Jakarta, TopBusiness – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 19.741 unit rumah per 26 Februari 2026. Realisasi tersebut setara 5,64 persen dari target tahun ini sebanyak 350 ribu unit rumah.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan tren penyaluran FLPP menunjukkan peningkatan signifikan dari bulan ke bulan. Pada Januari 2026, realisasi tercatat 7.312 unit, sedangkan Februari mencapai 12.429 unit.
“Penyaluran FLPP tiap bulan terus meningkat. Januari realisasi sebanyak 7.312 unit dan realisasi Februari sebanyak 12.429 unit. Peningkatan realisasi mencapai 69,98 persen,” kata Heru dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).
Berdasarkan data BP Tapera, debitur terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan 4.902 unit rumah atau 24,83 persen dari total nasional. Selanjutnya Sulawesi Selatan sebanyak 1.838 unit (9,31 persen), Jawa Tengah 1.633 unit (8,27 persen), Banten 1.388 unit (7,03 persen), dan Sumatera Selatan 1.208 unit (6,11 persen).
Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi mencatat realisasi tertinggi dengan 1.322 unit rumah atau 6,69 persen dari total nasional. Disusul Kabupaten Bogor 835 unit (4,22 persen), Kabupaten Karawang 683 unit (3,45 persen), Kabupaten Maros 556 unit (2,81 persen), dan Kabupaten Tangerang 542 unit (2,74 persen).
Heru memperkirakan penyaluran FLPP akan terus meningkat seiring intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat dan monitoring ketat kepada bank penyalur.
“Kami rutin melakukan monitoring harian kepada bank penyalur sesuai dengan kuota masing-masing, gencar melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah Indonesia baik daring maupun luring,” ujarnya.
Dari sisi perbankan, penyaluran terbesar dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dengan 10.759 unit rumah atau 54,55 persen dari total realisasi nasional. Disusul Bank Syariah Indonesia sebanyak 3.174 unit (16,07 persen), Bank Negara Indonesia (BNI) 1.747 unit (8,84 persen), Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.367 unit (6,92 persen), serta Bank Mandiri 1.351 unit (6,84 persen).
Sementara dari kalangan asosiasi pengembang, Realestat Indonesia (REI) mencatat penyaluran terbanyak dengan 8.272 unit rumah (41,9 persen). Disusul APERSI sebanyak 5.875 unit (29,76 persen), HIMPERRA 2.711 unit (13,73 persen), ASPRUMNAS 736 unit (3,72 persen), serta APERNAS 632 unit (3,2 persen).
Heru menegaskan, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan asosiasi pengembang menjadi kunci dalam mengatasi backlog perumahan nasional.
“Dukungan penuh ekosistem perumahan dan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan,” tutupnya.