Jakarta, BusinessNews Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menunda pembangunan sejumlah proyek infrastruktur besar pada tahun depan. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya menekan lonjakan impor yang berdampak pada depresiasi kurs rupiah terhadap dolar AS.
Rencana untuk menunda pembangunan sejumah proyek infrastruktur, tentu akan berdampak pada postur anggaran infrastruktur tahun depan. Akselerasi belanja, pun dikhawatirkan terhambat, dan tak cukup mampu mendorong geliat perekonomian.
Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menjawab secara spesifik perihal rencana tersebut. Namun, pemerintah akan tetap berupaya menjaga kas keuangan negara agar mampu mendorong perekonomian.
“Presiden telah gariskan berbagai policy yang nanti akan kami wujudkan dalam nota keuangan 2019. Jadi kita lihat saja dari keseluruhan strategi mengelola apa yang disebut keseimbangan eksternal,” kata Sri Mulyani di gedung parlemen, Kamis (26/7/2018).
“Terutama dari sisi menjaga momentum dan kemampuan memperkuat industri, dan itu bertujuan untuk tetap menjaga momentum perbaikan,” tegasnya.
Dalam pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pagu indikatif kementerian dan lembaga yang disepakati tahun depan sebesar Rp 838,6 triliun atau turun Rp 8,8 triliun dari alokasi yang dipatok pada tahun ini.
Ditanya perihal adanya penyesuaian belanja infrastruktur tahun depan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu irit bicara. “Nanti akan dilihat dalam Nota Keuangan 2019,” ucap Sri Mulyani.
Bank Indonesia (BI) juga menyatakan, defisit transaksi berjalan Indonesia tahun ini membengkak cukup besar. Bank sentral memperkirakan, defisit transaksi berjalan sepanjang tahun ini berada di atas US$ 25 miliar.
Kurs rupiah dalam sebulan ini bergejolak dengan fluktuasi di level Rp 14.300-Rp 4.500 per dolar AS. Kamis sore ini, posisi dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp 14.453.