Jakarta, TopBusiness – PT PLN kini telah mengembangkan program-prgram Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat secara lebih komprehensif berbasis ISO 26000.
Tak hanya diwujudkan dalam kegiatan charity yang sifatnya insidental, seperti bantuan untuk korban bencana, sumbangan, dan sejenisnya, namun program CSR juga dikembangkan dalam kegiatan yang berkelanjutan (suistanable) agar bisa berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan.
Sebagai BUMN penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum yang juga melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan, PT PLN berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong kegiatan ekonomi, serta menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Untuk menyelaraskan kegiatan usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, PLN telah menyusun dan mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) berkelanjutan yang juga diselaraskan dengan kelangsungan usaha perusahaan. PLN sebagai BUMN juga menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), di antaranya menjalankan program mitra binaan pelaku UMKM, termasuk bantuan pendanaan yang bersumber dari dana bina lingkungan dan CSR.
“Dengan mengadopsi ISO 26000 yang merupakan panduan komprehensif dalam kegiatan CSR, program-program CSR perusahaan dilakukan melalui proses perencanaan yang matang dengan melibatkan unsur masyarakat dan lingkungan, sehingga diharapkan bisa memberikan dampak dan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan,” ungkap Direktur Human Capital dan Management PLN, Syofvi Roekman di hadapan enam juri dalam sesi penjurian “TOP CSR Awards 2021” yang diadakan Majalah TopBusiness, Senin (22/2/2021) secara virtual melalui aplikasi zoom yang dipandu juri moderator, Dwinda Ruslan.
Turut hadir dalam sesi penjurian yang dilakukan secara virtual, Agung Murdifi Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Ida Zubaidah Vice President CSR PLN, Prima Ardganie, Taufiq Dwi Nurcahyo, serta Mirza (Bag. CSR PLN).
Dalam kesempatan itu, Agung Murdifi selaku Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, memaparkan panjang lebar program-program CRS PLN melalui presentasinya berjudul “CSR PLN Transformation for Creating Share Value and Sustainable Business Growt based on SDG’S Achievement”. Di mana PLN telah melakukan transformasi dalam pelaksanaan progam-program CSR secara terencana dan menyeluruh dalam berbagai aspek yang diselaraskan atau mendukung strategi bisnis perusahaan secara berkelanjutan berwawasan lingkungan.
Terdapat lima dasar sebagai acuan kebijakan dalam prosedur penetapan program CSR dan anggaran CSR di PLN. 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/07/2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. 4. Peraturan Direksi No. 0135.P/DIR/ 2019, tanggal 28 Agustus 2019, tentang Standard Operation Procedure (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero). Dan ke-5. Peraturan Direksi No. 0138.P/DIR/ 2019, tanggal 29 Agustus 2019, tentang Pedoman CSR berbasis ISO 26000 di PT PLN (Persero).
Beberapa program CSR PLN juga disesuaikan dengan tuntutan dan keadaan yang ada, misalnya bantuan untuk korban bencana, bantuan CSR di tengah Pandemi Covid-19, dimana PLN juga membuat kebijakan & strategi CSR di masa Pandemi Covid -19 dan era kenormalan baru, dengan beberapa program pendukung. Misalnya bantuan APD dan Fasilitas Kesehatan untuk penanganan Covid-19.
Selain itu juga ada Program Stimulus Keringanan Tarif Tenaga Listrik selama Pandemi Covid-19. Terdapat program keringanan pembayaran listrik yang diberikan Pemerintah kepada pelaku usaha dan masyarakat sebanyak 33 Juta Pelanggan senilai Rp13,155 Triliun. Bagi UMKM juga ada program pemberian diskon keringanan biaya Tambah Daya untuk pelanggan industri kecil/ UMK hingga 75% untuk membantu mengembangkan usaha mereka di masa Pandemi Covid-19. “Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan PT PLN di masa Covid-19 ini adalah membantu sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bertahan,” ujarnya.
Ada juga juga Program Stimulus keringanan pembayaran rekening listrik untuk Rumah Tangga mulai April sampai dengan Desember 2020. Program keringanan pembayaran listrik yang diberikan Pemerintah kepada pelaku usaha dan masyarakat yaitu pada sektor Sosial, Bisnis dan Industri berupa pembebasan Rekening Minimum, Biaya Beban atau Abonemen rekening listrik bulan Juli – Desember 2020 yang dilanjutkan di bulan Januari – Maret 2021.
Dibentuk Komite CSR
Dalam upaya optimalisasi program CSR agar lebih memiliki dampak yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, sejak 2020 PLN juga telah membentuk Komite CSR. Di antaranya untuk mendukung pelaksanaan program, sistem montoring dan juga evaluasinya untuk keberhasilan program-program CSR ini.
Sebelum program diimplementasikan, perusahaan melakukan perencanaan program meliputi : pemetaan risiko atas aktivitas perusahaan, menentukan tujuan keberlanjutan perusahaan, serta pemetaan prioritas program secara matang dan menyeluruh secara berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan mengadopsi prinsip Creating Shared Value (CSV) atau (Berbagi Manfaat Bersama). CSV atau Creating Share Value merupakan sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan.
