Jakarta, TopBusiness – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah memperkuat dukungan fiskal kepada dunia usaha melalui pemberian insentif yang tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong investasi, memperluas ekspansi perusahaan, meningkatkan produktivitas, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, dunia usaha memiliki kontribusi strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memberikan ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan aktivitas produktif dan memperkuat kapasitas bisnisnya.
“Pengakuan ini penting. Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).
Menurut dia, kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian tidak hanya tercermin dari aktivitas investasi, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan inovasi, perluasan rantai pasok, hingga penciptaan nilai tambah.
Untuk memperkuat kontribusi tersebut, APINDO menilai pemerintah perlu menjaga iklim usaha tetap kondusif. Kebijakan fiskal juga harus mampu menyeimbangkan kebutuhan penerimaan negara dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi produktif.
Salah satu langkah yang didorong adalah pemberian insentif fiskal, khususnya bagi sektor-sektor produktif yang memiliki potensi besar dalam menarik investasi dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
Shinta menilai insentif yang dirancang secara tepat dapat menjadi stimulus bagi perusahaan untuk meningkatkan keberanian dalam mengambil keputusan investasi dan melakukan ekspansi usaha.
“Ketika pemerintah mengharapkan dunia usaha terus meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah, penting pula untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh. Insentif yang tepat sasaran dapat menjadi stimulus agar perusahaan berani berekspansi, meningkatkan produktivitas, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja,” katanya.
Selain insentif, APINDO juga menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan perpajakan, perizinan, dan regulasi teknis. Ketiga aspek tersebut berpengaruh langsung terhadap struktur biaya produksi, keputusan investasi, hingga kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi.
Menurut Shinta, pemerintah perlu memperhitungkan kondisi dunia usaha dan daya beli masyarakat secara bersamaan ketika merumuskan kebijakan fiskal. Upaya meningkatkan penerimaan negara diharapkan tidak justru menekan konsumsi rumah tangga maupun aktivitas ekonomi produktif.
Karena itu, APINDO meminta pemerintah berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang berdampak luas, termasuk tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai. Penetapannya perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, serta konsekuensinya terhadap keberlangsungan kegiatan usaha.
Dorongan APINDO tersebut sejalan dengan pandangan pemerintah mengenai besarnya peran sektor nonpemerintah dalam menciptakan nilai ekonomi nasional. Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menopang sekitar 15% penciptaan nilai ekonomi nasional.
Sementara itu, sekitar 85% lainnya berasal dari aktivitas rumah tangga, perusahaan yang melakukan investasi, serta eksportir yang memasarkan produk ke pasar internasional.
Menurut Suahasil, tantangan pemerintah bukan semata-mata meningkatkan belanja negara, melainkan mengoordinasikan seluruh pelaku ekonomi agar mampu mendorong penciptaan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Besarnya porsi kontribusi sektor nonpemerintah tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga momentum aktivitas dunia usaha. Dengan dukungan kebijakan fiskal yang kondusif, sektor swasta diharapkan dapat semakin berperan dalam memperkuat investasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ekonomi.