Jakarta, TopBusiness – Mulyanto, yang Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak berhenti pada sekadar wacana dalam penanganan kasus mafia impor baja dan tekstil yang tengah disorot publik.
Pemerintah, menurutnya, harus segera mengambil langkah tegas, terukur, dan sistematis untuk menindak para pelaku yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun.
“Pernyataan Menkeu bahwa nama-nama mafia sudah dikantongi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jangan hanya menjadi headline, tetapi harus menjadi tindakan hukum nyata yang memberikan efek jera,” tegas Mulyanto, dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).
Ia menjelaskan, praktik penyelundupan dan under-invoicing di sektor baja dan tekstil tidak hanya menyebabkan hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp 50–60 triliun per tahun, tetapi juga menghancurkan industri nasional dan mengancam jutaan tenaga kerja lokal.
Barang impor ilegal dan undervalue menciptakan persaingan tidak sehat, mematikan pabrik dalam negeri, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau mafia ini dibiarkan, maka negara akan kehilangan dua hal sekaligus: uang dan kedaulatan ekonomi. Selain juga membuat puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Kita tidak bisa bicara industrialisasi kalau industri dasarnya — baja dan tekstil — justru dikendalikan oleh mafia,” lanjutnya.
Mulyanto juga menegaskan pentingnya audit lintas instansi untuk mengurai jaringan mafia ini secara menyeluruh — dari importir, oknum aparat di bea cukai, hingga perusahaan penerima manfaat.
Ia mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Gabungan Anti-Mafia Impor di bawah koordinasi langsung Presiden, agar pemberantasan mafia ini tidak berhenti di level wacana.
“Kami mendukung langkah Menkeu, tetapi harus ada mekanisme permanen dan terukur. Jangan sekadar gebrakan sesaat. Negara perlu menunjukkan bahwa mafia tidak lagi bisa membeli perlindungan,” tutupnya.