Jakarta, TopBusiness – Pemerintah berencana membangun sejumlah fasilitas tangki penyimpanan (storage) minyak mentah atau crude di wilayah Sumatra. Pembangunan infrastruktur tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas cadangan minyak nasional hingga 60 hari, dari kemampuan penyimpanan saat ini yang diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 20 hari.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
“Di samping itu kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika melakukan impor crude, itu semuanya bisa ada di tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai 60 hari,” ujar Bahlil kepada wartawan seusai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Bahlil mengungkapkan, studi kelayakan atau engineering feasibility study (EFS) untuk rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak tersebut telah rampung. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pengecekan sejumlah lokasi potensial pada akhir 2026.
Pengecekan lokasi akan mencakup berbagai aspek keamanan, terutama terkait potensi bencana gempa bumi serta kondisi keamanan di lingkungan sekitar lokasi pembangunan.
“Akhir tahun ini akan memulai untuk kita mengecek lokasinya dari sisi keamanan, baik dalam konteks gempanya maupun keamanan lokalnya,” jelasnya.
Peningkatan kapasitas penyimpanan minyak nasional ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendekati standar minimum cadangan energi dunia yang mencapai 90 hari atau setara tiga bulan. Meski belum dapat menyamai standar tersebut, pemerintah menargetkan kapasitas cadangan nasional dapat ditingkatkan secara bertahap.
“Kalau tidak sama, minimal mendekati ke sana,” kata Bahlil.
Dia menegaskan, aspek keselamatan akan menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pembangunan tangki penyimpanan. Pemerintah tidak ingin proyek tersebut justru menimbulkan risiko bencana, baik bagi masyarakat maupun lingkungan di sekitar fasilitas.
Selain membahas pembangunan infrastruktur penyimpanan minyak, Bahlil juga melaporkan kesiapan pemerintah dalam menjalankan program pencampuran bahan bakar nabati dengan bensin atau bioetanol melalui skema E20 hingga E50 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut disiapkan melalui kolaborasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian, terutama untuk memastikan kesiapan pasokan bahan baku dari sektor hulu hingga implementasi di sektor energi.
“E20 sampai E50 dan kami sudah menyiapkan renstra saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM,” tutur Bahlil.
Melalui pembangunan fasilitas penyimpanan minyak dan pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan energi dari luar negeri.