operasi PLTU di Uni Eropa telah naik empat kali lipat dari 2,7 GW pada tahun 2023 menjadi 11 GW pada tahun 2024, dengan Jerman sebagai penyumbang terbesar sebesar 6,7 GW. Sementara Inggris menjadi negara keenam yang telah sepenuhnya menghentikan penggunaan batu bara sejak Perjanjian Paris.
Sebaliknya, Indonesia bersama China, India dan sembilan negara lainnya justru masih terus menambah kapasitas PLTU. China menempati posisi tertinggi menambah kapasitas PLTU hingga 30,52 GW, disusul India 5,81 GW, Indonesia 1,9 GW, Bangladesh 1,26 GW, dan Korea Selatan 1,05 GW.