Jakarta- Thebussinesnews. co
Di era globalosasi saat ini kepentingan ekonomi menjadi tujuan utama semua negara. Tidak mengherankan jika berbagai cara dilakukan dalam upaya mendapatkan ‘kepentingan ekonomi’, termasuk mendanai para aktivis mendirikan Lembaga Swdaya Masyarakat (LSM) yang disponsori pihak asing.
Menurut Pengamat intelijen, Wawan Hari Purwanto, keberadaan LSM asing di Indonesia sudah sangat marak. “Saya mensinyalir terdapat 17 LSM garis keras yang harus diwaspadai pemerintah Indonesia. Selain memerankan misi dagang asing, LSM tersebut kerap menjadi dalang sejumlah kerusuhan di Tanah Air dengan motif politik,” paparnya dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan Majalah Bussines Reviuw di Executive Lounge PPM Manajemen, Menteng, Jakarta, Selasa (29/9).
Diungkapkan Wawan, mereka bisa beraktivitas karena dana operasional mereka dibiayai asing, bahkan ada satu LSM di Bandung yang memperoleh dana Rp 3,5 miliar per bulan. Sebenarnya pemerintah Indonesia tidak sulit jika ingin menemukan LSM tersebut, sebab telah terdata di Kementerian Dalam Negeri.
Sementara yang beroperasi di tingkat provinsi telah didata Gubernur.
“Saya sepakat bila pemerintah harus bertindak tegas terhadap LSM yang nakal yang sering merugikan program pemerintah. Sebab negara lain juga berani membubarkan LSM seperti itu,” tegas wawan.
Di Indonesia, keberadaan LSM sangat diterima dengan baik karena sifatnya luwes, birokrasi yang sederhana dan komunikatif. Oleh karena itu LSM lebih leluasa bergerak di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, apalagi belakangan ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah mulai berkurang.
LSM berusaha menggali potensi laten masyarakat ini, dengan strategi “grass roots” (akar rumput), yang pada masa lalu tidak tersentuh oleh strategi penetesan ke bawah. Di era reformasi, LSM turut berperan sebagai pengontrol kebijakan pemerintah agar tepat sasaran.
“Kritik itu penting guna evaluasi diri, namun kritik pesanan asing melalui LSM asing di Indonesia harus diteliti jika mereka menyimpan agenda pesanan akibat ‘perang dagang.’ Ini sebuah infiltrasi di negara berdaulat,” tandasnya.
Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan program pembangunan di segala bidang. Kelesuan ekonomi yang melanda dunia ditambah lagi dengan krisis moneter tahun 1997, membuat Indonesia semakin terpuruk khususnya pembangunan ekonomi. Pemerintah mengalami penurunan kemampuan dalam membiayai proyek pembangunan, sehingga banyak kegiatan pembangunan harus dikaji ulang atau bahkan terhenti sama sekali.
“Kini krisis terulang kembali, rupiah mendekati Rp. 15.000/dollar. Spekulan asing kembali bermain, bahkan spekulan ada yang bilang, berapapun BI mau intervensi melalui penggelontoran cadangan devisanya ke market, maka akan dicaplok oleh spekulan ini, “ ungkapnya.
Wawan mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia harus belajar hal-hal positif dari manapun termasuk asing, namun filter tetap dilakukan agar jati diri bangsa tetap dipegang teguh. “Infiltran perang dagang justru menggunakan orang Indonesia sendiri sebagai pintu masuk,” imbuhnya mengingatkan.
Seruan LSM internasional Rainforest Action Network (RAN) agar perusahaan luar negeri tidak membeli hasil hutan Indonesia merupakan ancaman terhadap perekonomian Indonesia dan harus dilawan.
“Ini ancaman. Ini perang dagang. Produk mereka bisa banjiri Indonesia kenapa kalau kita selalu dipersulit? Faktanya, produk kita selalu dicap macam-macam, seperti beras mengandung arsenik, produk hutan tidak ramah lingkungan, dan lainnya,” katanya.
Daya saing produk pulp dan kertas Indonesia yang kuat di pasar global mengkhawatirkan negara-negara pesaing yang merasa terancam bisnis dan industrinya. Gaya-gaya tuduhan seperti ini merupakan ‘perang dagang’ yang sering dilakukan LSM asing dengan menggunakan tekanan perusahaan multinasional untuk menghentikan pembelian produk Indonesia. (TEGUH)