Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa dan Sumatera menguat, sementara pertumbuhan ekonomi di wilayah timur lebih terbatas.
Astaga naga, bencana banjir besar yang terjadi akhir tahun 2025 di tiga propinsi di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) memang menyedihkan. Betapa tidak, selain menimbulkan korban jiwa dan harta benda warga di sana, tentu ada efek tak bagus bencana itu buat ekonomi daerah atau pun nasional, bukan?
Pejabat Bank Indonesia (BI) pun pernah mengalkulasi hal itu. Persisnya begini, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, dalam konferensi hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Desember 2025, menyatakan bahwa banjir bandang tersebut berdampak pada kinerja perekonomian nasional. “Kondisi ini menggerus sekitar 0,017% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025,” kata Aida seperti ditulis situs internet bloombergtechnoz.com.
Lalu, bagaimanakah kondisi keseluruhan perekonomian daerah di tahun 2025? Apakah tergerus banyak akibat bencana alam yang terjadi di Sumatera di akhir 2025? Dan apakah bencana alam lain di tahun 2025 juga berdampak tak apik?
Syukurlah tak demikian. Jawaban tersebut bisa kita dapati di Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Januari 2026, dari Kebun Sirih alias dari BI.
Dalam kajian itu, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mochtar, menyebut sejumlah hal menarik terkait ekonomi daerah 2025. “Pertumbuhan ekonomi daerah 2025 diprakirakan menguat terutama ditopang wilayah barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa dan Sumatera menguat, sementara pertumbuhan ekonomi di wilayah timur lebih terbatas,” kata Firman.
Perbaikan ekonomi di Jawa dan Sumatera didorong kinerja eksternal seiring frontloading ekspor ke AS akibat perang dagang dan peningkatan permintaan komoditas emas.
Ekspor hilirisasi mineral di wilayah Sulampua, Kalimantan, dan Balinusra juga masih menguat. Namun belum dapat mendorong perbaikan akibat permintaan domestik yang belum kuat.
Performa Investasi
Investasi di Jawa dan Sulampua meningkat antara lain didorong peningkatan kapasitas industri. Dukungan fiskal daerah pada 2025 tertahan, seiring kebijakan efisiensi dan realokasi belanja untuk mendukung program prioritas, serta normalisasi belanja pasca-Pemilu 2024.
Terbatasnya permintaan domestik mengakibatkan kinerja LU Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) tertahan, dan perlambatan LU perdagangan, terutama di Jawa.
Capaian positif ekonomi daerah 2025 tersebut menjadi landasan untuk tumbuh lebih tinggi pada 2026. “Ekonomi daerah diprakirakan membaik pada 2026 dibandingkan 2025 di seluruh wilayah, didorong permintaan domestik,” Firman menjelaskan.
Konsumsi swasta pada 2026 diprakirakan membaik didukung ekspektasi pelaku ekonomi, program pemerintah, serta prospek perbaikan
investasi.
Investasi swasta terkait industri dan migas diprakirakan mendorong perbaikan di Jawa dan Sumatera, sementara investasi hilirisasi mineral akan menopang peningkatan di Sulampua dan Kalimantan.
Perbaikan kinerja eksternal diprakirakan berlanjut, terutama di wilayah timur, seiring berakhirnya kendala produksi dan perbaikan permintaan batubara.
Namun demikian, peran fiskal daerah dalam mendorong perekonomian akan semakin rendah, akibat ruang fiskal yang semakin terbatas seiring kebijakan pencadangan TKD yang lebih besar pada 2026.
Perbaikan permintaan domestik akan mendorong kinerja LU Akmamin terutama di Jawa dan Sumatera, serta LU Industri berorientasi domestik di Jawa. LU Pertambangan diprakirakan juga tumbuh lebih baik seiring berakhirnya kendala produksi di Sulampua dan Balinusra.
Sementara itu, pertumbuhan LU Pertanian diprakirakan mengalami normalisasi pascatumbuh tinggi pada 2025 di mayoritas wilayah.
Laju Inflasi
Inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) 2025 tetap terkendali, meski meningkat di seluruh wilayah. Realisasi inflasi di mayoritas wilayah berada dalam kisaran sasaran 2,5%±1% didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi kebijakan yang kuat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peningkatan inflasi terutama disebabkan oleh tekanan harga komoditas global yang mendorong peningkatan inflasi inti dan gangguan pasokan pangan strategis, khususnya hortikultura serta ikan yang mendorong peningkatan inflasi volatile food (VF).
Kenaikan inflasi VF juga disebabkan oleh dampak bencana banjir pada akhir tahun yang melanda beberapa provinsi, terutama di wilayah Sumatera.
Secara provinsi, inflasi tahunan tertinggi di Aceh sebesar 6,71% (yoy/year on year), Sumatera Barat 5,15% (yoy), dan Riau sebesar 4,88% (yoy).
Komoditas utama penyumbang inflasi di ketiga provinsi tersebut ialah beras dan komoditas hortikultura (cabai merah dan bawang merah), dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat bencana alam.
Papar Firman, inflasi IHK 2026 diprakirakan tetap terjaga pada kisaran sasaran 2,5±1%. Tekanan inflasi inti diprakirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar didukung oleh konsistensi kebijakan moneter, kapasitas ekonomi yang masih di bawah potensial, dampak imported inflation yang terkendali, serta dampak positif digitalisasi.
*Tulisan Ini Sebelumnya Dimuat di Majalah TopBusiness versi E-Magz