Penulis: Fabby Tumiwa
(Ahli Energi, Kelistrikan dan Perubahan Iklim Institute for Essential Services Reform (IESR))
Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan serentak ke Iran. Presiden Trump menyebutnya sebagai “operasi tempur besar.” Pemimpin tertinggi Iran dan sejumlah pejabat militer dilaporkan tewas. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal ke beberapa negara di Asia Barat yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.
Bagi banyak orang Indonesia, konflik ini mungkin terasa jauh. Namun jika melihat data dan struktur ekonomi kita, dampaknya justru bisa sangat dekat, bahkan bisa terasa langsung di dapur rumah tangga.
Indonesia: Negara Pengimpor Energi
Perekonomian Indonesia saat ini masih bergantung pada energi fosil. Setiap hari, Indonesia mengonsumsi sekitar 1,7 juta barel minyak, tetapi produksi dalam negeri hanya sekitar 860 ribu barel. Artinya, hampir 50 persen kebutuhan harus dipenuhi melalui impor, dan sebagian besar berasal dari kawasan yang kini terdampak konflik.
Selama ini, Arab Saudi menyumbang sekitar 38 persen impor minyak mentah Indonesia, senilai lebih dari USD 1,2 miliar per tahun. Sisanya dipasok oleh Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Pada 2024, Indonesia mencatat rekor impor baru sebesar 53,74 juta ton minyak mentah dan produk turunannya, naik 19 persen dibanding tahun sebelumnya.
Ketergantungan ini bahkan lebih serius untuk LPG. Sekitar separuh kebutuhan LPG Indonesia diimpor dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait, dan separuh lainnya dari Amerika Serikat. Nilainya mencapai lebih dari USD 714 juta per tahun. LPG ini bukan sekadar bahan bakar industri, lebih dari 70 juta rumah tangga Indonesia menggunakannya untuk memasak, terutama tabung gas 3 kg yang disubsidi pemerintah.
Tahun ini saja, subsidi untuk LPG dan BBM mencapai sekitar Rp106 triliun.
Angka ini memiliki implikasi perdagangan yang “menantang”. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor minyak dan gas pada tahun 2024 mencapai USD 36,28 miliar. Dari data tersebut, LPG menjadi salah satu komponen impor terbesar Indonesia. Artinya, ketika harga global naik akibat konflik atau gangguan pasokan, dampaknya langsung terasa, seperti neraca perdagangan tertekan karena biaya impor melonjak, APBN semakin terbebani untuk menjaga harga subsidi, dan ketahanan energi nasional tetap bergantung pada pasar global yang tidak bisa kita kendalikan.
Selat Hormuz: Titik Sempit yang Menentukan Segalanya
Terdapat ironi geografis yang mencolok, dimana jalur utama pasokan energi Indonesia yang berasal dari Arab Saudi, UEA, Qatar, Irak hingga Kuwait harus melewati Selat Hormuz. Jalur laut yang memiliki lebar sekitar 21 mil, kini menjadi pusat krisis global.
Setelah eskalasi konflik terbaru, muncul laporan bahwa jalur ini praktis ditutup. Garda Revolusi Iran bahkan memperingatkan bahwa tidak ada kapal yang boleh melintas.
Sebagai gambaran, pada Juni 2025, hanya karena satu serangan udara Israel ke Teheran, harga minyak Brent langsung melonjak 13 persen menjadi USD 78,50 per barel dalam hitungan jam. Itu baru satu serangan. Kini yang terjadi adalah perang skala besar.
Analis Barclays memperkirakan harga minyak bisa menembus US$100 per barel ketika pasar dibuka kembali. Perusahaan pelayaran besar seperti Hapag-Lloyd dan Maersk bahkan sudah menangguhkan pelayaran di kawasan tersebut.
Bagi Indonesia, harga minyak USD 100 bukan sekadar angka di berita. Setiap kenaikan USD 1 per barel berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga sekitar Rp6,8 triliun. Jika harga benar-benar menyentuh USD 100, beban subsidi bisa melonjak drastis dan mengancam stabilitas pasokan LPG 3 kg.
Tekanan Berat bagi APBN
Sebelum konflik ini, belanja subsidi energi dan kompensasi listrik sudah diperkirakan mencapai Rp381 triliun. Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar USD 70 per barel.
Artinya, setiap kenaikan harga di atas asumsi tersebut langsung memperburuk defisit. Jika harga mencapai USD 100, dampaknya akan menciptakan lubang besar dalam anggaran negara, yang sebelumnya sudah ketat karena kebijakan penghematan dan prioritas program pemerintah.
Di saat yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga tertekan. Ketika rupiah melemah Rp1.000 saja, biaya impor bisa bertambah ratusan miliar rupiah.
Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?
Perang memang terjadi jauh di Iran. Namun dampaknya bisa terasa di pasar tradisional, di ongkos transportasi, dan di dapur rumah tangga Indonesia.
Harga minyak memengaruhi harga pangan dan transportasi. Inflasi bisa meningkat. Pengeluaran rumah tangga untuk energi membengkak dan menggerus kebutuhan lain.
Untuk itu, dalam jangka pendek, sebaiknya Indonesia perlu mulai mencari alternatif pasokan minyak dari Nigeria, Australia, atau Amerika Latin untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri.
Rencana mengurangi ketergantungan LPG dari Timur Tengah yang sudah lama dibicarakan, juga harus segera diwujudkan menjadi kebijakan nyata. Kesepakatan dengan AS sebenarnya sudah ada, namun masih menunggu persetujuan parlemen.
Selain itu, kondisi saat ini menunjukkan bahwa kebijakan energi Indonesia rentan dan membahayakan ketehanan energi jangka panjang.
Berkaca dari hal tersebut, IESR merekomendasikan adanya 3 perubahan besar:
- Dekarbonisasi memasak
Warga Indonesia dapat beralih penggunaan dari LPG 3 KG ke kompor induksi listrik. Transisi ini bisa menghemat subsidi negara hingga Rp1–2 juta per rumah tangga per tahun, sekaligus menurunkan biaya energi warga hingga 30 persen. Jika bauran energi terbarukan mencapai lebih dari 50 persen pada 2030, langkah ini juga signifikan menurunkan emisi. - Reformasi subsidi
Mengalihkan subsidi dari komoditas energi fosil ke energi terbarukan. Daripada menghabiskan Rp40–50 triliun per tahun untuk BBM kendaraan pribadi, dana tersebut bisa digunakan untuk elektrifikasi transportasi publik dan insentif kendaraan listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penghematan subsidi tahunan juga bisa membantu menutup kesenjangan investasi Program PLTS 100 GW. - Percepatan energi terbarukan
Sistem energi Indonesia harus bertransformasi dari sistem berbasis fosil yang kaku menjadi sistem yang fleksibel dan mampu menyerap energi terbarukan dalam jumlah besar.
Analisis IESR menunjukkan bahwa sistem surya terdesentralisasi dengan penyimpanan energi merupakan opsi paling ekonomis. Biaya pembangkitan bisa turun hingga 21 persen dibanding sistem berbasis fosil dalam skenario 100 persen energi terbarukan untuk sistem kepulauan.
Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya memenuhi komitmen lingkungan, tetapi juga melindungi rumah tangga dari gejolak pasar global. Transisi energi bukan lagi sekadar isu iklim, ini ada persoalan keamanan ekonomi, stabilitas fiskal, dan kedaulatan nasional. Di tengah situasi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus berhenti mensubsidi kerentanan kita sendiri. Saatnya berinvestasi pada masa depan yang lebih mandiri, stabil, berdaulat secara energi.