Jakarta, TopBusiness – Evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin periode kedua sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu dinilai positif di mata dunia usaha. Salah satunya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang menilai bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan perekonomian dan investasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Mardani H. Maming dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Hal ini terlihat dari pemerintah yang mengesahkan Omnibus Law, meski peraturan tersebut dikritik sejumlah kelompok, mulai dari aktivis lingkungan hingga serikat buruh. Maming mengatakan, pemerintahan Jokowi memang sudah berada di jalur yang benar untuk meningkatkan investasi.
“Ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha dalam lima tahun pemerintahan Jokowi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri menargetkan pencapaian investasi tahun 2020 sebesar lebih dari Rp880 triliun atau sekitar 11 persen lebih tinggi dibanding 2019,” ujar Maming.
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu menyebut, economic slow down dirasakan sejumlah pengusaha di Indonesia terutama penurunan nilai ekspor. Hal ini bukan hanya soal insentif namun ada hal yang fundamental yang harus diperbaiki, dimana insentif akan sulit didapat jika regulasi belum mendukung.
Maming menjelaskan, Indonesia mempunyai pasar yang besar dalam ekspor. Maka dari itu, selain masalah perijinan dan insentif maka pemanfaatan sumber daya yang ada juga perlu ditingkatkan.
“Banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya,” ucapnya.
Poin penting dalam UU Cipta Kerja, kata Maming, diupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Melalui UU Cipta Kerja ini, membuka kesempatan yang luar biasa bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi.
“Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat satu pintu saja. Jadi jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh, isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini,” ungkapnya.
Selain itu, pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam satu tahun terakhir dari perspektif dunia usaha salah satunya yaitu berusaha semakin mudah dan promosi menjadi investment grade. Salah satu yang menonjol adalah dalam hal kemudahan berbisnis.
“Hanya dalam waktu dua tahun, posisi Indonesia melonjak 42 tingkat, dari peringkat ke-114 pada 2015 menjadi peringkat ke-72 pada 2018. Sekalipun turun satu tingkat pada 2019 dan 2020, skor kemudahan berbisnis Indonesia membaik dari 68,0 poin tahun 2019 menjadi 69,6 poin pada 2020,” pungkasnya.
Foto: Istimewa