Tulang punggung, tetapi bernasib nestapa. Begitulah kiranya ungkapan yang pas untuk nasib pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di negeri ini. Bayangkanlah, mereka berjumlah banyak, dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Akan tetapi, UMKM punya banyak keterbatasan untuk berkembang, antara lain dalam hal akses kepada permodalan perbankan, penetrasi ekspor, dan lain-lain.
Ada banyak pihak yang menjabarkan sumbangsih penting UMKM bagi Indonesia. Satu di antara itu datang dari Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Hipmikindo). Begini, Ketua Umum Hipmikindo, Maz Pandjaitan, menjabarkan bahwa di 34 propinsi, mayoritas pelaku UMKM adalah kaum ibu. “Mereka ini membantu suami dengan mencari penghasilan tambahan,” kata dia.
Di tingkatan propinsi, jumlah UMKM sangatlah banyak. Dari situ, yang termasuk kriteria ‘usaha menengah’, tidak banyak. Jadi dalam hal ini, yang lebih banyak adalah yang level ‘mikro’ dan ‘kecil’.
Yang sangat menarik adalah kondisi existing saat ini. Persisnya bagaimana? Begini, Pandjaitan memaparkan bahwa secara nasional, jumlah UMKM dan UB (usaha besar) di 62.928.007. Dari situ, yang termasuk UB hanya di 5.460 buah. Atau, hanya sebesar 0,01% dari keseluruhan.
Kemudian, sisanya adalah usaha menengah serta usaha mikro; dalam hal ini, porsi usaha mikro sangat jauh lebih besar. “Dengan jumlah yang jauh lebih besar, jelas bahwa UMKM adalah pondasi ekonomi nasional,” Pandjaitan menegaskan.
Kini pihaknya tengah berupaya menggelar adanya sertifikasi UMKM. Dalam hal ini, ada pemberian sertifikat tingkatan UMKM: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. “Hal ini tentu upaya yang memang tidak mudah dan perlu dukungan banyak pihak,” kata dia.
Pajak UMKM
Satu kendala lain bagi UMKM adalah dalam hal perpajakan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa seyogianya UMKM tidak dikenai pajak. Salah satu penyuara pendapat tersebut adalah Prijo Susilo, seorang pengamat UMKM.
Persisnya, dia berpendapat bahwa pajak untuk UMKM haruslah dihapus. Pasalnya, pajak tersebut dihitung dari omset UMKM, bukan dari laba bersih. “Sementara, dalam aspek omset UMKM, ada komponen seperti barang konsinyasi. Omset, mengandung unsur utang. Dan sudah tentu, omset bukan profit bersih,” kata dia.
Kini, pajak UMKM sebesar 1/2℅ dari omset tahunan. Padahal, omset bukan satu hal yang pantas jadi acuan perhitungan pajak. “Terlebih lagi bagi UMKM, tidak seyogianya pajaknya dihitung dari omset,” Prijo menegaskan.
Yang menarik, adalah bahwa sejatinya pajak UMKM tidak paralel dengan undang-undang perpajakan. “Tiba-tiba saja, ada pajak UMKM. Ini mengherankan,” kata dia.
Lebih lanjut, Prijo menyesalkan masih adanya sektor tertentu di pemerintah pusat, yang tidak mengenal peranan UMKM. “Sampai hari ini, saya masih berupaya agar pajak UMKM dihapus,” tegas dia.
Dengan kendala yang ada, bagaimana seyogianya agar UMKM semakin bergigi? Dalam hal ini, ada banyak upaya yang digelar, memang. Termasuk, tentunya, dari pihak pemerintah Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa satu cara mengubah UMKM agar lebih berdaya saing, bisa dengan jalur hukum. Itu persisnya melalui kebijakan omnibus law penciptaan lapangan kerja, dan penyederhanaan perizinan. “Sehingga kalau usaha mikro atau kecil itu melakukan registrasi, bisa sekaligus memiliki ijin UMKM. Itu seperti izin usaha, izin edar, dan lain-lain,” papar dia dalam satu acara di Jakarta belum lama ini.
Dia pun mengatakan bahwa usaha mikro dan kecil punya karakteristik tersendiri. Makin mikro, tantangannya pun kian informal. Selain persoalan pendanaan, ada juga aspek formalitas seperti hubungan dengan birokrasi, regulator, perbankan, pemerintah daerah (pemda), dan lain-lain sejenis. Dalam hal ini, usaha tersebut tidak punya kedudukan yang tegas.
Kunci memecahkan persoalan ini adalah adanya proses registrasi komplit, yang memungkinkan pelaku usaha tersebut mendapatkan semuanya dalam satu pintu. “Dulu kan terpisah-pisah. Registrasi urus sendiri, izin urus sendiri, ke masing-masing. Ini bakal kita ubah,” Suahasil berkata lagi.
Sejatinya, pelaku usaha tersebut berdaya tahan tinggi dan tangguh. Namun, karena karakter bisnis yang informal, punya hambatan ke akses permodalan. “Padahal, dalam banyak hal, usaha mikro dan kecil, tingkat profit mereka bisa di atas perusahaan besar,” papar Suahasil.
Saat ini hanya 6,3 persen dari total UMKM yang ada di Indonesia yang mampu terlibat dalam rantai perdagangan di wilayah Asia Tenggara. “Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya daya saing produk, atau kurangnya akses peluang untuk memasarkan produk di pasar ekspor,” lontar Suahasil.
Bagi Prijo Susilo, kata kunci bagi pengembangan UMKM adalah kolaborasi antar-sejumlah pihak. Itu persisnya adalah antara akademisi, kalangan bisnis, pemerintahan, dan komunitas. Wujud nyata hal itu adalah kolaborasi UMKM dengan bank/usaha besar, institusi pendidikan/lembaga pelatihan, serta tentunya pemerintahan.
Sementara, Maz Pandjaitan menjabarkan pentingnya pendataan UMKM untuk adanya data base. Itu berdasarkan nama, alamat, dan aktivitas UMKM. Dari situ, berbagai aktivitas bisa berjalan seperti pembentukan cluster UMKM, mendorong mereka membentuk koperasi, memberi program pendampingan KUR (kredit usaha rakyat), dan lain-lain.
Sumber Ilustrasi: Istimewa