Jakarta, TopBusiness–Fokus kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 2026 akan tertuju pada stabilisasi permintaan domestik sembari mengelola tekanan perdagangan eksternal yang meningkat.
Efektivitas dukungan fiskal dan likuiditas akan sangat bergantung pada koordinasi yang lebih baik antara otoritas moneter dan keuangan. Hal tersebut dipaparkan dalam riset ekonomi oleh Samuel Sekuritas Indonesia, pagi ini.
Sektor berorientasi ekspor, khususnya tekstil dan batu bara, tetap rawan terhadap rezim tarif dan perubahan regulasi di luar negeri.
Inisiatif swasembada pangan dan energi berpotensi membantu menjaga inflasi, namun dapat membatasi fleksibilitas kebijakan jika terjadi guncangan.
Restrukturisasi BUMN akan tetap menjadi area risiko utama, seiring ancaman delisting menyoroti kelemahan neraca yang lebih dalam.
Riset itu pun memaparkan bahwa belanja pemulihan bencana akan terus menguji ruang fiskal dan kapasitas eksekusi. Program sosial seperti makan bergizi gratis akan semakin disorot dari sisi efisiensi dan hasil.
Reformasi regulasi, termasuk implementasi KUHP, berpotensi meningkatkan sensitivitas politik dan investor.
Secara keseluruhan, Indonesia memasuki 2026 dengan arah kebijakan yang lebih jelas, namun ruang untuk menyerap volatilitas eksternal tetap terbatas.