Jakarta, TopBusiness – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga pada triwulan II 2026 meski dunia kembali dihadapkan pada meningkatnya konflik geopolitik, lonjakan harga energi, dan tingginya volatilitas pasar keuangan global.
Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan ketahanan ekonomi domestik tetap kuat berkat koordinasi erat antarlembaga dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
“KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan assessment forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK ketiga tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 yang lalu,” ungkap Purbaya saat menghadiri Konferensi Pers Hasil Rapat Bekala KSSK II tahun 2026, pada Senin (3/08), di Jakarta, sebagaimana dikutip kemenkeu.go.id.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa APBN terus menjalankan perannya sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan pemerintah, serta mendorong investasi melalui proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Aktivitas manufaktur juga kembali menunjukkan ekspansi pada Juli 2026 dengan PMI Manufaktur di level 50,2, mencerminkan mulai pulihnya optimisme dunia usaha. Dengan sinergi kebijakan yang terus diperkuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 diprakirakan berada pada kisaran 5,6–6,0 persen.
Hingga akhir triwulan II 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan realisasi Rp1.035,7 triliun atau tumbuh tinggi 24,6 persen. Purbaya menyebut capaian tersebut didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi, keberhasilan implementasi Coretax yang semakin meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, serta penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp271 triliun atau tumbuh 21,6 persen.
Di sisi belanja, hingga akhir semester II 2026 Belanja Negara telah mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN.
Selain itu, APBN juga terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak global. Hingga triwulan II 2026, subsidi dan kompensasi energi serta pangan telah direalisasikan masing-masing sebesar Rp116 triliun dan Rp116,9 triliun. Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis telah menyerap anggaran Rp101,1 triliun untuk menjangkau 63,13 juta penerima manfaat, disertai penguatan berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“APBN menjalankan peran strategis melalui kinerja pendapatan negara yang positif, belanja negara yang optimal, serta pembiayaan yang terukur,” tukasnya.