Dalam kaitan menjaga kelestarian lingkungan, PLN telah melengkapi PLTU berbahan bakar batubara yang sudah ada dengan Continous Emission Monitoring System (CEMS) yang berfungsi untuk memonitor emisi secara berkelanjutan. CEMS ini dipasang pada semua PLTU kapasitas di atas 25 Megawatt (MW) untuk melakukan pengendalian emisi secara real time.
Berbagai inovasi juga telah dilakukan agar PLTU menjadi lebih ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No P.15 Tahun 2019 tentang tingkat baku mutu emisi. PLN melakukan pengendalian kadar sulfur batu bara dengan cara pencampuran dan pemilihan batu bara dengan komposisi campuran sulfur yang dapat memenuhi kualitas baku mutu emisi Sulfur Dioksida (SO2).
Penggunaan Teknologi Rendah Karbon juga terus dilakukan melalui pembangunan PLTU dengan Teknologi Super Critical (SC) dan Ultra Super Critical (USC). PLN juga melakukan pemasangan peralatan FGD (Flue Gas Desulfurization) maupun SCR (Selective Catalytic Reduction) pada PLTU sebagai upaya mengendalikan emisi.
Untuk meningkatkan bauran energi baru terarukan (EBT), PLN juga terus mengembangkan program Co-Firing, di antaranya melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang juga termasuk renewable energi untuk bahan bakar pembangkit PLTU. Program Co-Firing ini juga merupakan langkah PLN untuk mendorong pemanfaatan EBT pada bauran energi nasional.
“Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik merupakan upaya PLN dalam mengurangi sampah untuk menjadi salah satu alternatif energi dengan cara mengolah campuran sampah organic dan plastic menjadi pellet yang dapat menghasilkan energi. Saat ini telah dicoba di beberapa PLTU Co- Firing (batubara dicampur dengan Pelet Sampah sebagai batubara nabati untuk meningkatkan bauran energi dan EBT menuju 23 %). Hal in telah dilaksanakan pengujian pemakaian di 3 lokasi Pembangkit PLN yaitu Jeranjang NTB, Ropa NTT dan Bangka Belitung dengan jumlah pellet sebesar 25 Ton yang identik mengurangi 50 Ton sampah,” papar Agung Murdifi.
Secara keseluruhan terdapat 114 unit PLTU milik PLN yang berpotensi dapat dilakukan co-firing biomassa. Pembangkit tersebut tersebar di 52 lokasi dengan total kapasitas 18.154 MW. Harapannya, Co-Firing dapat meningkatkan bauran EBT secara nasional.
“Rencana penambahan pembangkit EBT s/d 2028 mncapai 16.760 Megawatt (termasuk IPP). Pengembangan EBT yang agresif ini akan menurunkan emisi sebesar 20.689.338.80 ton CO2. Seluruh upaya yang dilakukan merupakan wujud komitmen PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Tanah Air yang tetap ramah lingkungan guna mendorong roda ekonomi bangsa yang berkelanjutan,” ujar Agung Murdifi dalam paparannya.
Dalam kesempatan itu, Ida Zubaidah Vice President CSR PLN mengatakan, salah satu program CSR yang banyak dirasakan dampaknya bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yakni bantuan sambungan listrik gratis bagi warga tidak mampu, termasuk yang ada di daerah-daerah terpencil dan pinggiran. Sambungan lisrik gratis dalam program CSR ini antara lain dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Jateng & DIY, Sulawesi Selatan, Sumatera, Riau, dan daerah lain.
Total Bantuan CSR PLN untuk sambungan gatis selama 2020 mencapai Rp 10,114 miliar untuk 13.782 KK. Di NTT misalnya, PLN berhasil melistriki sejumlah Desa terpencil hingga 3.300 KK = Rp 2,437 miliar yang tersebar di berbagai wilayah NTT. Melalui bantuan ini, juga mampu meningkatkan rasio desa berlistrik di NTT yang sudah mencapai 95 %. Kini dengan hadirnya listrik, warga tak hanya bisa menikmati terang aliran listrik, namun juga bisa mendukung kegiatan ekonomi sehingga bisa meningkatkan kualitas kehidupan mereka.
“Berkat program sambungan listrik gratis PLN, warga bisa meningkatkan ekonomi misalnya dengan memproduksi barang dagangan makanan atau minuman dengan energi listrik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan warga,” ujarnya.
Menurut Agung Murdifi, di samping program yang sifatnya temporer seperti bantuan bencana, santunan dan sejenisnya, sejak tahun 2020 program CSR PT PLN juga disesuaikan untuk mendukung dan membantu pemerintah untuk tercapainya 17 Goal SDGs (Pembangunan Berkelanjutan).
“Program CSR pendukung SDGS, di antaranya untuk pengentasan kemiskinan, seperti bantuan Sembako (Goal : 1,2), Bantuan Air Bersih (6), Bantuan pembinaan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (8), Bantuan Pendidikan, Program PLN Mengajar (4), dan Bantuan perbaikan kawasan kumuh (11),” kata Agung Murdifi dalam paparannya.
Bantuan untuk program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan juga banyak, seperti Electrifiying Agriculture untuk peningkatan produksi pertanian dengan inovasi pengoptimalan pemakaian listrik menunjang proses pengolahan pertanian di masyarakat. Program Community Involvement and Development yang merupakan program Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pengembangan Desa Wisata, Program Bank Sampah dan lainnya.
Penulis: Ahmad Churi