Jakarta, businessnews.id — Janji pembentukan tol laut oleh Presiden RI Joko Widodo dalam kampanye Pemilihan Presiden RI tempo hari, seperti hanya isapan jempol. Begitu pula dalam janji pembangunan infrastruktur dan poros maritim. Itu dikatakan oleh Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldi Ilham Masita, di Jakarta (17/3/2015).
Dia berkata, rencana membangun 24 pelabuhan internasional di seluruh Indonesia, sulit pula diwujudkan.
“Setelah kabinet bekerja empat bulan, seperti tidak ada pembahasan tindak lanjut program tersebut. Sementara, Presiden Jokowi berkata bahwa itu diplot dalam program lima tahunan,” kata dia.
“Setelah kabinet terbentuk, tidak ada pembahasan tindak lanjut janji tersebut,” kata dia pula.
Kepelabuhanan
Dia pun mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan kepelabuhanan Indonesia, Pemerintah harus menempuh langkah-langkah strategis. Banyak hal yang perlu dilakukan dalam pembenahan-revitalisasi-modernisasi seluruh pelabuhan di Indonesia.
Hal ini akan berkait sekali kepada pengurangan biaya tinggi bidang pelabuhan, dan berdampak kepada harga produk. “Tentu juga berujung kepada perdagangan dan berdampak ke penerimaan negara,” kata Zaldi.
Zaldi melanjutkan, revitalisasi yaknin berupa modernisasi perlengkapan pelabihan; peningkatan pelayanan menggunakan perangkat elektronik terintegrasi ke semua lini; pelayanan menggunakannik terpadu yang cepat dan murah.
Lanjut Zaldy lagi, mata uang lokal harus digunakan dalam transaksi di sebuah negara. Seperti Indonesia, harus menggunakan Rupiah sebagai mata uang yang digunakan dalam pembayaran seluruh transaksi.
“Karena jika mengunakan mata uang Dolar sebagai exchange rate, kita akan mengalami kerugian dalam biaya revenue sebesar 15%. Hanya Indonesia yang belum menerapkan keharusan itu sementara Asean sudah. Ini ada apa?” kata dia.
Penulis/Peliput: Albarsah
Ed/up: Dhi