Jakarta, businessnews.id — Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Barullah Akbar menyatakan, selama ini badan usaha milik negara (BUMN) yang diaudit kurang melakukan sinergi. Maka, ada ketidakefisienan dalam operasional.
“Mohonnya maafnya, selama ini ada BUMN yang beranggapan kalau sudah portofolionya dia, yang lain tidak bisa masuk,” terang dia di Jakarta (10/9/2014).
Untuk itu, ia menyarankan bahwa Kementerian BUMN membentuk satuan koodinasi (satkor) untuk bersama menggarap suatu perkerjaan. “Jika tidak ada koordinasi maka kita doing nothing.”
Sementara itu, Anggota V BPK Agung Firman Sampurna, menilai perlunya menilai BUMN tidak hanya memandang dari besarnya deviden kepada negara. Namun, seberapa besar omsetnya.
“Berapa besar omsetnya, yang turut menyumbang PDB (produk domestik bruto),“ terang dia.
Hal besaran omset itu, tambah dia, akan turut mendongkrak besaran laju pertumbuhan ekonomi. Besarnya omset itu juga dilihat dari berapa besar jumlah karyawannya, serta seberapa besar efek multiplayer yang lain.
“Ini akan berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat,” katanya. (Abdul Aziz)
Editor: Achmad Adhito