Jakarta, businessnews.id — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Harry Azhar Azis, menilai bahwa tax amnesty bisa berimplikasi pada meningkatnya penerimaan pajak. Tapi itu tidak terlepas dari isu keadilan bagi wajib pajak karena ada kemungkinan mereka yang patuh merasa tercederai.
“Karena itu, perlu adanya mekanisme pengampunan pajak yang memastikan kesetaraan perlakuan bagi wajib pajak patuh dan wajib pajak yang tidak patuh,” kata dia dalam keterangan pers (10/3/2015).
Sementara itu Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo menyatakan, tax amnesty dibutuhkan untuk mencapai target pajak 2015 sebesar Rp 1.294,4 triliun. Hal itu akan tertuang dalam Revisi Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang akan segera dibahas Pemerintah dan DPR RI.
Mardiasmo menambahkan , pemberlakuan tax amnesty di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan masuknya dana-dana yang selama ini disimpan di luar negeri. Potensi dana itu diperkirakan mencapai USD 20 miliar atau USD 40 miliar atau sekitar Rp 360 triliun.
Berdasarkan Survei McKinsey, dana milik orang Indonesia yang disimpan di rekening luar negeri mencapai USD 250 miliar, atau sekitar Rp 3.250 triliun.
Penulis/Peliput: Abdul Aziz
Ed/Up: Dhi