Jakarta, BusinessNews Indonesia—Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sri Hartoyo, menegaskan bahwa pihaknya mengalokasikan anggaran Rp 55 miliar mendukung penanganan pengurangan stunting di 10 kabupaten prioritas di Indonesia.
“Dana tersebut digunakan untuk Program Air Limbah Perdesaan sebesar Rp 30 miliar, dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebesar Rp 25 miliar,” kata dia di Jakarta belum lama ini.
Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme pada anak balita. Terutama pada 1.000 hari pertama sejak di dalam kandungan.
Penyebab stunting diantaranya kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya asupan gizi, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan seperti posyandu, pola makan gizi tidak seimbang, serta lingkungan yang tidak sehat.
Sri Hartoyo melanjutkan, “Oleh karena itu, dalam penanganannya memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Kami di Kementerian PUPR mendukung dalam penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi sehingga mendukung lingkungan yang sehat.”
Melalui Program Air Limbah Perdesaan, pembangunan sanitasi akan diprioritaskan pada kawasan kumuh miskin dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan skema padat karya. Melalui pelibatan masyarakat, diharapkan masyarakat lebih merasa memiliki infrastruktur yang dibangun sehingga pemeliharaannya lebih terjamin.
Program ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS).
“Upaya penyediaan air bersih berkaitan dengan ketersediaan sanitasi sehat. Perilaku BABS juga dapat mengakibatkan pencemaran air. Tidak hanya di pedesaan, di perkotaan misalnya dengan luasan rumah yang semakin kecil dengan tanah 60 m2, jarak antara tangki septik dan sumur bor sangat dekat.”
“ Sehingga tanki septik harus dibuat benar, secara periodik disedot dengan mobil tinja dan diolah pada instalasi pengolahan air limbah,” tegas Sri Hartoyo.