Jakarta, BusinessNews Indonesia – Terkait soal pencoretan sejumlah proyek strategis oleh pemerintah, pengamat ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listianto mengatakan, pemerintah harus bisa lebih banyak mengakomodasi keinginan swasta agar proyek strategis nasional (PSN) tersebut lebih diminati investor. Dengan begitu tidak ada lagi proyek prioritas yang ditunda pelaksanaannya.
Menurut Eko, terbatasnya anggaran pemerintah dan belum menariknya sejumlah proyek untuk ditawarkan kepada swasta menjadi salah satu permasalahan dalam mendanai proyek strategis nasional di beberapa daerah. Dikeluarkannya sejumlah proyek dalam PSN akan berimplikasi pada persepsi investor, namun seberapa besar dampaknya tergantung pada kompensasi pemerintah untuk tetap menjaga iklim investasi.
“Kalau memang mau ditunda, apa kompensasi untuk mereka yang, misalnya, sudah mencoba investasi atau tertarik pada proyek-proyek yang dikeluarkan itu. Kalau tidak di infrastruktur yang sama, mungkin bisa ditawarkan untuk sarana dan prasarana yang lain,” ujar Eko di Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Dalam 245 PSN sebelumnya, pemerintah menargetkan sebanyak 59% porsi pendanaan dari total PSN sebesar Rp4.417 triliun dibiayai oleh swasta, 29% dari BUMN/BUMD, dan 12% dari APBN/APBD.
Realisasinya pada proyek yang sudah selesai pada tahun lalu senilai Rp46,52 triliun, porsi pendanaan dari pemerintah masih mendominasi dengan 44%, disusul oleh BUMN/BUMD sebesar 39%, dan swasta hanya 17%.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (16/4/2018), pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan 14 proyek senilai Rp264 triliun dari total sekitar 245 proyek strategis nasional yang ada.
Adapun, ke-14 proyek tersebut antara lain proyek kereta api Jambi—Palembang, kereta api Provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional di Sumatra Utara, Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, Kawasan Ekonomi Khusus Merauke.