Jakarta, TopBusiness – Pemerintah masih menjadikan pembangunan proyek infrastruktur sebagai prioritas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020 menetapkan porsi sebesar Rp 430 triliun dan merencanakan pembangunan jalan tol sepanjang 5.000 kilometer.
Sehubungan dengan hal itu pula, pemerintah mengajak peran serta swasta, selain pembangunan masih dilaksanakan oleh perusahaan berstatus milik negara alias BUMN. Selain, mendapat dukungan tenaga-tenaga andal.
“Dalam pembangunan infrastruktur jilid dua nanti harus diberikan porsi terbesarnya kepada industri konstruksi swasta nasional. Serta pula juga memberikan porsi terbesar pula dalam rantai pasok barang kebutuhan dalam pembangunannya kepada industri dalam negeri dan produk dalam negeri dengan standard kualitas ter-update tentunya,” kata Presiden Jokowi saat membuka Konstruksi Indonesia (KI) 2019, Indonesia Infrastructure Development Financing (IIDF) 2019, serta Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di JI Expo Kemayoran Jakarta, Rabu (6/11).
Presiden mengatakan, untuk mendorong terciptanya SDM konstruksi yang kompeten, andal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan kerja sama antara dunia pendidikan dan industri jasa konstruksi. “Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan advokasional harus juga kita perbaiki, link and match antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia konstruksi Indonesia harus terus diperkuat sehingga menghasilkan tenaga kerja yang punya keahlian lapangan yang andal,” kata Presiden.
Terkait kesiapan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam konstruksi, Presiden menginstruksikan untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi kuantitas dan kualitas. Presiden juga menekankan agar terus berupaya mengurangi penggunaan bahan konstruksi impor, sehingga pembangunan infrastuktur yang masif dapat mendongkrak industrialisasi dalam negeri.
“Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius. Berbagai produk dalam negeri seperti kebutuhan produk baja serta berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya harus disediakan sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan kita,” pesan Presiden Jokowi.
Ditambahkan Presiden, gencarnya pembangunan infrastruktur juga harus dapat menaikkan kelas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri. Tak hanya itu, ia juga meminta agar pembangunan infrastruktur dapat menciptakan banyak lapangan kerja dengan mendorong peningkatan peran swasta.
“Berikan ruang kepada swasta terutama pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Saya harapkan 5 tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang sebesar-besarnya. Saya yakin dengan semangat kolaboratif akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur,” tutur Presiden.
Pembukaan ruang kepada sektor swasta menurut Presiden terkait dengan dukungan kesiapan pendanaan pembangunan infrastruktur yang tidak mungkin semuanya bergantung pada APBN. “Saya selalu berpesan tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta dulu, kalau swasta tidak mau silahkan BUMN yang mengerjakan terutama yang nilai investasinya rendah, kalau BUMN tidak mau maka dikerjakan oleh pemerintah,” ujar Presiden.
Terkait arahan Presiden untuk mengoptimalkan pemakaian produk lokal untuk pembangunan infrastruktur, Menteri Basuki menyatakan telah memerintahkan seluruh pekerjaan konstruksi bidang PUPR untuk membeli bahan baku dan peralatan lokal seperti penggunaan aspal buton untuk jalan dan pembelian eskavator ke PT Pindad. “Utamakan yang lokal, meski harga lebih mahal sedikit asal masih wajar,” pesan Menteri Basuki.
Rakernas Kadin
Seusai menghadiri acara Konstruksi Indonesia (KI) 2019, Menteri PUPR 
berkesempatan hadir pada Rakernas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Konstruksi dan Infrastruktur.
Menteri PUPR dalam sambutannya mengatakan, agenda prioritas pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan (2020-2024) yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung MPR pada tanggal 20 Oktober 2019 sangat tepat, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan bisa mengakselerasi nilai tambah perekonomian masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan Infrastruktur dibangun untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dari peringkat 82 menjadi 52 pada saat ini, dan ditargetkan mencapai peringkat ke 40 di masa datang.
Menteri Basuki mengutip pesan Presiden Jokowi, bahwa, “Untuk proyek dengan tingkat kelayakan finansial yang baik akan diserahkan ke swasta, kalau tidak memenuhi kriteria akan diserahkan ke BUMN”.
Pembangunan infrastruktur juga harus dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan berbagai produk dalam negeri seperti alat berat excavator, marka jalan, bearing jembatan, water treatment mobile, dan lain-lain. “Kita tidak bisa bergantung pada negara lain dalam impor yang akan menghambat perkembangan produk dalam negeri. Ada beberapa regulasi yang akan dihapus dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur”, pesan Menteri Basuki.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan budget Infrastruktur Indonesia berjumlah Rp 420 triliun untuk tahun 2020. Bahkan pembangunan Ibu Kota Negara baru merupakan pembangunan infrastruktur yang besar dan membutuhkan peran swasta.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruisi dan Infrastruktur Erwin Aksa, mengatakan optimalisasi pembiayaan proyek infrastruktur sangat dipengaruhi oleh terciptanya nilai tambah proyek, jaminan pengembalian pinjaman, dan jaminan keuntungan bagi investor. Kadin yang mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur mengajak pemerintah membuka keterlibatan swasta dalam penyediaan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP).