Home Video Jejak Legacy Sang Gubernur Koperasi

Jejak Legacy Sang Gubernur Koperasi


Sempat diragukan kompetensinya, Braman Setyo justru menjadikan itu sebagai pelecut semangat untuk membuktikan kemampuan dirinya. Berbagai inovasi selalu diciptakan di manapun ia berkarier.

Penulis: Nurdian Akhmad

Perjalanan karier Braman Setyo begitu lekat dengan inovasi dan terobosan. Di setiap jabatan yang ia pegang, lelaki kelahiran Malang, 23 Juni 1958 ini selalu berupaya menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi khalayak. Satu yang pasti, Bram ingin meninggalkan legacy atau warisan positif untuk perkembangan dunia koperasi dan usaha kecil menengah (UMKM) yang selama ini ia geluti.

“Di setiap posisi di mana saya menjabat, saya berusaha menciptakan terobosan atau inovasi yang bisa dijalankan oleh teman-teman. Ini yang jadi legacy saya,” kata Braman Setyo yang kini menjabat sebagai direktur utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kepada tim redaksi TopBusiness.

Bram mengawali kariernya dari seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), pada 1984. Pekerjaannya kala itu adalah memungut uang parkir di sejumlah pusat keramaian di kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa itu. Kinerjanya sebagai PNS di Dinas Pendapatan Daerah Probolinggo sebenarnya cukup bagus. Tapi Bram dengan berbagai alasan mengajukan ke Bupati  untuk pindah ke kantor Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jatim di Surabaya.

Pengajuan pindah ke Provinsi disetujui Bupati Probolinggo. Pada 1996, Bram muda mulai menapaki karir PNS di Pemprov Jatim. Karena kinerjanya yang bagus, pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Jember ini kemudian dipromosikan menjadi kepala sub bagian. Selanjutnya, Bram dipercaya menjadi Kepala Bagian (Kabag) di Biro Ekonomi dan Kabag di Biro Pembangunan. Kemudian ia dipromosikan jadi Kepala Biro Pembangunan, Kepala Biro Kesra, dan Kepala Biro Umum.

Kariernya semakin moncer kala Bram dipercaya menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim pada tahun 2007. Meski berlatar belakang sarjana ekonomi, Bram tidak memiliki pengalaman di bidang koperasi dan UKM. Sebab itulah, pengangkatan dirinya sebagai Kepala Dinas Koperasi Jatim oleh Gubernur Jatim saat itu, Imam Utomo, sempat dipertanyakan Sekretaris Daerah Jatim yang kala itu dijabat Soekarwo alias ‘Pak De Karwo’.

Kondisi itu tak membuat Bram berkecil hati. Ia justru menjadikannya sebagai tantangan. Karena itu, saat awal menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Jatim, ia langsung menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk mengetahui permasalahan utama pengembangan koperasi dan UKM di Jatim.  Salah satu hasil FGD adalah perlunya keterlibatan pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders) lain dalam pengembangan koperasi dan UKM di Jatim. Keterlibatan itu perlu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah atau perda.

Namun, untuk menelorkan perda tentang pemberdayaan koperasi dan UKM tidaklah gampang. Makanya, Bram saat itu meminta bantuan ke Sekda.Tapi Sekda tidak banyak membantu, malah meminta Bram untuk mendorong perda itu sebagai hak inisiatif dewan. Akhirnya ia melakukan pendekatan ke anggota DPRD Jatim untuk membuat peda.

Alhamdulillah dalam waktu 5-6 bulan Perda ini selesai.  Dengan adanya Perda ini, saya bisa melakukan berbagai macam kreativitas. Program-program apapun yang saya lakukan di Jatim, mulai pendidikan sampai dengan pengembangan produksi dan pemasaran bisa berjalan lancar,” tutur dia.

Pada tahun 2009-2010, Bram menginisiasi pembentukan Koperasi Wanita di 8.506 desa dan kelurahan yang ada di Jatim. Kelompok-kelompok wanita yang ada di desa baik itu dalam betuk  kelompok usaha bersama atau PKK, maupun kelompok arisan di desa bisa jadi cikal bakal koperasi. Selain membangun koperasi wanita, Dinas Koperasi Jatim memberi dana hibah Rp 25 juta per koperasi.

“Sebelum akhir 2010, kami evaluasi program tersebut dan ternyata 74 persen  yang bisa terbentuk, tapi itu sudah cukup bagus dari sisi ekonomi,” tutur dia.

Terobosan lain Bram di Dinas Koperasi Jatim adalah pendirian Klinik Koperasi dan UKM di kantor-kantor Dinas Koperasi dan UKM yang ada di Jatim. Di klinik tersebut, koperasi yang bermasalah akan dideteksi persoalannya dan diberikan solusi oleh seorang konsultan. Program ini kemudian diadopsi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dalam bentuk Pusat Layanan UsahaTerpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM yang kini sudah tersebar di daerah-daerah. Tak hanya klinik, Bram juga mendirikan ruang pamer atau mall Koperasi dan UKM di Kantor Dinas Koperasi Jatim. Ide-ide segar Bram dalam memberdayakan koperasi dan UMKM di Jatim seakan tak pernah habis. Itulah yang membuat Soekarwo yang saat itu menjadi gubernur Jatim menjulukinya sebagai Gubernur Koperasi Jatim.

Ditarik ke Pusat

Keberhasilan Braman Setyo mengembangkan koperasi dan UMKM di Jatim membuat Menteri Koperasi dan UMKM saat itu,  Syarif Hasan kepincut. Ia ingin membawa Bram ke Jakarta untuk menularkan keberhasilan itu ke daerah lain. Akhirnya pada April 2011, Bram pindah ke pusat dan menduduki sejumlah jabatan di Kementerian Koperasi dan UMKM,  antara lain sebagai  Deputi Restrukturisasi Usaha serta Deputi Pembiayaan .

Ayah dua putri ini sebenarnya sempat agak keder ketika dipindah ke Kementerian. Sebagai orang daerah, ia seperti masuk ke hutan rimba.  “Sudah gak punya teman, ilmu tidak punya. Pokoknya kayak boneklah. Cuma saya mengandalkan pengalaman di lapangan karena sering bertemu dengan orang-orang koperasi dan UKM. Itu yang jadi modal kemampuan saya pindah ke Kementerian. Jadi saya nekat berhadapan dengan teman-teman (yang bergelar) S3 di sini,” ucap Bram yang hanya bergelar sarjana S2.

Tulisan lebih lengkap bisa dibaca di Majalah TopBusiness edisi Agustus 2019..

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here