‘Terinveksi’ Covid-19, APBN 2020 Bakal Dirombak

Penulis Nurdian Akhmad

Jakarta, TopBusiness – Imbas mewabahnya virus corona atau Covid-19 di Indonesia, pemerintah kemungkinan besar akan merombak Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2020 jika hal tersebut tidak bisa dikendalikan dalam waktu yang cepat.

“Dari komunikasi itu gambarkan bahwa APBN 2020 pasti mengalami perubahan sangat besar,” kata ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam video teleconference di Jakarta, seperti dikutip Rabu (25/3/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menambahkan, bahwa saat ini pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan para anggota dewan.

“Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan DPR, Bapak Presiden sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan dengan pimpinan BPK. Kami juga sudah berkomunikasi dengan badan angggaran dan komisi XI di dalam rangka untuk bisa mengkomunikasikan aspek-aspek, agar secara legislasi tetap baik, sesuai dengan aturan hukum, namun tidak mengurangi kemampuan pemerintah untuk merespon situasi ini,” kata Sri Mulyani.

Dengan perubahan begitu banyak dari sisi alokasi anggaran, maka sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 akan dilakukan realokasi anggaran APBN atau perubahan anggaran.

“Yang kita bicarakan dengan DPR, gimana mekanisme perubahan dalam situasi mendesak. Bahkan banggar menyebutkan, situasi ini kegentingan memaksa dan inilah disampaikan lewat Perppu. Perppu menyangkut perubahan APBN,” ujarnya.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga meminta pemerintah untuk segera melakukan APBN-Perubahan tahun 2020. Hal itu menyusul beberapa asumsi yang melebar serta kebijakan baru realokasi anggaran dalam penanganan virus corona (COVID-19).

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengatakan syarat pemerintah melakukan APBN-Perubahan pun sudah sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

“Seharusnya APBN-P, karena telah memenuhi syarat peraturan perundangan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara,” kata Tauhid di Jakarta, Senin (23/3/2020).

Dalam beleid itu, khususnya di Pasal 27 ayat (3) diatur mengenai kemungkinan perubahan APBN dan hal-hal yang menjadi syarat dilakukannya perubahan APBN. Di mana APBn-perubahan dilakukan jika perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN.

Lalu, adanya perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Selanjutnya, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Terakhir keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran pada tahun yang berjalan.


Beberapa hal itu sudah terjadi, seperti asumsi dasar makro ekonomi dari nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus melemah. Penurunan harga minyak mentah dunia, serta menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Ditambah lagi adanya realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk menangani COVID-19. Potensi anggaran yang sudah dihitung mencapai Rp 62,3 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah menerbitkan Inpres Nomor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau virus corona.

BACA JUGA

Tinggalkan komentar