Jakarta, TopBusiness – Ekonom Senior Fadhil Hasan melihat pemerintah harus cepat atasi utang BUMN karya yang menggunung karena proyek pemulihan ekonomi atasi COVID-19 melalui infrastruktur, jika tidak mau gagal total.
Pasalnya selama ini, kata Fadhil, terlalu banyak penugasan BUMN karya di tambah inefisiensi organisasi menyebabkan kesulitan keuangan serius yang jika dibiarkan akan membuat bangkrut.
Untuk itu, Fadhil menegaskan bahwa saat ini pengelolaan BUMN karya dikelola dipenuhi agent-principle problem yang merusak keuangan BUMN tersebut.
“Pengelolaan BUMN belum banyak berubah, masih terdapat principle-agent problem, dan penunjukan direksi masih diwarnai oleh faktor non-competency,” ujar Fadhil, yang juga pendiri Narasi Institute, kepada media, Sabtu (10/4/2021).
Fadhil Hasan menilai BUMN karya lebih banyak melayani kepentingan politik pemerintah dan bukan sustainabilitas perusahaan dalam jangka panjang.
“Bagi Narasi Insistitute, langkah ini akan menjadi berbahaya untuk Pemerintah juga karena begitu BUMN karya mengalami kesulitan keuangan, akhirnya pemerintah juga akan menanggung beban keuangan tersebut,” katanya.
Narasi Institute sebagai lembaga ‘think tank’ kebijakan publik melihat ini akan menimbulkan persoalan kredibilitas BUMN secara keseluruhan bila tidak segera dicarikan solusinya.
Sebenarnya Pemerintah memiliki beberapa opsi solusi terhadap BUMN karya yang menggunung utangnya. Opsi tersebut di antaranya, opsi satu, BUMN tersebut dibiarkan dilikuidasi atau opsi kedua, penambahan saham pemerintah lewat anggaran negara atau juga opsi ketiga, akuisisi melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Opsi keempat, adalah lakukan restrukturisasi melalui penjualan proyek-proyek yang laku dijual yang kemudian dana tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajiban lancarnya BUMN.
“Dan opsi kelima, dengan melakukan privatisasi BUMN tersebut. Meski memang, opsi terakhir tersebut tidak populer dan sulit mencari sektor swasta di tengah ekonomi sulit seperti saat ini,” pungkas Fadhil.
FOTO: Istimewa