Jakarta, BusinessNews Indonesia – Pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah sangat dalam menjadi sinyal buruk perekonomian Indonesia. Cuma masalahnya, pemerintah hanya melakukan praktik memoles data untuk agar dilihat bagus oleh publik.
Hal ini sudah terjadi secara terus-menerus, sehingga pemerintah lupa untuk membuat kebijakan makro yang nyata dan fokus pada masalah.
“Seperti soal nilai tukar, sebenarnya pelemahan nilai tukar sudah terjadi 4-5 tahun yang lalu dan praktis tidak ada upaya kebijakan yang signifikan dan cukup serius untuk menahan laju pelemahannya selama 4 tahun terakhir ini,” ungkap ekonom senior dari INDEF, Didik J Rachbini, di Jakarta, Senin (27/8/2018).
Selama ini, kata dia, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan tidak dapat mengatasi pelemahan nilai tukar tersebut. Nilai tukar terkuat 5 tahun lalu berada pada kisaran Rp9.000/USD dan sekarang mencapai Rp15.000/USD.
Jadi, lanjut dia, kalau tidak diambil periode sepotong, maka pelemahan nilai tukar selama ini mencapai tidak kurang dari 60 persen. Data yang dipakai sepotong untuk memoleh pelemahan nilai tukar adalah 8 persen dihitung cuma beberapa bulan terakhir saja.
“Pelemahan nilai tukar selama 4 tahun terakhir adalah pelemahan yang terjelek. Menurut Faisal Basri (ekonom senior Indef lainnya -red) rata-rata nilai tukar tahun ini adalah terburuk sepanjang sejarah nilai tukar selama ini,” jelas dia.
Kondisi itu memunculkan kontroversi dan lahirkan kampanye make up serta pencitraan terus-menerus tanpa mau fokus ke masalahnya. Padahal, pelemahan nilai tukar yang dalam sekitar 60 persen selama 4 tahun terakhir tanda kebijakan makro tak pruden, tapi karena pencitraan publik melihat kebijakan yang ada begitu pruden.
Persoalannya bukan pada kontroversi tersebut, akan krisis seperti tahun 1998 atau tidak. Tetapi kondisi ini sudah dianggap Indonesia siap masuk jurang krisis.
“Memang berbeda kondisi dengan 1998, tetapi tidak otomatis ekonomi Indonesia bebas krisis dan nilai tukar terkendali. Anggapan ekonomi Indonesia baik-baik saja dan mencoba memoles-moleh data ekonomi makro yang ada justru menjadi bumerang dan siap masuk jurang krisis,” tutur dia.
Semestinya pelemahan nilai tukar tidak kurang dari 60 persen selama beberapa tahun tersebut, kata dia, secara otomatis dapat menahan laju impor. Sehingga bisa memperkuat neraca perdagangan maupun neraca berjalan.
Tetapi apa yang terjadi, tegas Didik, kedua neraca yang sangat penting tersebut jebol karena memang terjadi kekosongan kebijakan ekonomi untuk menahan tekanan eksternal terhadap sektor eksternal dari ekonomi Indonesia.
“Makanya, ketika rupiah terpuruk ke puncak Rp15.000/USD, make up yang dilakukan adalah faktor eksternal. Disebutnya, ekonomi Indonesia baik-baik saja. Anehnya, yang diterima publik betul-betul make up dan pencitraan tersebut,” tandas Didik.