Jakarta, businessnews.id — Selama ini, persoalan mendasar pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) adalah permodalan. Untuk itu, perlu bank yang memiliki fokus dalam pembiayaan UMKM, dan itu adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Menurut ekonom Hendri Saparini, di Jakarta (13/8/2014), selama 10 tahun penelitian di sektor UMKM, didapat persoalan yang sama yakni permodalan.
Kesulitan itu disebabkan akses untuk mendapatkan pendanaan baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lain dirasa sulit.
“Hal itu juga terlihat porsi kredit perbankan nasional untuk sektor UMKM yang hanya 18 persen sampai 20 persen dari total penyaluran kredit Rp 3.400 triliun,” dia mengatakan.
Untuk itu ia menyarankan adanya sebuah bank pemerintah dengan penugasan khusus untuk menjadi bank UMKM. “Kita punya BRI dengan nasabah UMKM terbesar, dan mungkin saja dengan uang dari UMKM tersebut dia membeli satelit,” ucap dia.
Sejalan dengan visi misi calon presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pembentukan bank petani dan nelayan yang masih didominasi skala usaha UMKM, sebaiknya pemerintahan ke depan menegaskan peran BRI sebagai bank UMKM.
”Jadi tidak perlu bentuk bank baru, tapi penegasan saja,” terang dia.
Untuk penegasan itu, pemerintah perlu memertahankan pemilikan saham pemerintah di BRI yang saat ini sebesar 52 persen. Jika saham mayoritas masih dipegang pemerintah, arah kebijakan BRI masih bisa dikendalikan oleh pemerintah.
BRI pantas untuk penugasan bank UMKM karena jaringannya telah terdapat di seluruh Indonesia. Pemerintahan mendatang bisa menjadikan tiap kantor cabang BRI di kabupaten sebagai UMKM center.
“UMKM center itu sebagai tempat menambah pengetahuan dan keahlian pelaku usaha itu,” kata Hendri. (Abdul Aziz)